Jakarta (Antaranews Megapolitan) - Apa kata Pakar Keamanan Siber dari Institut Teknologi Bandung (ITB)?. Ini berita selengkapnya dari Jakarta.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diharapkan ke depan tidak salah kaprah dalam menjalankan tugas dan mengambilalih wewenang khususnya dari institusi lain yang telah ada sebelumnya.
Pakar Keamanan Siber dari ITB Kun Arief Cahyantoro di Jakarta, Kamis, mengatakan BSSN menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir terutama setelah pelantikan Djoko Setiadi sebagai Kepala BSSN.
"BSSN ini menjadi salah kaprah karena 'kekurangtahuan' dari Kepala dan Lemsaneg yang bertindak sebagai pengambilalih kewenangan institusi lain dengan nomenklatur lebih tinggi berdasar Undang-Undang misalnya Polri dan Kementerian Kominfo," kata Kun.
Kun menyarankan BSSN sudah seharusnya menjadi badan koordinator yang tanpa mengambil kewenangan pihak manapun.
Selain juga sekaligus sebagai badan yang bertindak sebagai "helicopter view" bagi pemerintah.
"Badan ini juga semestinya mengambil peran pengendalian atas kewenangan yang belum diatur oleh nomenklatur manapun," katanya.
Oleh karena itulah BSSN kemudian diharapkan menampung sumber daya manusia (SDM) yang multi-stakeholder.
"Sebab pemilik cyberspace adalah akademisi, bisnis, dan komunitas. Sementara pemerintah tidak memiliki kekuasaan dan kepemilikan dari wilayah internet yang ada sekarang," katanya.
Kun berpendapat BSSN ke depan layaknya menjadi badan "kecil" yang klandestin (tersembunyi) dan efektif dan bukan entitas yang penuh dengan publisitas.
Ia sendiri mengamati sampai sejauh ini satu-satunya badan siber di seluruh dunia yang terbuka kepada publik hanyalah BSSN di Indonesia. (ANT/BPJ).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018