Purwakarta (Antara Megapolitan) - Seluruh Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat menyatakan sikap yang berisi desakan agar DPP segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pertengahan Desember 2017.
"Seluruh Ketua DPD II Golkar Kabupaten/Kota di Jawa Barat menandatangani pernyataan sikap tentang desakan Munaslub itu," kata Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bandung, Dadang Nasser, dalam siaran pers yang diterima di Purwakarta, Selasa.
Ia menyatakan, pelaksanaan Munaslub Golkar sudah sangat penting. Jika kondisi status quo seperti saat ini dibiarkan, elektabilitas Golkar akan terus mengalami penurunan. Imbasnya, Golkar akan kehilangan kepercayaan rakyat dalam berbagai kegiatan politik.
"Kita mendesak Munaslub segera digelar untuk menjaga marwah Partai Golkar. Itu penting untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada partai ini, karena kita ketahui elektabilitas Partai Golkar terus terpuruk," kata dia.
Menurut dia, seluruh DPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah sepakat mengusung Ketua Bidang Perekonomian DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum menggantikan posisi Setya Novanto. Saat ini, Airlangga menjabat sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.
"Dalam pertemuan ini kita juga memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Airlangga Hartarto. Kami meyakini beliau memiliki visi untuk perubahan Partai Golkar menuju arah yang lebih baik," kata Dadang.
Ketua DPD Golkar Kabupaten Garut, Ade Ginanjar mengatakan, saat ini Golkar membutuhkan perubahan. Golkar juga membutuhkan kecepatan dalam merespon keinginan publik. Hal ini kata dia, sangat penting karena Golkar hanya dapat hidup dari suara rakyat.
"Golkar butuh perubahan dan pembaharuan. Semata-mata ini bukan keinginan kami, tetapi kami wajib merespon hal-hal yang menjadi keinginan publik, baik internal kader Golkar maupun eksternal," kata dia.
Pernyataan sikap yang ditandatangani seluruh Ketua DPD Golkar Kabupaten/Kota di Jawa Barat tentang desakan Munaslub itu sendiri akan disampaikan ke DPP pada Rabu (6/12).
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi menegaskan, langkah yang diambil secara institusi partai terkait dengan desakan Munaslub itu sama sekali tidak terkait dengan rekomendasi pencalonan Gubernur Jawa Barat.
Elite DPP Partai Golkar telah memberikan rekomendasi kepada Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon Gubernur Jabar. Langkah elit DPP ini bertentangan dengan keputusan yang sudah ditetapkan oleh DPD Golkar Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam Rapat Pimpinan Daerah.
Keputusan dalam setiap rapat di internal menyatakan tidak ada nama lain selain Dedi Mulyadi yang dicalonkan untuk maju dalam kontestasi lima tahunan di Jawa Barat tersebut.
"Saya tegaskan ini bukan tentang rekomendasi Pilgub. Ini tentang upaya mengembalikan marwah partai secara konstitusional. Kembali ke AD/ART adalah sebuah keharusan, karena Golkar bukan milik perorangan, Golkar milik kader dan milik publik," kata Dedi.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Seluruh Ketua DPD II Golkar Kabupaten/Kota di Jawa Barat menandatangani pernyataan sikap tentang desakan Munaslub itu," kata Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bandung, Dadang Nasser, dalam siaran pers yang diterima di Purwakarta, Selasa.
Ia menyatakan, pelaksanaan Munaslub Golkar sudah sangat penting. Jika kondisi status quo seperti saat ini dibiarkan, elektabilitas Golkar akan terus mengalami penurunan. Imbasnya, Golkar akan kehilangan kepercayaan rakyat dalam berbagai kegiatan politik.
"Kita mendesak Munaslub segera digelar untuk menjaga marwah Partai Golkar. Itu penting untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada partai ini, karena kita ketahui elektabilitas Partai Golkar terus terpuruk," kata dia.
Menurut dia, seluruh DPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah sepakat mengusung Ketua Bidang Perekonomian DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum menggantikan posisi Setya Novanto. Saat ini, Airlangga menjabat sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.
"Dalam pertemuan ini kita juga memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Airlangga Hartarto. Kami meyakini beliau memiliki visi untuk perubahan Partai Golkar menuju arah yang lebih baik," kata Dadang.
Ketua DPD Golkar Kabupaten Garut, Ade Ginanjar mengatakan, saat ini Golkar membutuhkan perubahan. Golkar juga membutuhkan kecepatan dalam merespon keinginan publik. Hal ini kata dia, sangat penting karena Golkar hanya dapat hidup dari suara rakyat.
"Golkar butuh perubahan dan pembaharuan. Semata-mata ini bukan keinginan kami, tetapi kami wajib merespon hal-hal yang menjadi keinginan publik, baik internal kader Golkar maupun eksternal," kata dia.
Pernyataan sikap yang ditandatangani seluruh Ketua DPD Golkar Kabupaten/Kota di Jawa Barat tentang desakan Munaslub itu sendiri akan disampaikan ke DPP pada Rabu (6/12).
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi menegaskan, langkah yang diambil secara institusi partai terkait dengan desakan Munaslub itu sama sekali tidak terkait dengan rekomendasi pencalonan Gubernur Jawa Barat.
Elite DPP Partai Golkar telah memberikan rekomendasi kepada Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon Gubernur Jabar. Langkah elit DPP ini bertentangan dengan keputusan yang sudah ditetapkan oleh DPD Golkar Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam Rapat Pimpinan Daerah.
Keputusan dalam setiap rapat di internal menyatakan tidak ada nama lain selain Dedi Mulyadi yang dicalonkan untuk maju dalam kontestasi lima tahunan di Jawa Barat tersebut.
"Saya tegaskan ini bukan tentang rekomendasi Pilgub. Ini tentang upaya mengembalikan marwah partai secara konstitusional. Kembali ke AD/ART adalah sebuah keharusan, karena Golkar bukan milik perorangan, Golkar milik kader dan milik publik," kata Dedi.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017