Karawang (Antara Megapolitan) - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menilai munculnya paham radikalisme dan intoleransi di tengah masyarakat akibat kurangnya kesadaran terhadap pentingnya kebudayaan bangsa sendiri.
"Masyarakat Indonesia yang terkenal `guyub` kini lebih bersikap individualis," katanya dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kewaspadaan Nasional, di Purwakarta, Kamis.
Ia mengatakan, saat ini sebagian masyarakat Indonesia juga kurang waspada. Akibatnya, terjadi kesulitan untuk meng-"counter" berbagai paham yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kita harus bersatu untuk meng-`counter` itu semua agar bangsa ini tidak terjebak ke dalam konflik dan sengketa paham," jelas Dedi.
Kemunculan paham radikalisme dan intoleransi sebenarnya bukan hanya datang dari luar, tetapi bibitnya karena sikap individualitis yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat.
"Akibatnya saat menerima informasi, kita tidak tabayyun dulu, langsung saja kita konsumsi informasi yang beredar itu," kata dia.
Dedi menyontohkan, kultur masyarakat pedesaan yang kini mulai tercerabut dari akarnya. Tokoh masyarakat di desa yang biasanya menjadi rujukan berbagai informasi yang beredar kini mulai ditinggalkan, karena masyarakat desa sudah mulai beralih menggunakan media sosial.
Paham-paham yang tidak sesuai dengan kultur, dulu masih bisa disaring oleh para tokoh di desa. Sosok mereka mampu menggerakkan masyarakat untuk bergotong-royong dan berswadaya, tapi kini hal itu sulit ditemukan.
Atas hal itu, perlu dilakukan penguatan kultur budaya ketimuran untuk menangkal perkembangan paham radikalisme dan intoleransi. Kultur ini menurutnya harus bertransformasi menjadi perilaku dalam kehidupan warga masyarakat sehari-hari.
"Kalau tidak ingin paham ini tumbuh subur, maka jati diri kultur kita harus diperkuat. Jangan mengubah kebudayaan Indonesia, kita Indonesia dan seterusnya akan tetap menjadi Indonesia," kata dia.
Sementara itu, dalam kegiatan yang digelar di komplek Pemkab Purwakarta itu dilakukan pula Deklarasi Anti Intoleransi dan Radikalisme oleh sejumlah masyarakat Purwakarta yang terdiri dari perwakilan organisasi masyarakat dan komunitas.
Hadir dalam kegiatan itu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Dr Jimly AshShiddiqie, serta Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Arief P Moekiyat.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Masyarakat Indonesia yang terkenal `guyub` kini lebih bersikap individualis," katanya dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kewaspadaan Nasional, di Purwakarta, Kamis.
Ia mengatakan, saat ini sebagian masyarakat Indonesia juga kurang waspada. Akibatnya, terjadi kesulitan untuk meng-"counter" berbagai paham yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kita harus bersatu untuk meng-`counter` itu semua agar bangsa ini tidak terjebak ke dalam konflik dan sengketa paham," jelas Dedi.
Kemunculan paham radikalisme dan intoleransi sebenarnya bukan hanya datang dari luar, tetapi bibitnya karena sikap individualitis yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat.
"Akibatnya saat menerima informasi, kita tidak tabayyun dulu, langsung saja kita konsumsi informasi yang beredar itu," kata dia.
Dedi menyontohkan, kultur masyarakat pedesaan yang kini mulai tercerabut dari akarnya. Tokoh masyarakat di desa yang biasanya menjadi rujukan berbagai informasi yang beredar kini mulai ditinggalkan, karena masyarakat desa sudah mulai beralih menggunakan media sosial.
Paham-paham yang tidak sesuai dengan kultur, dulu masih bisa disaring oleh para tokoh di desa. Sosok mereka mampu menggerakkan masyarakat untuk bergotong-royong dan berswadaya, tapi kini hal itu sulit ditemukan.
Atas hal itu, perlu dilakukan penguatan kultur budaya ketimuran untuk menangkal perkembangan paham radikalisme dan intoleransi. Kultur ini menurutnya harus bertransformasi menjadi perilaku dalam kehidupan warga masyarakat sehari-hari.
"Kalau tidak ingin paham ini tumbuh subur, maka jati diri kultur kita harus diperkuat. Jangan mengubah kebudayaan Indonesia, kita Indonesia dan seterusnya akan tetap menjadi Indonesia," kata dia.
Sementara itu, dalam kegiatan yang digelar di komplek Pemkab Purwakarta itu dilakukan pula Deklarasi Anti Intoleransi dan Radikalisme oleh sejumlah masyarakat Purwakarta yang terdiri dari perwakilan organisasi masyarakat dan komunitas.
Hadir dalam kegiatan itu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Dr Jimly AshShiddiqie, serta Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Arief P Moekiyat.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017