Bogor (Antara Megapolitan) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Jawa Barat, menyosialisasikan kepemiluan dan demokrasi kepada Tim Penggerak PKK dalam rangka mendorong keterwakilan kaum perempuan di kancah politik sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan.

"Selama ini keterwakilan perempuan dalam parlemen masih kurang dari 30 persen, padahal perempuan memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan," kata Komisioner KPU bidang SDM dan Partisipasi Masyarakat, Bambang Wahyu disela-sela sosialisasi dan lomba cerdas cermat kepemiluan dan demokrasi bagi kader PKK Kota Bogor, Kamis.

Bambang menyebutkan, KPU Kota Bogor mencoba memberikan pendidikan pemilihan dengan segmentasi perempuan karena memiliki jumlah yang cukup siginifikan yakni berbanding lurus dengan jumlah laki-laki.

Sementara itu, keterpilihan perempuan Kota Bogor dalam parlemen masih belum maksimal, artinya kuota 30 persen di parlemen belum dimanfaatkan.

"KPU ingin menginisiasi peran aktif perempuan Kota Bogor di politik, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan lomba cerdas cermas kepemiluan ini," katanya.

Komisioner bidang Hukum, Siti Natawati menjelaskan, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berdemokrasi yakni hak untuk memilih dan hal untuk dipilih.

Data secara nasional calon perempuan dalam Pilkada serentak 2015 dari 1.654 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ada 35 calon perempuan (7,32 persen) yang terpilih dari jumlah 123 calon perempuan.

"Sebanyak 57 orang perempuan jadi calon kepala daerah, 66 orang menjadi calon wakil kepala daerah, tersebar di 100 daerah dari 269 daerah," katanya.

Sementara itu, berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Bogor dari 68 kelurahan terdapat 2.014 TPS, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 335.448 jiwa dan perempuan 330.636 jiwa dengan total DPT laki-laki dan perempuan 666.124 jiwa.

"Dari 11 partai politik hanya ada lima yang mengusung calon perempuan, yakni PDIP tiga orang, Gerindra satu orang, Demokrat dua orang, PPP dan Hanura masing-masing satu orang. Jadi dari 45 kursi legislatif hanya ada delapan calon perempuan," kata Teti.

Teti menambahkan, tantangan yang dihadapi perempuan dalam berpolitik adalah kurangnya pengalaman terlibat dalam aktivitas kepemiluan, tidak memiliki pengalaman kepemimpinan dalam berorganisasi, dan kepercayaan diri yang rendah.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor, Yane Ardian Bima Arya mendorong kadernya untuk bisa aktif berdemorkasi, karena setiap perempuan memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

"Yang perlu ditegaskan, PKK tidak berpolitik tetapi anggota PKK harus memahami hak duanya dipilih dan memilih. Tapi, berpolitikpun jangan instan karena ingin mengisi kuota 30 persen, tanpa diimbangi dengan wawasan dan pemahan," kata Yane.

Pewarta: Laily Rahmawati

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017