Bogor (Antaranews Megapolitan) - Menteri Koordinator bidang Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 harus menjadi pesta rakyat yang menggembirakan.

"Sesuai dengan harapan kita Pilkada damai, harapan masyarakat kan seperti itu," kata Wiranto usai meninjau pelaksanaan pencoblosan di TPS 07 Taman Malabar, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Wiranto mengatakan, hari Rabu ia meninjau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2018 untuk Pilgub Jabar dan Pilwakot Kota Bogor di sejumlah TPS.

Ada dua TPS yang dikunjungi yakni TPS 05 di Kelurahan Bantarjati, Bogor Utara dan TPS 07 di Taman Malabar, Bogor Tengah.

Menurut Wiranto, tidak ada alasan khusus kenapa melakukan peninjauan ke sejumlah TPS secara acak. Karena tidak semua dapat TPS bisa dikunjungi oleh penyelenggara negara selaku fasilitator Pilkada.

Pemantauan ini, lanjutnya, untuk memastikan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2018 berjalan sesuai harapan seluruh masyarakat, aman, damai dan kondusif.

Ia pun menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo yang berkali-kali disampaikan, bahwa tahun ini bukan tahun politik yang penuh dengan persaingan, persengketaan, perselisihan.

"Tapi ini merupakan satu pesta demokrasi yang dilaksanakan dengan penuh kegembiraan," katanya.

Ia mengatakan, kegembiraan karena rakyat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memilih para pemimpinnya di daerah, tidak ada tekanan, satu kekangan, atau hambatan agar masyarakat memilih dengan gembira, riang gembira.?

"Ini pesta demokrasi. Bukan tahun politik yang penuh dengan ketegangan," tegasnya.

Wiranto menambahkan, hingga kini dirinya belum menerima laporan adanya gangguan, ataupun keriuhan politik di hari pencoblosan. Semua berjalan kondusif, tenang, dan damai.?

Seperti yang terlihat di TPS 07 Taman Malabar berjalan dengan aman, damai, bahkan nyaman karena lokasinya di dalam taman yang rindang dengan pepohonan.

"Harapan Presiden penyelenggaraan Pilkada tetap aman terkendali tertib, dan damai, tidak ada hiruk pikuk tidak ada kegaduhan, pilkada sukses," katanya.

"Dan untuk itu Presiden wanti-wanti supaya penyelenggara negara ini netral apakah kepolisian TNI, ASN, BIN itu netral," kata Wiranto menambahkan.

Presiden, lanjutnya, terus menyampaikan hal itu secara langsung dan berulang-ulang.

"Kalau satu, dua ada yang menyimpang, kita tindak kita beri sanksi.

Tapi bukan merupakan bagian dari perintah, merekayasa, dan terencana, bukan," kata Wiranto.
 

Pewarta: Laily Rahmawaty

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018