Bogor (Antaranews Megapolitan) - Transdisiplin approach (TDA) adalah satu bagian penting untuk mempercepat pemulihan Lombok pasca gempa awal Agustus lalu. Kerjasama kelembagaan dan keilmuan diharapkan dapat mempercepat gerak dan proses pemulihan korban gempa. Langkah ini menjadi penekanan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan mengadakan diskusi bersama stakeholders di bidang terkait untuk menyusun rencana RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) yang akan didorong IPB.
Setelah pemerintah menetapkan masa transisi di Lombok, walaupun saat ini masih terjadi gempa dalam skala kecil, proses pemulihan perlu segera disiapkan. Bentuk kesiapan tersebut adalah adanya pedoman bersama yang menjadi payung pelaksanaan program yang diawali dengan koordinasi lintas unit. Koordinasi rencana RR yang dilaksanakan di ruang Executive Development Training Center (EDTC) Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), Kampus IPB Baranangsiang (27/8) ini dihadiri oleh Direktur Pendayagunaan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dir. PPK KKP) RI, Dr. Balok Budiyanto, Prof. Euis Sunarti dari Pusat Studi Bencana IPB, Erik Syamsul Rizal dari Departemen Sosial Himpunan Alumni (HA) IPB dan Dr. Zulhamsyah Imran dari SEAMEO BIOTROP.
Selain itu diskusi juga dihadiri Kepala PKSPL IPB, Dr. Ario Damar, Dr. Ahmad Faqih dari LPPM IPB dan dipandu oleh Dr .Yonvitner selaku Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB. PKSPL IPB melalui Kepala Bagian Humas, Amril R. Rangkuti memberikan sharing pengalaman PKSPL dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca Tsunami. Menurutnya, program recovery tidak singkat, karena membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kemudian juga melibatkan banyak pihak.
Selanjutnya Dir. PPK KKP RI memaparkan berbagai hal terkait pola bencana di pulau-pulau kecil yang sering terjadi. Dr. Balok menyampaikan bahwa seringkali masyarakat dan lingkungan pulau kecil tidak siap menerima kejadian bencana. “Untuk itu, penting bagi kita untuk menekankan peningkatan kemampuan untuk beradaptasi dengan mempersiapkan berbagai keperluan lainya. Selain itu setiap pulau yang berbeda lingkungan juga perlu memiliki standard operating prosedure (SOP) dan arahan dalam tindakan mitigasi pesisir. Dalam kondisi bencana kita tidak melupakan perlu ekonomi produktif dan sehat guna mendorong keberlanjutan sumber kebutuhan pangan dan gizi masyarakat serta usaha masyarakat di daerah terkena dampak bencana,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Euis Sunarti selain menjelaskan banyak hal tentang peran kelembagaan kebencanaan juga menjelaskan sisi strategis keterlibatan IPB dalam proses RR di Lombok. Sebagai pihak yang terlibat, IPB harus jeli dalam menentukan kapasitasnya dan kebutuhan di daerah bencana. “Jangan sampai terjadi miskomunikasi antara kebutuhan dengan bantuan yang kita berikan. Selain itu akan lebih bagus jika kita mengisi ruang strategis yang belum diisi oleh kelembagaan lainnya. Ruang strategis tersebut diantaranya adalah penyiapan pangan, gizi, bimbingan pendidikan, pendampingan pertanian, peternakan, perikanan dan kawasan pulau-pulau kecil,” tambahnya.
Selanjutnya Dr. Zulhamsyah menyampaikan tentang pentingnya pentahapan penanganan pasca bencana. Yakni tanggap darurat berupa fasilitasi penyusunan dokumen rencana di tingkat desa dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terapi mental (tenaga healing dan spiritual), supply kebutuhan primer, konsolidasi kelembagaan formal dan informal lokal, membangun teamwork di tingkat desa atau antar desa, pendampingan teknis, cash for work, lembaga koordinasi pembangunan kembali (perlu atau tidak) pendidikan anak.
Diskusi yang digelar setengah hari ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Fakultas Peternakan yang menyampaikan pentingnya menjaga ternak dari gangguan dan stress. Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen yang menyampaikan tentang program Mobil Anti Galau dan Klinik Tumbuh Kembang Anak, serta Trauma Centre.
Selain itu juga hadir perwakilan dari Care LPPM IPB, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IPB serta dari Mahasiswa Tanggap Bencana (Mantab). Mantab adalah elemen mahasiswa yang akan didorong untuk berperan dalam berbagai program kemanusiaan termasuk bencana. (**/Zul)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Setelah pemerintah menetapkan masa transisi di Lombok, walaupun saat ini masih terjadi gempa dalam skala kecil, proses pemulihan perlu segera disiapkan. Bentuk kesiapan tersebut adalah adanya pedoman bersama yang menjadi payung pelaksanaan program yang diawali dengan koordinasi lintas unit. Koordinasi rencana RR yang dilaksanakan di ruang Executive Development Training Center (EDTC) Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), Kampus IPB Baranangsiang (27/8) ini dihadiri oleh Direktur Pendayagunaan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dir. PPK KKP) RI, Dr. Balok Budiyanto, Prof. Euis Sunarti dari Pusat Studi Bencana IPB, Erik Syamsul Rizal dari Departemen Sosial Himpunan Alumni (HA) IPB dan Dr. Zulhamsyah Imran dari SEAMEO BIOTROP.
Selain itu diskusi juga dihadiri Kepala PKSPL IPB, Dr. Ario Damar, Dr. Ahmad Faqih dari LPPM IPB dan dipandu oleh Dr .Yonvitner selaku Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB. PKSPL IPB melalui Kepala Bagian Humas, Amril R. Rangkuti memberikan sharing pengalaman PKSPL dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca Tsunami. Menurutnya, program recovery tidak singkat, karena membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kemudian juga melibatkan banyak pihak.
Selanjutnya Dir. PPK KKP RI memaparkan berbagai hal terkait pola bencana di pulau-pulau kecil yang sering terjadi. Dr. Balok menyampaikan bahwa seringkali masyarakat dan lingkungan pulau kecil tidak siap menerima kejadian bencana. “Untuk itu, penting bagi kita untuk menekankan peningkatan kemampuan untuk beradaptasi dengan mempersiapkan berbagai keperluan lainya. Selain itu setiap pulau yang berbeda lingkungan juga perlu memiliki standard operating prosedure (SOP) dan arahan dalam tindakan mitigasi pesisir. Dalam kondisi bencana kita tidak melupakan perlu ekonomi produktif dan sehat guna mendorong keberlanjutan sumber kebutuhan pangan dan gizi masyarakat serta usaha masyarakat di daerah terkena dampak bencana,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Euis Sunarti selain menjelaskan banyak hal tentang peran kelembagaan kebencanaan juga menjelaskan sisi strategis keterlibatan IPB dalam proses RR di Lombok. Sebagai pihak yang terlibat, IPB harus jeli dalam menentukan kapasitasnya dan kebutuhan di daerah bencana. “Jangan sampai terjadi miskomunikasi antara kebutuhan dengan bantuan yang kita berikan. Selain itu akan lebih bagus jika kita mengisi ruang strategis yang belum diisi oleh kelembagaan lainnya. Ruang strategis tersebut diantaranya adalah penyiapan pangan, gizi, bimbingan pendidikan, pendampingan pertanian, peternakan, perikanan dan kawasan pulau-pulau kecil,” tambahnya.
Selanjutnya Dr. Zulhamsyah menyampaikan tentang pentingnya pentahapan penanganan pasca bencana. Yakni tanggap darurat berupa fasilitasi penyusunan dokumen rencana di tingkat desa dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terapi mental (tenaga healing dan spiritual), supply kebutuhan primer, konsolidasi kelembagaan formal dan informal lokal, membangun teamwork di tingkat desa atau antar desa, pendampingan teknis, cash for work, lembaga koordinasi pembangunan kembali (perlu atau tidak) pendidikan anak.
Diskusi yang digelar setengah hari ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Fakultas Peternakan yang menyampaikan pentingnya menjaga ternak dari gangguan dan stress. Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen yang menyampaikan tentang program Mobil Anti Galau dan Klinik Tumbuh Kembang Anak, serta Trauma Centre.
Selain itu juga hadir perwakilan dari Care LPPM IPB, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IPB serta dari Mahasiswa Tanggap Bencana (Mantab). Mantab adalah elemen mahasiswa yang akan didorong untuk berperan dalam berbagai program kemanusiaan termasuk bencana. (**/Zul)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018