Bogor (Antara Megapolitan) - Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) berupaya untuk meningkatkan pendapatan pertanian beririgasi dengan fokus melakukan pemberdayaan petani.
"Upaya untuk meningkatkan pendapatan pertanian beririgasi ini merupakan tugas dari BPPSDMP dalam program IPDMIP yakni proyek pengembangan dan pengelolaan irirgasi partisipatif terintegrasi," kata Kepala Badan PPSDMP Momon Rusmono dalam workshop perdana Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP) di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Untuk mewujudkan upaya tersebut, BPPSDMP menyelenggarakan workshop perdana IPDMIP yang diikuti pemerintah daerah serta instansi terkait dari 16 provinsi 74 kabupaten/kota yang menjadi sasaran proyek, dengan harapan setiap pemda dapat menyamakan pandangan dalam menjalankan program tersebut.
"Worshop perdana ini berorientasi pada pengenalan empat komponen dalam progam IPDMIP. Satu dari empat komponen tersebut terkait pemberdayaan, yang menjadi tugas BPPSDMP, tentang bagaimana memberdayakan petani beririgasi sehingga kompetensinya meningkat," kata Momon.
Ia menjelaskan proyek pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif terintegrasi atau Integrated participatory development and management of irrigation project (IPDMIP) merupakan proyek kerja bareng atau kolaborasi dari empat kementerian/lembaga yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.
Proyek tersebut didanai oleh pinjaman dari Asian Developtment Bank (ADB) dan Intenational Fund for Agricultural develoment (IFAD) dengan nilai 700 juta dolar Amerika, 600 juta dolar dari ADB dan 100 juta dolar dari IFAD.
"Proyek ini berlangsung selama lima tahun, diharapkan pada 2018 sudah berjalan. Hingga lima tahun akan datang kedaulatan pangan dan kesejahteran petani khususnya di 16 provinsi 74 kabupaten/kota bisa terwujud," katanya.
Agar proyek IPDMIP tersebut dapat berjalan, menurut Momon hal yang perlu diperkuat adalah sosialisasi yang harus intensif dilakukan. Sehingga IPDMIP dapat diterima oleh daerah-daerah yang menjadi sasaran.
"Kalau perlu dalam empat bulan ini ada pertemuan lagi," katanya.
Selain itu, proses perencanaan juga harus matang, penetapan diawali dari siapa yang mengelola di tingkat kabupaten, siapa yang mengelola di tingkat kecamatan, semua harus jelas terdata hingga akhir 2017. Termasuk data siapa petaninya, lokasinya, serta siapa penyuluh yang akan mendampingi.
Menurutnya jika program IPDMIP sudah berjalan tahun 2018 maka akan dilakukan proses pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan. Setiap tiga nulan sekali akan dilakukan pertemuan konsolidasi, untuk mengetahui realisasi kegiatan, realisasi anggaran, termasuk mencari tahu permasalahan di petani.
"Petani yang punya kendala dalam program ini akan diadvokasi, sehingga program bisa berjalan dengan baik," katanya.
Momon juga mengatakan program IPDMIP teritegrasi dengan program yang ada di Kementerian Pertanian. Sebagai contoh, program yang ada di Dirjen Sarana dan Prasarana, akan membantu petani yang mengalami kendala dengan mengalurkan asuransi maupun alat pertanian.
Termasuk pula upaya khusus (UPSUS) sehingga petani yang didampingi diarahkan untuk menanam padi, jagung, kedelai. Untuk petani hortikultura diarahkan untuk menanam cabai, bawang merah dan bawang putih, termasuk juga peternakan.
"Jadi semua program yang ada di Kementerian Pertanian teritegrasi dengan IPDMIP," kata Momon.
Sementara itu Ketua Pelaksana IPDMIP, Diding Herdedi menambahkan program IPDMIP merupakan proyek kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan ADB dan IFAD.
"Proyek ini bertujuan untuk mendukung kedaulatan pangan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani di satu daerah," kata Diding.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Upaya untuk meningkatkan pendapatan pertanian beririgasi ini merupakan tugas dari BPPSDMP dalam program IPDMIP yakni proyek pengembangan dan pengelolaan irirgasi partisipatif terintegrasi," kata Kepala Badan PPSDMP Momon Rusmono dalam workshop perdana Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP) di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Untuk mewujudkan upaya tersebut, BPPSDMP menyelenggarakan workshop perdana IPDMIP yang diikuti pemerintah daerah serta instansi terkait dari 16 provinsi 74 kabupaten/kota yang menjadi sasaran proyek, dengan harapan setiap pemda dapat menyamakan pandangan dalam menjalankan program tersebut.
"Worshop perdana ini berorientasi pada pengenalan empat komponen dalam progam IPDMIP. Satu dari empat komponen tersebut terkait pemberdayaan, yang menjadi tugas BPPSDMP, tentang bagaimana memberdayakan petani beririgasi sehingga kompetensinya meningkat," kata Momon.
Ia menjelaskan proyek pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif terintegrasi atau Integrated participatory development and management of irrigation project (IPDMIP) merupakan proyek kerja bareng atau kolaborasi dari empat kementerian/lembaga yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.
Proyek tersebut didanai oleh pinjaman dari Asian Developtment Bank (ADB) dan Intenational Fund for Agricultural develoment (IFAD) dengan nilai 700 juta dolar Amerika, 600 juta dolar dari ADB dan 100 juta dolar dari IFAD.
"Proyek ini berlangsung selama lima tahun, diharapkan pada 2018 sudah berjalan. Hingga lima tahun akan datang kedaulatan pangan dan kesejahteran petani khususnya di 16 provinsi 74 kabupaten/kota bisa terwujud," katanya.
Agar proyek IPDMIP tersebut dapat berjalan, menurut Momon hal yang perlu diperkuat adalah sosialisasi yang harus intensif dilakukan. Sehingga IPDMIP dapat diterima oleh daerah-daerah yang menjadi sasaran.
"Kalau perlu dalam empat bulan ini ada pertemuan lagi," katanya.
Selain itu, proses perencanaan juga harus matang, penetapan diawali dari siapa yang mengelola di tingkat kabupaten, siapa yang mengelola di tingkat kecamatan, semua harus jelas terdata hingga akhir 2017. Termasuk data siapa petaninya, lokasinya, serta siapa penyuluh yang akan mendampingi.
Menurutnya jika program IPDMIP sudah berjalan tahun 2018 maka akan dilakukan proses pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan. Setiap tiga nulan sekali akan dilakukan pertemuan konsolidasi, untuk mengetahui realisasi kegiatan, realisasi anggaran, termasuk mencari tahu permasalahan di petani.
"Petani yang punya kendala dalam program ini akan diadvokasi, sehingga program bisa berjalan dengan baik," katanya.
Momon juga mengatakan program IPDMIP teritegrasi dengan program yang ada di Kementerian Pertanian. Sebagai contoh, program yang ada di Dirjen Sarana dan Prasarana, akan membantu petani yang mengalami kendala dengan mengalurkan asuransi maupun alat pertanian.
Termasuk pula upaya khusus (UPSUS) sehingga petani yang didampingi diarahkan untuk menanam padi, jagung, kedelai. Untuk petani hortikultura diarahkan untuk menanam cabai, bawang merah dan bawang putih, termasuk juga peternakan.
"Jadi semua program yang ada di Kementerian Pertanian teritegrasi dengan IPDMIP," kata Momon.
Sementara itu Ketua Pelaksana IPDMIP, Diding Herdedi menambahkan program IPDMIP merupakan proyek kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan ADB dan IFAD.
"Proyek ini bertujuan untuk mendukung kedaulatan pangan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani di satu daerah," kata Diding.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017