Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Sejumlah aliansi buruh di wilayah Bekasi, Jawa Barat, sepakat untuk menunda agenda demonstrasi perihal tuntutan penetapan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) 2018, Selasa.
"Ada tiga tuntutan kami, yakni kaitan adanya kesepakatan UMSK, meminta Apindo menyepakati hasil keputusan rapat Dewan Pengupahan Kota (Depeko) dan penolakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2018," kata koordinator massa dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yusuf di Bekasi.
Menurut dia, rencana aksi pengerahan massa buruh dari wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi ke perkantoran Pemerintah Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan, urung dilakukan menyusul tidak keluarnya pengajuan izin keramaian dari kepolisian setempat.
Pihak kepolisian beralasan, agenda demonstrasi tersebut bersamaan waktunya dengan digelarnya tahapan Pilkada berupa penentuan nomor urut pasangan calon yang berlangsung di Hotel Horison Kota Bekasi pukul 10.00 WIB.
Dikatakan Yusuf, sebanyak enam serikat pekerja di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi, yakni SPSI, SPDSI, FSPMI, GSPMII dan FPBI sepakat untuk menunda agenda unjuk rasa tersebut.
"Semalam memang ada instruksi dari Pimpinan Cabang SPSI Bekasi Abdullah terkait unjuk rasa ini. Namun aksi batal karena ada kegiatan pengundian nomor urut pasangan pasangan calon Pilkada," katanya.
Dikatakan Yusuf, agenda pembahasan UMSK sudah berjalan secara maraton sejak Minggu (11/2) dan Senin (12/2) di Plaza Pemkot Bekasi, namun hingga kini belum menemukan kata sepakat.
"Belum sepakat besaran upahnya (sektoral). Kenaikan upah sektoral diharapkan bisa di atas UMK 2018 yakni 8,71 persen atau minimal sama," katanya.
Dikatakan Yusuf, UMSK 2017 untuk sektor 1 berkisar Rp3,9 juta per bulan, sementara sektor 2 pada 2017 mencapai 4,1 juta per bulan.
Tuntutan tersebut, kata Yusuf, hingga kini belum memperoleh kesepakatan akibat Apindo selalu mangkir dari undangan pembahasan bersama Depeko.
"Apindo tidak mau berunding dan `ngeyel`. Pemkot Bekasi saat ini sedang berupaya mendorong Apindo untuk segera berunding dengan kami dengan difasilitasi oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi," katanya.
Yusuf menambahkan, rencananya agenda pembahasa tersebut akan kembali dilanjutkan pada siang ini sekitar pukul 13.00 WIB.
Pantauan Antara di lokasi melaporkan, sedikitnya 700 buruh dari SPSI nampak berdatangan ke kantor SPSI di Jalan Kemakmuran, Bekasi Selatan.
Massa tersebut semula sudah mempersiapkan diri menggelar unjuk rasa, namun terlambat memperoleh pemberitahuan pembatalan sehingga memilih berkumpul di kantor SPSI yang berdekatan jaraknya dengan Plaza Pemkot Bekasi.
Situasi nampak kondusif dengan pengawalan sekitar 400 personel kepolisian yang berjaga di sekitar kantor Pemkot Bekasi dan kawasan Jalan Kemakmuran.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Ada tiga tuntutan kami, yakni kaitan adanya kesepakatan UMSK, meminta Apindo menyepakati hasil keputusan rapat Dewan Pengupahan Kota (Depeko) dan penolakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2018," kata koordinator massa dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yusuf di Bekasi.
Menurut dia, rencana aksi pengerahan massa buruh dari wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi ke perkantoran Pemerintah Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan, urung dilakukan menyusul tidak keluarnya pengajuan izin keramaian dari kepolisian setempat.
Pihak kepolisian beralasan, agenda demonstrasi tersebut bersamaan waktunya dengan digelarnya tahapan Pilkada berupa penentuan nomor urut pasangan calon yang berlangsung di Hotel Horison Kota Bekasi pukul 10.00 WIB.
Dikatakan Yusuf, sebanyak enam serikat pekerja di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi, yakni SPSI, SPDSI, FSPMI, GSPMII dan FPBI sepakat untuk menunda agenda unjuk rasa tersebut.
"Semalam memang ada instruksi dari Pimpinan Cabang SPSI Bekasi Abdullah terkait unjuk rasa ini. Namun aksi batal karena ada kegiatan pengundian nomor urut pasangan pasangan calon Pilkada," katanya.
Dikatakan Yusuf, agenda pembahasan UMSK sudah berjalan secara maraton sejak Minggu (11/2) dan Senin (12/2) di Plaza Pemkot Bekasi, namun hingga kini belum menemukan kata sepakat.
"Belum sepakat besaran upahnya (sektoral). Kenaikan upah sektoral diharapkan bisa di atas UMK 2018 yakni 8,71 persen atau minimal sama," katanya.
Dikatakan Yusuf, UMSK 2017 untuk sektor 1 berkisar Rp3,9 juta per bulan, sementara sektor 2 pada 2017 mencapai 4,1 juta per bulan.
Tuntutan tersebut, kata Yusuf, hingga kini belum memperoleh kesepakatan akibat Apindo selalu mangkir dari undangan pembahasan bersama Depeko.
"Apindo tidak mau berunding dan `ngeyel`. Pemkot Bekasi saat ini sedang berupaya mendorong Apindo untuk segera berunding dengan kami dengan difasilitasi oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi," katanya.
Yusuf menambahkan, rencananya agenda pembahasa tersebut akan kembali dilanjutkan pada siang ini sekitar pukul 13.00 WIB.
Pantauan Antara di lokasi melaporkan, sedikitnya 700 buruh dari SPSI nampak berdatangan ke kantor SPSI di Jalan Kemakmuran, Bekasi Selatan.
Massa tersebut semula sudah mempersiapkan diri menggelar unjuk rasa, namun terlambat memperoleh pemberitahuan pembatalan sehingga memilih berkumpul di kantor SPSI yang berdekatan jaraknya dengan Plaza Pemkot Bekasi.
Situasi nampak kondusif dengan pengawalan sekitar 400 personel kepolisian yang berjaga di sekitar kantor Pemkot Bekasi dan kawasan Jalan Kemakmuran.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018