Bekasi (Antara Megapolitan) - Kementerian Lingkungan Hidup menilai operasional pengolahan sampah di Tempat Pengolahan sampah Terpadu Bantargebang milik DKI Jakarta belum memenuhi standar minimum yang direkomendasikan pihaknya.
"Hasil pantauan kami di lokasi, memang sudah ada peningkatan kinerja sejak swakelola pada Juli 2016, tapi masih di bawah standar yang direkomendasikan," kata Sekretaris Dewan Pengarah Persampahan Nasional Kementerian Lingkungan Hidup Suryo Adiwibowo.
Hal itu dikatakannya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jumat siang.
Dalam agenda tersebut, Suryo melakukan pengamatan terhadap kinerja aparatur Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup DKI serta kualitas pengolahan sampah di enam zona pembuangan sampah yang tersebar di tiga kelurahan, Ciketing Udik, Cikiwul dan Sumurbatu.
Menurut dia, DKI sejauh ini hanya meneruskan infrastruktur peninggalan pihak ketiga PT Godang Tua Jaya setelah diputus kontraknya.
Alasan pemutusan kontrak kerja sama itu terjadi akibat pihak ketiga dituding tidak memenuhi kesepakatan kerja sama dengan DKI serta kinerja yang tidak optimal dalam pengolahan 6.000 ton sampah per hari di TPST Bantargebang.
"Saat ini DKi masih dalam tahap transisi, di mana sistem pengolahan sampahnya masih menggunakan sistem konvensional berupa penumpukan saja, belum sampai pada standarisasi sanitary landfill," katanya.
Sistem standar yang dimaksud berupa pemadatan tumpukan sampah saat ketinggian mencapai empat meter menggunakan alat berat lalu ditimbun dengan tanah merah setebal 15-20 centimeter.
Selain itu, tumpukan sampah juga harus difasilitasi geomembran sebagai penutup timbunan sampah agar gas metan yang dihasilkan tidak terbuang percuma serta mempercepat penyusutan akibat pembusukan.
"Saya amati memang ada perbaikan kinerja oleh DKI, walaupun masih perlu ada peningkatan lagi. Jangan gunakan teknik yang dulu (pihak ketiga)," katanya.
Suryo juga menilai produksi listrik dari gas metan timbunan sampah baru berkisar 300 KWH atau belum mencapai target yang diharapkan.
"Itu adalah dampak kalau DKI masih bergantung dengan teknik terdahulu saat awal menangkap metan. Saya ingin DKI memperbaiki kinerja yang sebelumnya turun, kondisi saat ini belum sampai standar minimum sanitary landfill," katanya.
Suryo juga mengakui perubahan sistem baru di TPST Bantargebang bukan hal yang mudah direalisasikan dalam waktu dekat.
"Untuk mencapai tahap sanitary landfill butuh proses panjang dan tidak mudah. idealnya harus buka zona baru, namun jumlah lahan juga masih terbatas. Itu persoalan besarnya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Hasil pantauan kami di lokasi, memang sudah ada peningkatan kinerja sejak swakelola pada Juli 2016, tapi masih di bawah standar yang direkomendasikan," kata Sekretaris Dewan Pengarah Persampahan Nasional Kementerian Lingkungan Hidup Suryo Adiwibowo.
Hal itu dikatakannya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jumat siang.
Dalam agenda tersebut, Suryo melakukan pengamatan terhadap kinerja aparatur Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup DKI serta kualitas pengolahan sampah di enam zona pembuangan sampah yang tersebar di tiga kelurahan, Ciketing Udik, Cikiwul dan Sumurbatu.
Menurut dia, DKI sejauh ini hanya meneruskan infrastruktur peninggalan pihak ketiga PT Godang Tua Jaya setelah diputus kontraknya.
Alasan pemutusan kontrak kerja sama itu terjadi akibat pihak ketiga dituding tidak memenuhi kesepakatan kerja sama dengan DKI serta kinerja yang tidak optimal dalam pengolahan 6.000 ton sampah per hari di TPST Bantargebang.
"Saat ini DKi masih dalam tahap transisi, di mana sistem pengolahan sampahnya masih menggunakan sistem konvensional berupa penumpukan saja, belum sampai pada standarisasi sanitary landfill," katanya.
Sistem standar yang dimaksud berupa pemadatan tumpukan sampah saat ketinggian mencapai empat meter menggunakan alat berat lalu ditimbun dengan tanah merah setebal 15-20 centimeter.
Selain itu, tumpukan sampah juga harus difasilitasi geomembran sebagai penutup timbunan sampah agar gas metan yang dihasilkan tidak terbuang percuma serta mempercepat penyusutan akibat pembusukan.
"Saya amati memang ada perbaikan kinerja oleh DKI, walaupun masih perlu ada peningkatan lagi. Jangan gunakan teknik yang dulu (pihak ketiga)," katanya.
Suryo juga menilai produksi listrik dari gas metan timbunan sampah baru berkisar 300 KWH atau belum mencapai target yang diharapkan.
"Itu adalah dampak kalau DKI masih bergantung dengan teknik terdahulu saat awal menangkap metan. Saya ingin DKI memperbaiki kinerja yang sebelumnya turun, kondisi saat ini belum sampai standar minimum sanitary landfill," katanya.
Suryo juga mengakui perubahan sistem baru di TPST Bantargebang bukan hal yang mudah direalisasikan dalam waktu dekat.
"Untuk mencapai tahap sanitary landfill butuh proses panjang dan tidak mudah. idealnya harus buka zona baru, namun jumlah lahan juga masih terbatas. Itu persoalan besarnya," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017