Depok, (Antara Megapolitan) - Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim menilai penantaan sektor hulu wajib dilakukan oleh kementerian maupun lembaga agar dapat melakukan mitigasi persoalan.
"Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang akan memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 31 Oktober 2017 merupakan upaya yang patut dicontoh oleh kementerian/lembaga lain yang terkait dengan produksi barang/jasa (sektor hulu)," kata Rizal di Depok, Kamis.
Dikatakannya persoalan pasar (sektor hilir) yang sering terjadi selama ini baik terkait dengan kasus persaingan tidak sehat, persengketaan, tidak efisiennya barang/jasa, hingga pelanggaran terhadap hak-hak konsumen merupakan imbas dari tidak tertatanya sektor hulu.
Peneliti UI ini mengatakan penataan sektor hulu sangat diperlukan untuk memitigasi persoalan-persoalan terdistorsinya pasar seperti persaingan tidak seimbang, kecurangan, monopoli, oligopoly, hingga peredaran barang/jasa yang berpotensi merugikan konsumen atau bahkan membahayakan nyawa konsumen.
"Kasus koin Prita, regulasi rumah susun, vaksin palsu, buvanest spinal, bakteri susu formula, kandungan gula susu kental manis, Deborah, PCC, makanan berformalin, dan lain sebagainya merupakan dampak dari tidak tertatanya sektor hulu dengan baik," kata dosen FEB UI tersebut.
Sebaliknya, lanjut dia, jika sektor hulu dapat ditata dan dikendalikan dengan baik, maka persoalan-persoalan di sisi hilir (pasar) akan relative dapat direduksi atau diminimalisir. Hal ini sangat membantu proses pembangunan yang sedang berjalan sekaligus membantu mendorong efisiensi pasar dan daya saing pembangunan nasional.
"Sektor hulu tertata, sektor hilir akan lebih mudah dikelola. Akhirnya siklus ekonomi pembangunan ini akan berdampak besar bagi redistribusi kesejahteraan masyarkaat (konsumen), pelaku usaha yang berdaya saing serta Pemerintah yang kuat dan berkualitas," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang akan memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 31 Oktober 2017 merupakan upaya yang patut dicontoh oleh kementerian/lembaga lain yang terkait dengan produksi barang/jasa (sektor hulu)," kata Rizal di Depok, Kamis.
Dikatakannya persoalan pasar (sektor hilir) yang sering terjadi selama ini baik terkait dengan kasus persaingan tidak sehat, persengketaan, tidak efisiennya barang/jasa, hingga pelanggaran terhadap hak-hak konsumen merupakan imbas dari tidak tertatanya sektor hulu.
Peneliti UI ini mengatakan penataan sektor hulu sangat diperlukan untuk memitigasi persoalan-persoalan terdistorsinya pasar seperti persaingan tidak seimbang, kecurangan, monopoli, oligopoly, hingga peredaran barang/jasa yang berpotensi merugikan konsumen atau bahkan membahayakan nyawa konsumen.
"Kasus koin Prita, regulasi rumah susun, vaksin palsu, buvanest spinal, bakteri susu formula, kandungan gula susu kental manis, Deborah, PCC, makanan berformalin, dan lain sebagainya merupakan dampak dari tidak tertatanya sektor hulu dengan baik," kata dosen FEB UI tersebut.
Sebaliknya, lanjut dia, jika sektor hulu dapat ditata dan dikendalikan dengan baik, maka persoalan-persoalan di sisi hilir (pasar) akan relative dapat direduksi atau diminimalisir. Hal ini sangat membantu proses pembangunan yang sedang berjalan sekaligus membantu mendorong efisiensi pasar dan daya saing pembangunan nasional.
"Sektor hulu tertata, sektor hilir akan lebih mudah dikelola. Akhirnya siklus ekonomi pembangunan ini akan berdampak besar bagi redistribusi kesejahteraan masyarkaat (konsumen), pelaku usaha yang berdaya saing serta Pemerintah yang kuat dan berkualitas," ujarnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017