Jakarta (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah membuat "joint locking group" untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan antara kedua negara yang hampir 40 tahun tidak terselesaikan.
"Sudah ada satu kemajuan dan adanya titik temu dengan membuat 'joint locking group' antara Malaysia dan Indonesia yang ingin menyelesaikan masalah perbatasan ini," kata Menko Polhukam Wiranto usai rapat koordinasi khusus tentang penyelesaian "Outstanding Boundary Problem "(OBP) antara Indonesia dengan Malaysia, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.
Adanya titik temu itu, setelah Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Dalam pertemuan itu, Mahathir dan Jokowi sepakat untuk mempercepat persoalan perbatasan RI-Malaysia.
"Kebetulan saat Perdana Menteri Malaysia yang baru Mahathir datang ke Indonesia mengadakan pembicaraan dengan Presiden Jokowi, maka salah satu butirnya bagaimana kita segera menyelesaikan perbatasan negara antara Malaysia dengan Indonesia," ujarnya.
Indonesia mengusulkan penyelesaian perbatasan ini dapat diselesaikan per segmen, di mana sebelumnya permasalahan perbatasan ini oleh kedua belah pihak diselesaiakan berdasarkan per paket.
"Kelihatannya (Mahathir) lebih bisa menerima juga penyelesaian per segmen (batas RI-Malaysia) sehingga lebih ada ruang untuk bisa menyelesaikan ini dengan lebih leluasa," tutur Wiranto.
Mantan Panglima ABRI ini mengatakan dalam penyelesaiannya, Indonesia dan Malaysia akan melakukan survei bersama dalam pengumpulan data dan penelitian untuk menyelesaikan masalah ini.
"Peta kita bisa selesaikan dengan survei bersama. Maka Indonesia dan Malaysia akan mengadakan survei bersama untuk masalah perbatasan ini. Yang pasti Indonesia dengan tim yang dibentuk dari Kemendagri dibantu pemangku kepentingan lainnya menjadi satu tim menyelesaikan masalah perbatasan ini," jelas Wiranto.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam penyelesaian perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut.
"Tapi fokus kita sekarang bagaimana menentukan titik-titik perbatasan dengan negara Malaysia itu bisa segera diwujudkan," ucap Wiranto.
Menko Polhukam pun mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk melakukan pembangunan di wilayah perbatasan guna memenuhi agenda Nawacita pemerintahan Jokowi-JK, salah satunya dengan membangun Indonesia dari pinggiran.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Sudah ada satu kemajuan dan adanya titik temu dengan membuat 'joint locking group' antara Malaysia dan Indonesia yang ingin menyelesaikan masalah perbatasan ini," kata Menko Polhukam Wiranto usai rapat koordinasi khusus tentang penyelesaian "Outstanding Boundary Problem "(OBP) antara Indonesia dengan Malaysia, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.
Adanya titik temu itu, setelah Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Dalam pertemuan itu, Mahathir dan Jokowi sepakat untuk mempercepat persoalan perbatasan RI-Malaysia.
"Kebetulan saat Perdana Menteri Malaysia yang baru Mahathir datang ke Indonesia mengadakan pembicaraan dengan Presiden Jokowi, maka salah satu butirnya bagaimana kita segera menyelesaikan perbatasan negara antara Malaysia dengan Indonesia," ujarnya.
Indonesia mengusulkan penyelesaian perbatasan ini dapat diselesaikan per segmen, di mana sebelumnya permasalahan perbatasan ini oleh kedua belah pihak diselesaiakan berdasarkan per paket.
"Kelihatannya (Mahathir) lebih bisa menerima juga penyelesaian per segmen (batas RI-Malaysia) sehingga lebih ada ruang untuk bisa menyelesaikan ini dengan lebih leluasa," tutur Wiranto.
Mantan Panglima ABRI ini mengatakan dalam penyelesaiannya, Indonesia dan Malaysia akan melakukan survei bersama dalam pengumpulan data dan penelitian untuk menyelesaikan masalah ini.
"Peta kita bisa selesaikan dengan survei bersama. Maka Indonesia dan Malaysia akan mengadakan survei bersama untuk masalah perbatasan ini. Yang pasti Indonesia dengan tim yang dibentuk dari Kemendagri dibantu pemangku kepentingan lainnya menjadi satu tim menyelesaikan masalah perbatasan ini," jelas Wiranto.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam penyelesaian perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut.
"Tapi fokus kita sekarang bagaimana menentukan titik-titik perbatasan dengan negara Malaysia itu bisa segera diwujudkan," ucap Wiranto.
Menko Polhukam pun mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk melakukan pembangunan di wilayah perbatasan guna memenuhi agenda Nawacita pemerintahan Jokowi-JK, salah satunya dengan membangun Indonesia dari pinggiran.
Editor : M.Ali Khumaini
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018