Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Bekasi Kota, Jawa Barat, tengah mengejar target penambahan 112.000 lebih kepesertaan sepanjang 2018 di wilayah setempat.
"Pada 2017 kami berhasil menambah jumlah kesepertaan baru sebanyak 216.000 orang untuk kategori Penerima Upah (PU) dan 24.000 lebih kategori Bukan Penerima Upah (BPU)," kata Kepala Bidang Pemasaran Penerima Upah BPJS-TK Cabang Bekasi Kota, Eny Purwatiningsih di Bekasi, Senin.
Hal itu dikatakannya usai menghadiri seremonial penyerahan kartu kepesertaan BPJSTK kepada pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) saat apel Senin pagi di Lapangan Pemkot Bekasi Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
Menurut Eny, kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi pihaknya dalam memperluas cakupan layanan BPJSTK sesuai target 2018 dengan menyasar penambahan peserta sekitar 10.700 pegawai non ASN di lingkup Pemkot Bekasi.
Kegiatan tersebut adalah tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Kepala BPJS-TK Kota Bekasi dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk Cabang Bekasi yang dilakukan pada 12 Februari 2018.
"Hari ini kami menyerahkan sejumlah kartu simbolis kepesertaan BPJSTK kepada perwakilan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkup Pemkot Bekasi," katanya.
Ribuan TKK tersebut akan menerima layanan keselamatan kerja dan asuransi kematian dengan besaran biaya yang dibebankan Rp10.800 per bulan yang akan dipotong langsung dari honor bulanan yang mereka terima dari Bank BJB.
Selain itu, BPJSTK Kota Bekasi juga akan menambah kepesertaan dengan menyasar 872 ketua RW dan 7.724 ketua RT di Kota Bekasi mulai Juni 2018.
"Saat ini perluasan kepesertaan dari unsur RT/RW masih dalam pematangan proses kerja sama, secara lisan sudah ada respons positif dari Pemkot Bekasi," katanya.
Strategi berikutnya adalah kerja sama dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dalam menyertakan perlindungan BPJSTK sebagai bagian dari pengurusan izin usaha.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah menyatakan dukungannya terhadap kerja sama BPJSTK dalam menambah target kepesertaan setiap tahunnya.
"Saya pasti dukung, walaupun bagaimana, Pemkot Bekasi harus dukung sepenuhnya program kegiatan yang dilaksanakan BPJS KEsehatan maupun Ketenagakerjaan. Sejauh ini kami terus dorong dan maksimalkan, apalagi sudah ada MoU, kami pastikan kepesertaan itu berjalan maksimal," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Pada 2017 kami berhasil menambah jumlah kesepertaan baru sebanyak 216.000 orang untuk kategori Penerima Upah (PU) dan 24.000 lebih kategori Bukan Penerima Upah (BPU)," kata Kepala Bidang Pemasaran Penerima Upah BPJS-TK Cabang Bekasi Kota, Eny Purwatiningsih di Bekasi, Senin.
Hal itu dikatakannya usai menghadiri seremonial penyerahan kartu kepesertaan BPJSTK kepada pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) saat apel Senin pagi di Lapangan Pemkot Bekasi Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
Menurut Eny, kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi pihaknya dalam memperluas cakupan layanan BPJSTK sesuai target 2018 dengan menyasar penambahan peserta sekitar 10.700 pegawai non ASN di lingkup Pemkot Bekasi.
Kegiatan tersebut adalah tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Kepala BPJS-TK Kota Bekasi dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk Cabang Bekasi yang dilakukan pada 12 Februari 2018.
"Hari ini kami menyerahkan sejumlah kartu simbolis kepesertaan BPJSTK kepada perwakilan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkup Pemkot Bekasi," katanya.
Ribuan TKK tersebut akan menerima layanan keselamatan kerja dan asuransi kematian dengan besaran biaya yang dibebankan Rp10.800 per bulan yang akan dipotong langsung dari honor bulanan yang mereka terima dari Bank BJB.
Selain itu, BPJSTK Kota Bekasi juga akan menambah kepesertaan dengan menyasar 872 ketua RW dan 7.724 ketua RT di Kota Bekasi mulai Juni 2018.
"Saat ini perluasan kepesertaan dari unsur RT/RW masih dalam pematangan proses kerja sama, secara lisan sudah ada respons positif dari Pemkot Bekasi," katanya.
Strategi berikutnya adalah kerja sama dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dalam menyertakan perlindungan BPJSTK sebagai bagian dari pengurusan izin usaha.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah menyatakan dukungannya terhadap kerja sama BPJSTK dalam menambah target kepesertaan setiap tahunnya.
"Saya pasti dukung, walaupun bagaimana, Pemkot Bekasi harus dukung sepenuhnya program kegiatan yang dilaksanakan BPJS KEsehatan maupun Ketenagakerjaan. Sejauh ini kami terus dorong dan maksimalkan, apalagi sudah ada MoU, kami pastikan kepesertaan itu berjalan maksimal," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018