Jakarta (Antaranews Megapolitan) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS, Dra. Wirianingsih, M.Si berharap agar pers Indonesia senantiasa mengoptimalkan fungsi informasi, pendidikan dan kontrol sosial dalam upaya penguatan ketahanan keluarga Indonesia.
"Pers mempunyai fungsi penting bagi pembangunan suatu negara menuju kehidupan berbangsa yang adil dan makmur. Masyarakat yang demokratis tidak bisa dipisahkan dari fungsi pers yang ada di negara tersebut," kata Wirianingsih menanggapi Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada 9 Februari di Jakarta, Jumat. 5.
Oleh sebab itu, kebebasan pers yang bertanggungjawab sangat dibutuhkan guna menciptakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani.
Ia mengatakan sebuah keniscayaan bagi kami untuk bersinergi dan berjejaring dengan berbagai elemen bangsa, termasuk dengan rekan-rekan media untuk bersama-sama mewujudkan keluarga Indonesia yang berketahanan.
"Prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum merupakan dasar dari kebebasan pers di negara yang berdaulat," katanya.
Prinsip-prinsip itulah yang mendasari dirumuskannya beberapa fungsi pers seperti yang tertuang dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers; fungsi pers sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, media kontrol sosial, media komunikasi, media investigasi, media sosialisasi progam dan kebijakan publik dari pemerintah kepada rakyat serta sebagai lembaga ekonomi.
Di Indonesia, pers juga merupakan lembaga infrastruktur politik. Dalam negara demokrasi, pers dianggap sebagai pilar yang ke empat setelah pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
Menurut dia BPKK DPP PKS, sebagai bagian dari gerbong besar PKS, mengajak rekan-rekan media untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi pers seperti yang tecantum dalam UU No. 40 tahun 1999, khususnya pada fungsi pers sebagai media infomasi, pendidikan dan kontrol sosial.
"Pada fungsi kontrol, pers adalah alat kontrol kebijakan negara terhadap pembangunan berbasis keluarga dan perlindungan anak," ujarnya.
Sementara pada fungsi pendidikan, kami berharap pers berperan lebih optimal untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan cara memberikan informasi dan edukasi tentang sadar sehat, sadar hukum, sadar pengasuhan yang tepat dan sadar politik.
Dikatakannya PKS sebagai partai dakwah memiliki cita-cita politik untuk turut serta membangun masyarakat Indonesia menuju masyarakat madani. Salah satunya adalah dengan membangun ketahanan keluarga Indonesia. Kami percaya bahwa keluarga adalah tempat disemainya sumber daya manusia yang unggul yang akan memengaruhi ketahanan nasional.
Keluarga yang lemah akan melahirkan masyarakat yang lemah dan masyarakat yang lemah akan melahirkan negara yang lemah pula. Sebagai bagian dari entitas politik, BPKK tidak bisa berdiri sendiri dalam hal mewujudkan ketahanan keluarga. Dibutuhkan energi yang besar untuk mewujudkan ketahanan keluarga Indonesia.
"Semoga pers Indonesia senantiasa mengoptimalkan fungsi informasi, pendidikan dan kontrol sosial dalam upaya penguatan ketahanan keluarga Indonesia," demikian Wirianingsih.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Pers mempunyai fungsi penting bagi pembangunan suatu negara menuju kehidupan berbangsa yang adil dan makmur. Masyarakat yang demokratis tidak bisa dipisahkan dari fungsi pers yang ada di negara tersebut," kata Wirianingsih menanggapi Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada 9 Februari di Jakarta, Jumat. 5.
Oleh sebab itu, kebebasan pers yang bertanggungjawab sangat dibutuhkan guna menciptakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani.
Ia mengatakan sebuah keniscayaan bagi kami untuk bersinergi dan berjejaring dengan berbagai elemen bangsa, termasuk dengan rekan-rekan media untuk bersama-sama mewujudkan keluarga Indonesia yang berketahanan.
"Prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum merupakan dasar dari kebebasan pers di negara yang berdaulat," katanya.
Prinsip-prinsip itulah yang mendasari dirumuskannya beberapa fungsi pers seperti yang tertuang dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers; fungsi pers sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, media kontrol sosial, media komunikasi, media investigasi, media sosialisasi progam dan kebijakan publik dari pemerintah kepada rakyat serta sebagai lembaga ekonomi.
Di Indonesia, pers juga merupakan lembaga infrastruktur politik. Dalam negara demokrasi, pers dianggap sebagai pilar yang ke empat setelah pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
Menurut dia BPKK DPP PKS, sebagai bagian dari gerbong besar PKS, mengajak rekan-rekan media untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi pers seperti yang tecantum dalam UU No. 40 tahun 1999, khususnya pada fungsi pers sebagai media infomasi, pendidikan dan kontrol sosial.
"Pada fungsi kontrol, pers adalah alat kontrol kebijakan negara terhadap pembangunan berbasis keluarga dan perlindungan anak," ujarnya.
Sementara pada fungsi pendidikan, kami berharap pers berperan lebih optimal untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan cara memberikan informasi dan edukasi tentang sadar sehat, sadar hukum, sadar pengasuhan yang tepat dan sadar politik.
Dikatakannya PKS sebagai partai dakwah memiliki cita-cita politik untuk turut serta membangun masyarakat Indonesia menuju masyarakat madani. Salah satunya adalah dengan membangun ketahanan keluarga Indonesia. Kami percaya bahwa keluarga adalah tempat disemainya sumber daya manusia yang unggul yang akan memengaruhi ketahanan nasional.
Keluarga yang lemah akan melahirkan masyarakat yang lemah dan masyarakat yang lemah akan melahirkan negara yang lemah pula. Sebagai bagian dari entitas politik, BPKK tidak bisa berdiri sendiri dalam hal mewujudkan ketahanan keluarga. Dibutuhkan energi yang besar untuk mewujudkan ketahanan keluarga Indonesia.
"Semoga pers Indonesia senantiasa mengoptimalkan fungsi informasi, pendidikan dan kontrol sosial dalam upaya penguatan ketahanan keluarga Indonesia," demikian Wirianingsih.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018