Purwakarta (Antara Megapolitan) - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi memarahi ajudannya karena berusaha meminta rekomendasi agar anaknya masuk di sekolah negeri yang berkatagori sekolah favorit di daerah itu.
"Saya dimarahi bapak (bupati), saya akui saya salah," kata Hendra, ajudan bupati saat dihubungi di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis.
Ia dimarahi bupati karena meminta bupati mengeluarkan rekomendasi agar anaknya masuk dan diterima di salah satu sekolah favorit tingkat SMP di Purwakarta.
Hendra mengaku sebelumnya memang merasa tidak terima karena anaknya tidak lolos dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 3 Purwakarta.
Setelah itu, dia menemui atasannya (Bupati Purwakarta) agar bupati memberikan rekomendasi supaya anaknya itu bisa bersekolah di salah satu SMP favorit di Purwakarta itu.
Tetapi bukan rekomendasi yang ia diterima Hendra. Justru ia dimarahi oleh atasannya.
Bupati menginginkan agar seluruh proses PPDB di daerahnya berjalan transparan dan bebas dari upaya praktik titip-menitip calon siswa.
"`Passing grade` anaknya tidak cukup untuk masuk SMP yang dikehendaki. Tidak boleh `kan kita memaksakan, harus ikuti aturan yang ada. Meskipun ajudan, saya tolak. Saya ingin semua berjalan objektif," katanya.
Bupati menyarankan Hendra mendaftarkan anaknya di sekolah yang menerapkan "passing grade" yang sesuai. Hal itu dilakukan agar anaknya tetap terpenuhi hak memperoleh pendidikannya.
Pada momentum PPDB tahun ini, Dedi mengaku bukan hanya menerima satu permohonan rekomendasi agar anak atau saudara pemohon rekomendasi itu masuk ke sekolah favorit yang diinginkan.
Ia telah menolak semua permohonan tersebut karena tidak ingin ada kecurangan yang terjadi dalam proses PPDB di daerahnya.
"Saya tolak semua, saya imbau agar ikuti aturan. Sekolah di Purwakarta semua baik, kita saja yang menganggapnya favorit dan non favorit," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Saya dimarahi bapak (bupati), saya akui saya salah," kata Hendra, ajudan bupati saat dihubungi di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis.
Ia dimarahi bupati karena meminta bupati mengeluarkan rekomendasi agar anaknya masuk dan diterima di salah satu sekolah favorit tingkat SMP di Purwakarta.
Hendra mengaku sebelumnya memang merasa tidak terima karena anaknya tidak lolos dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 3 Purwakarta.
Setelah itu, dia menemui atasannya (Bupati Purwakarta) agar bupati memberikan rekomendasi supaya anaknya itu bisa bersekolah di salah satu SMP favorit di Purwakarta itu.
Tetapi bukan rekomendasi yang ia diterima Hendra. Justru ia dimarahi oleh atasannya.
Bupati menginginkan agar seluruh proses PPDB di daerahnya berjalan transparan dan bebas dari upaya praktik titip-menitip calon siswa.
"`Passing grade` anaknya tidak cukup untuk masuk SMP yang dikehendaki. Tidak boleh `kan kita memaksakan, harus ikuti aturan yang ada. Meskipun ajudan, saya tolak. Saya ingin semua berjalan objektif," katanya.
Bupati menyarankan Hendra mendaftarkan anaknya di sekolah yang menerapkan "passing grade" yang sesuai. Hal itu dilakukan agar anaknya tetap terpenuhi hak memperoleh pendidikannya.
Pada momentum PPDB tahun ini, Dedi mengaku bukan hanya menerima satu permohonan rekomendasi agar anak atau saudara pemohon rekomendasi itu masuk ke sekolah favorit yang diinginkan.
Ia telah menolak semua permohonan tersebut karena tidak ingin ada kecurangan yang terjadi dalam proses PPDB di daerahnya.
"Saya tolak semua, saya imbau agar ikuti aturan. Sekolah di Purwakarta semua baik, kita saja yang menganggapnya favorit dan non favorit," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017