Bogor (Antara) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji menyelesaikan pembebasan lahan Waduk Sukamahi-Cipayung alias Waduk Ciawi sebagai lokasi hulu pengendali banjir ke Jakarta dalam rentan waktu hingga akhir 2017.
"Tahun ini diharapkan tuntas, dengan pembangunannya setelah ada pembebasan sebagian, sebagiannya langsung pekerjaan kontruksi," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa di kantor Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Selasa.
Ia menuturkan hasil komunikasinya dengan pemerintah pusat, jika pembangunan Waduk Sukamahi- Cipayung itu tidak segera terselesaikan bisa menyebabkan dampak banjir Jakarta yang sulit diprediksikan.
Oleh sebab itu pembebasan lahan terus gencar dilakukan pada pertengan tahun hingga akhir tahun ini.
Kali ini, kata Iwa kunjungannya ke Bogor untuk pembebasan lahan tahap kedua yang dilakukan pada area Waduk Sukamahi dengan jumlah 31 bidang atau seluas 1,04 Hektare (Ha) di Desa Suka Karya.
Sebesar Rp8.023 miliar telah diterima warga sebagai pembebasan lahan kepada sekitar 20 orang pemilik tanah pada tahap kedua ini, dari jumlah Rp30, 187 miliar bila diakumulasi sejak pembebasan tahap pertama.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung- Cisadane T. Iskandar mengatakan dari total 1.519 bidang dengan luas 135.98 hektare pada dua wilayah Waduk Sukamahi-Cipayung perhitungan ganti rugi kembali akan dilakukan setelah adanya verifikasi secara bertahap.
Pihaknya telah bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Aset Nasional (LMAN) untuk menyediakan dana sebesar Rp230 Miliyar untuk pembebasan sejumlah bidang tanah yang digunakan untuk pembangunan di kedua waduk.
"Jadi bertahap nilai itu, tergantung setelah kondisi satgas A dan B. Anggaran dari LMAN," jelasnya.
Iskandar menyampaikan setelah adanya hasil verifikasi yang siap untuk pembebasan lahan kembali hingga menyongsong akhir tahun 2017, BBWS Ciliwung-Cisadane segera mengagendakan pembayaran tanah lagi.
Kepala Kecamatan Megamendung Hadijana mengatakan mewakili harapan yang disampaikan warga di wilayahnya semoga pembayaran lahan dilakukan dengan nyaman bagi kedua belah pihak.
Ia berharap agenda pembayaran segera dilakukan kembali kepada warga dan memastikan tidak ada calo tanah yang turut serta dalam pembebasan.
"Sejauh ini langsung, pendataan dari KPN kami hanya memfasilitasi ruang. Tidak terdengar juga ada calo," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Tahun ini diharapkan tuntas, dengan pembangunannya setelah ada pembebasan sebagian, sebagiannya langsung pekerjaan kontruksi," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa di kantor Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Selasa.
Ia menuturkan hasil komunikasinya dengan pemerintah pusat, jika pembangunan Waduk Sukamahi- Cipayung itu tidak segera terselesaikan bisa menyebabkan dampak banjir Jakarta yang sulit diprediksikan.
Oleh sebab itu pembebasan lahan terus gencar dilakukan pada pertengan tahun hingga akhir tahun ini.
Kali ini, kata Iwa kunjungannya ke Bogor untuk pembebasan lahan tahap kedua yang dilakukan pada area Waduk Sukamahi dengan jumlah 31 bidang atau seluas 1,04 Hektare (Ha) di Desa Suka Karya.
Sebesar Rp8.023 miliar telah diterima warga sebagai pembebasan lahan kepada sekitar 20 orang pemilik tanah pada tahap kedua ini, dari jumlah Rp30, 187 miliar bila diakumulasi sejak pembebasan tahap pertama.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung- Cisadane T. Iskandar mengatakan dari total 1.519 bidang dengan luas 135.98 hektare pada dua wilayah Waduk Sukamahi-Cipayung perhitungan ganti rugi kembali akan dilakukan setelah adanya verifikasi secara bertahap.
Pihaknya telah bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Aset Nasional (LMAN) untuk menyediakan dana sebesar Rp230 Miliyar untuk pembebasan sejumlah bidang tanah yang digunakan untuk pembangunan di kedua waduk.
"Jadi bertahap nilai itu, tergantung setelah kondisi satgas A dan B. Anggaran dari LMAN," jelasnya.
Iskandar menyampaikan setelah adanya hasil verifikasi yang siap untuk pembebasan lahan kembali hingga menyongsong akhir tahun 2017, BBWS Ciliwung-Cisadane segera mengagendakan pembayaran tanah lagi.
Kepala Kecamatan Megamendung Hadijana mengatakan mewakili harapan yang disampaikan warga di wilayahnya semoga pembayaran lahan dilakukan dengan nyaman bagi kedua belah pihak.
Ia berharap agenda pembayaran segera dilakukan kembali kepada warga dan memastikan tidak ada calo tanah yang turut serta dalam pembebasan.
"Sejauh ini langsung, pendataan dari KPN kami hanya memfasilitasi ruang. Tidak terdengar juga ada calo," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017