Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai pembentukan koperasi penambang rakyat menjadi momentum penting dalam memperkuat ekonomi daerah sekaligus menjawab aspirasi masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Ia mencontohkan unjuk rasa para penambang rakyat timah di Bangka Belitung yang menuntut percepatan pembentukan koperasi sebagai wadah resmi bagi mereka dalam menjalankan kegiatan penambangan secara legal dan berkeadilan.
"Kemarin di Bangka Belitung, kemarin ada unjuk rasa penambang-penambang rakyat timah itu mereka menuntut keadilan. Mereka minta disegerakan dibentuk koperasi penambang timah rakyat. Nah ini juga satu kesempatan," katanya dalam Pengukuhan Struktur Badan Pengelola Pusat Informasi Perkoperasian (BP-PIP) Dekopin masa bakti 2025-2030 di Jakarta, Rabu (8/10) malam.
Ia mengatakan hal itu kepada Ketua Dewan Penasihat Dekopin Jenderal TNI Maruli SImanjuntak yang sekaligus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) dan juga Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi serta tamu undangan lainnya yang turut hadir dalam pengukuhan tersebut.
"Jadi ini sudah mulai banyak di daerah-daerah. Masyarakat melihat bahwa gaung koperasi ini menjadi semacam harapan baru dari masyarakat mereka bisa punya badan usaha," ujar Ferry.
Ferry mengaku optimistis pada tahun-tahun mendatang, kegiatan koperasi seperti Dewan Koperasi Indonesia maupun Pusat Informasi Perkoperasian akan berkembang lebih besar dan menjadi pusat kekuatan ekonomi rakyat.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya mendukung agar izin usaha pertambangan (IUP) dikelola oleh Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Baca juga: Wamenkop sebut hampir 20 koperasi ajukan izin kelola tambang
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2025