Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, melakukan serangkaian persiapan menghadapi aksi demonstrasi sembilan serikat pekerja yang menuntut penuntasan Upah Minimum Sektoral Kelompok (UMSK) 2018 yang direncanakan berlangsung Rabu (21/3) pagi.

"Saya tentunya akan menjadi jaminan dan ikut bertanggung jawab bila terjadi hal di luar dugaan kita bersama. Oleh karena itu, pemerintah akan memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak dan mencarikan solusinya," kata Penjabat Wali Kota Bekasi Ruddy Ganda Kusumah di Bekasi, Selasa.

Hal itu dikatakan Ruddy saat memimpin jalannya rapat koordinasi internal bersama Kapolrestro Bekasi Kota Kombes Pol Indarto dan jajarannya di Ruang Rapat Humas Pemkot Bekasi.

Dalam rapat tersebut, digagas sejumlah persiapan guna menjaga kondusifitas jalannya aksi demonstrasi tanpa adanya anarkisme yang dapat menganggu kelancaran pelayanan publik di lingkup Pemkot Bekasi.

"Saya tentunya akan menghadiri pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan perwakilan buruh besok dan akan mendengarkan apapun hasilnya nanti," katanya.

Kapolrestro Bekasi Kota Kombes Pol Indarto mengatakan buruh tersebut berasal dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

"Aksi besok terkait dengan permasalahan pengupahan UMSK yang belum menemui titik kesepakatan antara buruh dengan Apindo," katanya.

Pihaknya akan menerjunkan 2/3 kekuatan personel Polrestro Bekasi Kota untuk mengawal aksi demonstrasi di sekitar Plaza Pemkot Bekasi Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.

"Bila aksi ini tetap digelar Rabu, kami siap melayani para peserta aksi buruh, saya berharap aksi besok tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain, terutama politik. Kami mengimbau kepada seluruh peserta aksi agar tertib, tidak melanggar peraturan yang ada," ujarnya.
(Advertorial Humas Pemkot Bekasi).

Pewarta: Andi Firdaus

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018