Layanan kesehatan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, belum memenuhi sistem penjaminan kesehatan 100 persen atau Universal Health Coverage, demikian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Kediri yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Nganjuk, Kabupaten dan Kota Kediri, serta Kabupaten dan Kota Blitar.
"Ada empat daerah yang sudah UHC lebih dari 98 persen, yakni Nganjuk, Kabupaten/Kota Kediri, Kota Blitar. Masih ada satu yang belum UHC, sekitar 77 persen penduduknya terkover Kaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jadi, masih ada satu daerah yang menjadi pekerjaan rumah, belum UHC," kata Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri Tutus Novita Dewi di Kediri, Selasa.
Ia mengungkapkan sebenarnya secara fasilitas kesehatan semua puskesmas sudah bekerja sama dengan rasio 1:5.000.
Ia menyebut harus ada komitmen dari pemerintah daerah dan masyarakat. Saat ini belum semua masyarakat tergerak mendaftar di JKN, salah satunya karena merasa belum sakit, sehingga belum daftar.
Namun, jika sudah UHC, dari APBD sudah ada kontribusi secara optimal, diharapkan seluruh masyarakat sudah terkover dalam program JKN.
Ia mengungkapkan dari hasil analisa yang dilakukan terkait dengan UHC karena beberapa hal, di antaranya karena fiskal di masing-masing daerah bervariasi. Selain karena peserta mandiri belum tinggi, dari perusahaan juga cukup banyak yang mempekerjakan pekerja tetap. Untuk upah perusahaan juga masih di bawah upah minimum kota/kabupaten (UMK).
"Kemudian, dari pemerintah daerah ketersediaan APBD belum banyak, jadi UHC masih cukup berat," katanya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyampaikan terkait jumlah kepesertaan diketahui bahwa hingga akhir tahun 2024, jumlah kepesertaan Program JKN mencapai 278,1 juta peserta atau 98,45 persen.
Baca juga: Pemkab Bogor siapkan anggaran Rp724 miliar demi UHC 100 persen
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2025