Bandarlampung (Antara Megapolitan-Bogor) - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengajak Real Estate Indonesia (REI) di daerahnya untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, karena hingga kini masih ada 93.725 warga Lampung yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.
Gubernur juga meminta agar REI memperluas 'Gerakan Sejuta Rumah' yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Upaya ini, kata gubernur lebih lanjut, sejalan dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Sadaya (BSPS) yang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Tahun ini Lampung mendapat alokasi 3.000 unit bedah rumah dan pada 2018 mendatang naik menjadi 5.000 rumah. Ini tentu belum cukup. Oleh karena itu, saya mengajak REI terus mengembangkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Gubernur Ridho Ficardo melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Harun Al Rasyid pada Musyawarah Daerah (MUSDA) IX Real Estat Indonesia (REI) 2017, di Bandarlampung, Kamis (16/11/2017).
Pemprov Lampung dan DPD REI Lampung harus bersinergi memenuhi kebutuhan rumah subsidi dan komersial. "Teruslah membangun dan meningkatkan kualitas Infrastruktur untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni untuk mendukung Lampung menjadi Provinsi Maju dan Sejahtera 2019," kata Gubernur.
Gubernur juga menambahkan bahwa rumah merupakan sarana awal dan pusat pendidikan keluarga dalam mengembangkan jati diri dan menyiapkan generasi yang akan datang. Pembangunan perumahan dan permukiman, juga dapat menjadi pemacu perekonomian nasional maupun daerah. "Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lamppung berharap Organisasi REI dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah guna mengatasi permasalahan yang ada," kata Gubernur lagi.
Lampung Akan Menjadi Jawa Kedua
Ketua Umum DPP REI, Sulaiman Sumawinata menyampaikan, Lampung merupakan provinsi strategis dan memiliki banyak potensi. Kemudian, ditunjang jalur transportasi nasional melalui udara, laut, dan darat.
"Jadi Lampung tidak usah khuwatir, hawa pertumbuhan sangat jelas muncul di Provinsi Lampung ini. Pemerintah harus mendukung dari segi infrastruktur dan mulai melihat tata ruang ke depannya," kata Sulaiman.
Dia sepakat REI harus terus bersinergi dengan pemerintah, agar di bidang perumahan dan pariwisata bisa berjalan dengan baik. "Lima hingga 10 tahun ke depan apabila Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) beroperasi, Lampung akan menjadi Jawa kedua. Ini dahsyat hati-hati saja harga tanah bisa melonjak. Di sini dan pertumbuhan ekonomi akan melambung naik," ujar Sulaiman lagi.
Musda XI DPD REI Provinsi Lampung juga dihadiri Bunda PAUD yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Yustin Ridho Ficardo.
Sejak tahun 2014, Bunda PAUD dan REI bermitra membangun sekolah PAUD di perumahan yang dibangun REI. Yustin mengapresiasi REI, karena bukan hanya memperhatikan Real Estate, tapi juga membangun sekolah anak usia dini di setiap perumahan.
Acara ini juga dihadiri sejumlah pengurus DPD REI dari sejumlah daerah, seperti dari Provinsi Batam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau. (RLs/MTh/Humas Prov Lampung/ANT/BPJ/MTh).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Gubernur juga meminta agar REI memperluas 'Gerakan Sejuta Rumah' yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Upaya ini, kata gubernur lebih lanjut, sejalan dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Sadaya (BSPS) yang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Tahun ini Lampung mendapat alokasi 3.000 unit bedah rumah dan pada 2018 mendatang naik menjadi 5.000 rumah. Ini tentu belum cukup. Oleh karena itu, saya mengajak REI terus mengembangkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Gubernur Ridho Ficardo melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Harun Al Rasyid pada Musyawarah Daerah (MUSDA) IX Real Estat Indonesia (REI) 2017, di Bandarlampung, Kamis (16/11/2017).
Pemprov Lampung dan DPD REI Lampung harus bersinergi memenuhi kebutuhan rumah subsidi dan komersial. "Teruslah membangun dan meningkatkan kualitas Infrastruktur untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni untuk mendukung Lampung menjadi Provinsi Maju dan Sejahtera 2019," kata Gubernur.
Gubernur juga menambahkan bahwa rumah merupakan sarana awal dan pusat pendidikan keluarga dalam mengembangkan jati diri dan menyiapkan generasi yang akan datang. Pembangunan perumahan dan permukiman, juga dapat menjadi pemacu perekonomian nasional maupun daerah. "Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lamppung berharap Organisasi REI dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah guna mengatasi permasalahan yang ada," kata Gubernur lagi.
Lampung Akan Menjadi Jawa Kedua
Ketua Umum DPP REI, Sulaiman Sumawinata menyampaikan, Lampung merupakan provinsi strategis dan memiliki banyak potensi. Kemudian, ditunjang jalur transportasi nasional melalui udara, laut, dan darat.
"Jadi Lampung tidak usah khuwatir, hawa pertumbuhan sangat jelas muncul di Provinsi Lampung ini. Pemerintah harus mendukung dari segi infrastruktur dan mulai melihat tata ruang ke depannya," kata Sulaiman.
Dia sepakat REI harus terus bersinergi dengan pemerintah, agar di bidang perumahan dan pariwisata bisa berjalan dengan baik. "Lima hingga 10 tahun ke depan apabila Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) beroperasi, Lampung akan menjadi Jawa kedua. Ini dahsyat hati-hati saja harga tanah bisa melonjak. Di sini dan pertumbuhan ekonomi akan melambung naik," ujar Sulaiman lagi.
Musda XI DPD REI Provinsi Lampung juga dihadiri Bunda PAUD yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Yustin Ridho Ficardo.
Sejak tahun 2014, Bunda PAUD dan REI bermitra membangun sekolah PAUD di perumahan yang dibangun REI. Yustin mengapresiasi REI, karena bukan hanya memperhatikan Real Estate, tapi juga membangun sekolah anak usia dini di setiap perumahan.
Acara ini juga dihadiri sejumlah pengurus DPD REI dari sejumlah daerah, seperti dari Provinsi Batam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau. (RLs/MTh/Humas Prov Lampung/ANT/BPJ/MTh).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017