Bekasi, 21/1 (ANTARA) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, berinisiatif mengumpulkan dana talangan bantuan korban banjir dari kocek pribadi pejabatnya akibat alokasi anggaran penanggulan bencana yang minim.
"Tahun ini alokasi penanggulangan bencana alam kita hanya Rp200 juta. Sementara, siaga banjir masih berlaku hingga akhir Februari 2013," kata Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, di Bekasi, Senin.
Menurut dia, anggaran bencana alam itu merupakan alokasi dari APBD 2012 yang hingga awal Januari lalu belum terpakai.
"Saya terpaksa menginstruksikan para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar mengeluarkan kocek pribadinya untuk menalangi kekurangan anggaran bencana milik pemerintah," katanya.
Menurut dia, keputusan itu dianggap solusi yang terbaik untuk saat ini menyusul anggaran bencana alam untuk tahun 2013 masih dalam proses pencairan.
"Misalnya saya sanggup memberi Rp2 juta untuk bantuan korban banjir, maka uang itu saya serahkan kepada tim penanggulangan bencana alam Kota Bekasi untuk selanjutnya dipergunakan," ujarnya.
Pihaknya meyakini bantuan tersebut akan besar maanfaatnya bagi para korban banjir, mengingat jumlah SKPD di wilayah setempat sebanyak 44 kantor pelayanan.
"Kalau satu orang bisa menyumbang minimal Rp1 juta, tentu manfaatnya akan sangat terasa," katanya.
Menurut dia, dana bantuan pribadi para pejabat itu selanjutnya akan dicatat secara administrasi sebagai dana talangan yang akan diklaim penggantiannya pada pencairan anggaran 2013.
"Nanti kita catat besarannya dan akan diupayakan untuk diganti pada pencairan anggaran tahun ini," katanya.
Andi F
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013
"Tahun ini alokasi penanggulangan bencana alam kita hanya Rp200 juta. Sementara, siaga banjir masih berlaku hingga akhir Februari 2013," kata Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, di Bekasi, Senin.
Menurut dia, anggaran bencana alam itu merupakan alokasi dari APBD 2012 yang hingga awal Januari lalu belum terpakai.
"Saya terpaksa menginstruksikan para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar mengeluarkan kocek pribadinya untuk menalangi kekurangan anggaran bencana milik pemerintah," katanya.
Menurut dia, keputusan itu dianggap solusi yang terbaik untuk saat ini menyusul anggaran bencana alam untuk tahun 2013 masih dalam proses pencairan.
"Misalnya saya sanggup memberi Rp2 juta untuk bantuan korban banjir, maka uang itu saya serahkan kepada tim penanggulangan bencana alam Kota Bekasi untuk selanjutnya dipergunakan," ujarnya.
Pihaknya meyakini bantuan tersebut akan besar maanfaatnya bagi para korban banjir, mengingat jumlah SKPD di wilayah setempat sebanyak 44 kantor pelayanan.
"Kalau satu orang bisa menyumbang minimal Rp1 juta, tentu manfaatnya akan sangat terasa," katanya.
Menurut dia, dana bantuan pribadi para pejabat itu selanjutnya akan dicatat secara administrasi sebagai dana talangan yang akan diklaim penggantiannya pada pencairan anggaran 2013.
"Nanti kita catat besarannya dan akan diupayakan untuk diganti pada pencairan anggaran tahun ini," katanya.
Andi F
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013