Bogor (Antaranews Megapolitan) - Sebanyak 171 bendahara KPU peserta Pilkada 2018 berkumpul di Kota Bogor, Jawa Barat, dalam rangka rapat koordinasi yang diselengagrakan oleh KPU RI, Minggu.
Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan rakor tersebut guna memastikan 171 bendahara peserta Pildaka 2018 ini mampu menatausahakan atau merapikan laporan-laporan penggunaan anggaran untuk pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota dengan baik.
"Jadi kami (KPU-RI) tidak mau perencanaannya bagus, pengggunaan anggaran bagus, tapi pada saat pertanggungjawaban itu tidak bagus," kata Arief usia membuka kegiatan Rakor Penatausahaan dana hibal Pilkada 2018.
Menurut Arief, pelaksanaan rakor tersebut bukan karena ada temuan di lapangan. Tetapi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh KPU RI.
Pelaksanaan Pilkada yang lima tahun sekali, di tiap daerah sangat mungkin petugas bendahara yang dulu bertugas sudah berbeda karena adanya pergantian petugas pilkada saat ini.
"Bendahara ini dikumpulkan untuk merapikan laporan internal keuangan kita (KPU), tidak ada hubungannya dengan pihak luar," katanya.
Dalam rakor tersebut lanjut Arief, catatan penting yang disampaikannya adalah para bendahara KPU harus melapoorkan laporan anggaran secara tepat waktu. Tidak boleh lagi setelah kegiatan laporan baru diselesaikan beberapa bulan kemudian.
Paling lambat lima hari sudah merapikan dokumen anggaran, lalu selesai dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan kegiatan lainnya, paling lambat lima bari laporan penggunaan anggaran sudah dipertanggungjawabkan.
"Supaya bisa dikontrol kalau ada apa-apa cepat ketahuan," kata Arief.
Kegiatan rakor bendahara KPU ini berlangsung selama tiga hari terhitung dari tanggal 4 sampai 6 Maret 2018.
Rakor tersebut untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang sama kepada satuan kerja KPU yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2018, terhadap kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2018.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan rakor tersebut guna memastikan 171 bendahara peserta Pildaka 2018 ini mampu menatausahakan atau merapikan laporan-laporan penggunaan anggaran untuk pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota dengan baik.
"Jadi kami (KPU-RI) tidak mau perencanaannya bagus, pengggunaan anggaran bagus, tapi pada saat pertanggungjawaban itu tidak bagus," kata Arief usia membuka kegiatan Rakor Penatausahaan dana hibal Pilkada 2018.
Menurut Arief, pelaksanaan rakor tersebut bukan karena ada temuan di lapangan. Tetapi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh KPU RI.
Pelaksanaan Pilkada yang lima tahun sekali, di tiap daerah sangat mungkin petugas bendahara yang dulu bertugas sudah berbeda karena adanya pergantian petugas pilkada saat ini.
"Bendahara ini dikumpulkan untuk merapikan laporan internal keuangan kita (KPU), tidak ada hubungannya dengan pihak luar," katanya.
Dalam rakor tersebut lanjut Arief, catatan penting yang disampaikannya adalah para bendahara KPU harus melapoorkan laporan anggaran secara tepat waktu. Tidak boleh lagi setelah kegiatan laporan baru diselesaikan beberapa bulan kemudian.
Paling lambat lima hari sudah merapikan dokumen anggaran, lalu selesai dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan kegiatan lainnya, paling lambat lima bari laporan penggunaan anggaran sudah dipertanggungjawabkan.
"Supaya bisa dikontrol kalau ada apa-apa cepat ketahuan," kata Arief.
Kegiatan rakor bendahara KPU ini berlangsung selama tiga hari terhitung dari tanggal 4 sampai 6 Maret 2018.
Rakor tersebut untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang sama kepada satuan kerja KPU yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2018, terhadap kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2018.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018