Bandarlampung (Antaranews Megapolitan) - Gubernur Provinsi Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengharapkan kunjungan Komisi VIII DPR RI di Provinsi Lampung memiliki manfaat yang besar untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, khususnya bidang agama, sosial, pemberdayaan perlindungan anak, penanggulangan bencana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta Badan Wakaf Indonesia.
Hal itu disampaikan Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung ketika menerima kunjungan Komisi VIII DPD RI, di Provinsi Lampung, di Ruang Sungkai, Balai Keratun kantor Gubernur Provinsi Lampung, dui Bandarlampung, Jumat (27/7/2018).
Menurut Gubernur, Lampung memiliki posisi yang sangat strategis yaitu berada di ujung selatan Pulau Sumatera, dengan luas wilayah daratan sebesar 35.288 kilometer persegi, dan panjang garis pantai 1.185 kilometer yang terdiri atas 132 buah pulau besar dan kecil.
Provinsi Lampung juga telah menunjukan perkembangan yang sangat signifikan yang ditandai dengan meningkatnya peringkat Daya Saing Ekonomi Provinsi Lampung, yaitu sebelumnya Lampung peringkat 24 nasional menjadi peringkat 14 Nasional dan saat ini telah mencapai peringkat 11 Nasional.
Dalam kunjungan Komisi VIII DPR RI disampaikan secara tertulis daftar pertanyaan ke sejumlah instansi terkait, seperti Jajaran Kanwil Kementerian Agama, Kepala Dinas Sosial, Badan PP dan PA, serta instansi terkait lainnya.
Guna memenuhi maksud dan tujuan tersebut, Pemprov Lampung berharap kepada Kepala OPD dan Instansi terkait untuk dapat memberikan pemaparan ataupun data dan informasi yang lengkap kepada Komisi VIII DPR RI dan kepada Ketua dan Anggota Komisi VII DPR RI agar sepenuhnya memberikan dukungan serta partisipasi sesuai tugas serta kewenangannya.
Terutama yang membidangi antara lain pembangunan bidang agama, sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Badan Amil Zakat, Pelaksanaan Penanggulangan Bencana serta Perwakafan Provinsi Lampung.
Pemprov Lampung berharap data maupun informasi akurat yang diperoleh melalui kunjungan kerja ini, baik yang menyangkut aspirasi masyarakat maupun dari instansi terkait lainnya.
Dengan demikian hal tersebut dapat dijadikan bahan reses persidangan V tahun Sidang 2017-2018 dalam rangka merumuskan kebijakan yang perlu diambil dan ditindaklanjuti.
Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan rombongan adalah menjalin komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIlI DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Zakat, maupun dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan keseluruhan bidang tersebut, seperti Pimpinan Agama, LSM, kelompok penyandang disabilitas, lembaga sosial, dan lainnya
Bukan hanya itu kunjungan kerja hari ini bertujuan untuk melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Juga untuk menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum di daerah, dan khususnya pembangunan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Penanggulangan Bencana. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Hal itu disampaikan Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung ketika menerima kunjungan Komisi VIII DPD RI, di Provinsi Lampung, di Ruang Sungkai, Balai Keratun kantor Gubernur Provinsi Lampung, dui Bandarlampung, Jumat (27/7/2018).
Menurut Gubernur, Lampung memiliki posisi yang sangat strategis yaitu berada di ujung selatan Pulau Sumatera, dengan luas wilayah daratan sebesar 35.288 kilometer persegi, dan panjang garis pantai 1.185 kilometer yang terdiri atas 132 buah pulau besar dan kecil.
Provinsi Lampung juga telah menunjukan perkembangan yang sangat signifikan yang ditandai dengan meningkatnya peringkat Daya Saing Ekonomi Provinsi Lampung, yaitu sebelumnya Lampung peringkat 24 nasional menjadi peringkat 14 Nasional dan saat ini telah mencapai peringkat 11 Nasional.
Dalam kunjungan Komisi VIII DPR RI disampaikan secara tertulis daftar pertanyaan ke sejumlah instansi terkait, seperti Jajaran Kanwil Kementerian Agama, Kepala Dinas Sosial, Badan PP dan PA, serta instansi terkait lainnya.
Guna memenuhi maksud dan tujuan tersebut, Pemprov Lampung berharap kepada Kepala OPD dan Instansi terkait untuk dapat memberikan pemaparan ataupun data dan informasi yang lengkap kepada Komisi VIII DPR RI dan kepada Ketua dan Anggota Komisi VII DPR RI agar sepenuhnya memberikan dukungan serta partisipasi sesuai tugas serta kewenangannya.
Terutama yang membidangi antara lain pembangunan bidang agama, sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Badan Amil Zakat, Pelaksanaan Penanggulangan Bencana serta Perwakafan Provinsi Lampung.
Pemprov Lampung berharap data maupun informasi akurat yang diperoleh melalui kunjungan kerja ini, baik yang menyangkut aspirasi masyarakat maupun dari instansi terkait lainnya.
Dengan demikian hal tersebut dapat dijadikan bahan reses persidangan V tahun Sidang 2017-2018 dalam rangka merumuskan kebijakan yang perlu diambil dan ditindaklanjuti.
Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan rombongan adalah menjalin komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIlI DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Zakat, maupun dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan keseluruhan bidang tersebut, seperti Pimpinan Agama, LSM, kelompok penyandang disabilitas, lembaga sosial, dan lainnya
Bukan hanya itu kunjungan kerja hari ini bertujuan untuk melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Juga untuk menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum di daerah, dan khususnya pembangunan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Penanggulangan Bencana. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018