Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menyatakan infrastruktur di wilayahnya telah sepenuhnya siap penunjang kegiatan investasi nasional sesuai instruksi Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam agenda silaturahmi Asosasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Istana Bogor, Senin.
"Bersama-sama dengan Pemerintah pusat, kami menata perizinan di daerah sehingga memudahkan investor masuk ke Indonesia. Tujuannya agar Kota Bekasi bisa bersaing dengan negara-negara lain yang juga sedang menantikan investasi," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, Lintong Ambarita, di Bekasi.
Menurut dia, pada pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB tersebut, memperoleh kesempatan untuk melaporkan sejumlah aspirasi serta kemajuan Kota Bekasi dalam menyambut investasi kepada Presiden Joko Widodo.
Pemerintah Kota Bekasi telah menyampaikan aspirasi kepada Presiden yang berkaitan infrastruktur sebagai penyangga Ibu Kota yang menjadi wilayah megapolitan.
"Pada prinsipnya, laporan yang saya sampaikan ke beliau meliputi permasalahan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ada di wilayah Kota Bekasi," katanya.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Bekasi sebelumnya telah berhasil meraih peringkat terbaik pertama sebagai kantor layanan pemerintah daerah terbaik 2018 tingkat Provinsi Jawa Barat pada 2018.
Dinas PMPTSP Kota Bekasi merebut kategori terbaik Dinas PMPTSP perkotaan bersama empat daerah lainnya yakni Kota Bogor di peringkat kedua, Kota Bandung di peringkat ketiga, Kota Cimahi peringkat keempat dan Kota Banjar di peringkat kelima.
"Sarana dan prasarana yang ada di Dinas PMPTSP Kota Bekasi saat ini telah memenuhi standar pelayanan dengan konsep terpisahnya front office dan back office berikut sejumlah fasilitas penunjang," kata Kepala Dinas PMPTSP Kota Bekasi, Lintong.
Fasilitas penunjang yang dimaksud berupa ruang pengaduan, sarana 'help desk' untuk membantu warga dalam mengurus perizinan, fasilitas difabel, ruang laktasi, ruang ramah anak dan server maupun jaringan internet yang memadai.
"Saat ini kami telah membuka pelayanan perizinan yang berbasis online melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (Silat) yang meliputi Surat Izin Jasa Konstruksi (SIJK), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM), Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan (SIPA, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal, Surat Izin Praktik Dokter, Surat Izin Praktik Bidan," katanya.
Dikatakan lintong, layanan perizinan di Kota Bekasi telah mengalami banyak transformasi dalam kurun lima tahun terakhir.
"Sejak kami masih bernama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), kami terus melakukan upaya perbaikan dalam pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Perbaikan itu di antaranya implementasi Sistem Pelayanan Terpadu (Simyandu), diberlakukannya kontrak kerja staf BPPT dalam pemberian pelayanan, modul dashboard, SMS gateaway, pengembangan teknologi informasi, pelayanan one day one service, simplikasi regulasi, web informasi tracking, mobile online, perizinan online hingga Mal Pelayanan Publik (MPP) perdana di Jabar.
"Sejak 2013, jumlah penerbitan perizinan kepada pemohon selalu mengalami peningkatan. Pada 2013 sebanyak 41.444 izin, 2014 sebanyak 42.272 izin, 2015 sebanyak 53.220 izin, 2016 sebanyak 57.025 izin dan 2017 42.821 izin. Totalnya sudah 236.782 perizinan yang kita terbitkan," katanya.
Lintong mencatat, pihaknya telah menyedot investasi hingga 2017 sebesar Rp14,1 triliun lebih atau melebihi target sebesar Rp6,5 triliun.
"Pada 2018 ini kami menargetkan perolehan investasi di Kota Bekasi berkisar Rp7,1 triliun," katanya.
Lintong menambahkan, untuk mewujudkan target investasi 2018, pihaknyatengah menempuh serangkaian upaya perbaikan layanan di antaranya penambahan 30 jenis pelayanan perizinan, pemberlakuan tanda tangan secara elektronik hingga pengembangan Mal Pelayanan
Publik. (Advetorial Dinas PMPTSP Kota Bekasi).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Bersama-sama dengan Pemerintah pusat, kami menata perizinan di daerah sehingga memudahkan investor masuk ke Indonesia. Tujuannya agar Kota Bekasi bisa bersaing dengan negara-negara lain yang juga sedang menantikan investasi," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, Lintong Ambarita, di Bekasi.
Menurut dia, pada pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB tersebut, memperoleh kesempatan untuk melaporkan sejumlah aspirasi serta kemajuan Kota Bekasi dalam menyambut investasi kepada Presiden Joko Widodo.
Pemerintah Kota Bekasi telah menyampaikan aspirasi kepada Presiden yang berkaitan infrastruktur sebagai penyangga Ibu Kota yang menjadi wilayah megapolitan.
"Pada prinsipnya, laporan yang saya sampaikan ke beliau meliputi permasalahan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ada di wilayah Kota Bekasi," katanya.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Bekasi sebelumnya telah berhasil meraih peringkat terbaik pertama sebagai kantor layanan pemerintah daerah terbaik 2018 tingkat Provinsi Jawa Barat pada 2018.
Dinas PMPTSP Kota Bekasi merebut kategori terbaik Dinas PMPTSP perkotaan bersama empat daerah lainnya yakni Kota Bogor di peringkat kedua, Kota Bandung di peringkat ketiga, Kota Cimahi peringkat keempat dan Kota Banjar di peringkat kelima.
"Sarana dan prasarana yang ada di Dinas PMPTSP Kota Bekasi saat ini telah memenuhi standar pelayanan dengan konsep terpisahnya front office dan back office berikut sejumlah fasilitas penunjang," kata Kepala Dinas PMPTSP Kota Bekasi, Lintong.
Fasilitas penunjang yang dimaksud berupa ruang pengaduan, sarana 'help desk' untuk membantu warga dalam mengurus perizinan, fasilitas difabel, ruang laktasi, ruang ramah anak dan server maupun jaringan internet yang memadai.
"Saat ini kami telah membuka pelayanan perizinan yang berbasis online melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (Silat) yang meliputi Surat Izin Jasa Konstruksi (SIJK), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM), Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan (SIPA, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal, Surat Izin Praktik Dokter, Surat Izin Praktik Bidan," katanya.
Dikatakan lintong, layanan perizinan di Kota Bekasi telah mengalami banyak transformasi dalam kurun lima tahun terakhir.
"Sejak kami masih bernama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), kami terus melakukan upaya perbaikan dalam pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Perbaikan itu di antaranya implementasi Sistem Pelayanan Terpadu (Simyandu), diberlakukannya kontrak kerja staf BPPT dalam pemberian pelayanan, modul dashboard, SMS gateaway, pengembangan teknologi informasi, pelayanan one day one service, simplikasi regulasi, web informasi tracking, mobile online, perizinan online hingga Mal Pelayanan Publik (MPP) perdana di Jabar.
"Sejak 2013, jumlah penerbitan perizinan kepada pemohon selalu mengalami peningkatan. Pada 2013 sebanyak 41.444 izin, 2014 sebanyak 42.272 izin, 2015 sebanyak 53.220 izin, 2016 sebanyak 57.025 izin dan 2017 42.821 izin. Totalnya sudah 236.782 perizinan yang kita terbitkan," katanya.
Lintong mencatat, pihaknya telah menyedot investasi hingga 2017 sebesar Rp14,1 triliun lebih atau melebihi target sebesar Rp6,5 triliun.
"Pada 2018 ini kami menargetkan perolehan investasi di Kota Bekasi berkisar Rp7,1 triliun," katanya.
Lintong menambahkan, untuk mewujudkan target investasi 2018, pihaknyatengah menempuh serangkaian upaya perbaikan layanan di antaranya penambahan 30 jenis pelayanan perizinan, pemberlakuan tanda tangan secara elektronik hingga pengembangan Mal Pelayanan
Publik. (Advetorial Dinas PMPTSP Kota Bekasi).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018