Cikarang, Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, Jawa Barat, Sutrisno meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi memfasilitasi pembangunan Kantor Unit Kerja Imigrasi guna melayani sejumlah produk dokumen keimigrasian penduduk di wilayah setempat.
"Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, banyak ekspatriat (warga asing) di sana," katanya di Cikarang, Jumat.
Dia mengatakan telah mengajukan permintaan itu kepada Pemkab Bekasi namun hingga saat ini belum ada respon positif dari Pemkab setempat.
"Sebab sampai sekarang belum ada realisasi kantor imigrasi padahal kita sudah mendorong adanya KUK di Kabupaten Bekasi," kata dia.
Sutrisno mengaku anggaran pusat minim untuk pembangunan kantor tersebut. Untuk itu ia meminta Pemkab Bekasi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan atau penyediaan tempat.
"Kalau Pemkab Bekasi dapat memfasilitasi pembentukan KUK maka tim kami dan Kementerian Kantor Wilayah Hukum akan segera datang untuk melakukan survey," katanya.
Pembangunan Kantor Unit Kerja (KUK) Imigrasi dirasa urgent guna percepatan pelayanan keimigrasian di daerah setempat.
"Selama ini masyarakat Kabupaten Bekasi jika ingin mengurus paspor atau dokumen keimigrasian lainnya harus datang ke Kota Bekasi," kata dia.
Dia berharap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dapat segera merealisasikan pembangunan KUK di Kabupaten Bekasi, mengingat kebutuhan warga untuk mengurus dokumen imigrasi.
"Masyarakat butuh pelayanan yang cepat, kita sudah ada kemauan tinggal bagaimana Pemkab saja," kata dia.
Gilang (31) warga desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara mengaku sulit membuat paspor dikarenakan jarak tempuh yang jauh, sedangkan dirinya bekerja di Cikarang.
"Niatnya (membuat paspor) sih sudah sebulan yang lalu tapi sampai sekarang belum ada waktu, jauh harus ke Kota Bekasi," katanya.
Dia berharap ada Kantor Imigrasi di Kabupaten Bekasi sehingga memudahkan dirinya mengurus dokumen Imigrasi.
"Kalau dekat (jaraknya) kan terjangkau, bisa ambil waktu pas jam istirahat makan siang misalnya," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, banyak ekspatriat (warga asing) di sana," katanya di Cikarang, Jumat.
Dia mengatakan telah mengajukan permintaan itu kepada Pemkab Bekasi namun hingga saat ini belum ada respon positif dari Pemkab setempat.
"Sebab sampai sekarang belum ada realisasi kantor imigrasi padahal kita sudah mendorong adanya KUK di Kabupaten Bekasi," kata dia.
Sutrisno mengaku anggaran pusat minim untuk pembangunan kantor tersebut. Untuk itu ia meminta Pemkab Bekasi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan atau penyediaan tempat.
"Kalau Pemkab Bekasi dapat memfasilitasi pembentukan KUK maka tim kami dan Kementerian Kantor Wilayah Hukum akan segera datang untuk melakukan survey," katanya.
Pembangunan Kantor Unit Kerja (KUK) Imigrasi dirasa urgent guna percepatan pelayanan keimigrasian di daerah setempat.
"Selama ini masyarakat Kabupaten Bekasi jika ingin mengurus paspor atau dokumen keimigrasian lainnya harus datang ke Kota Bekasi," kata dia.
Dia berharap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dapat segera merealisasikan pembangunan KUK di Kabupaten Bekasi, mengingat kebutuhan warga untuk mengurus dokumen imigrasi.
"Masyarakat butuh pelayanan yang cepat, kita sudah ada kemauan tinggal bagaimana Pemkab saja," kata dia.
Gilang (31) warga desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara mengaku sulit membuat paspor dikarenakan jarak tempuh yang jauh, sedangkan dirinya bekerja di Cikarang.
"Niatnya (membuat paspor) sih sudah sebulan yang lalu tapi sampai sekarang belum ada waktu, jauh harus ke Kota Bekasi," katanya.
Dia berharap ada Kantor Imigrasi di Kabupaten Bekasi sehingga memudahkan dirinya mengurus dokumen Imigrasi.
"Kalau dekat (jaraknya) kan terjangkau, bisa ambil waktu pas jam istirahat makan siang misalnya," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018