Cikarang, Bekasi (Antara Megapolitan) - Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akan mengerahkan ribuan buruh dari berbagai kawasan industri di daerah setempat untuk mengikuti kegiatan hari buruh internasional di Istana Negara Jakarta.
"Mereka nantinya akan berkumpul di tujuh kawasan industri seperti East Jakarta Industrial Park (EJIP), MM 2100, Jababeka, Lippo Cikarang, Delta Mas, Hyundai dan Gobel," kata Vice Presiden FSPMI Kabupaten Bekasi, Obon Tabroni di Kabupaten Bekasi, Minggu.
Menurut dia, estimasi massa yang akan melakukan aksi demonstrasi itu berasal dari Kota dan Kabupaten Bekasi. Serta berjalan serentak menuju Istana Negara.
Dalam aksi ini buruh meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus program pemagangan nasional yang dirasa tidak bermanfaat dan hanya menyebabkan penderitaan saja bagi buruh.
Tentunya buruh meminta pemerintah pusat untuk terlebih dahulu mengkaji dan mengajak berdialog bila tetap ingin memberlakukan. "Jadi tidak akan tumpang tindih dalam aturan di perusahaan," katanya.
Hal itu karena dengan adanya program pemagangan nasional membuat perusahaan memberlakukan pemecatan besar-besaran dan contohnya di Kabupaten Bekasi sudah lima ribu orang terkena dampak itu.
"Untuk itu guna menyeimbangkan program pemerintah pusat seharusnya juga memikirkan strategi agar perusahaan tidak seenaknya mengeluarkan aturan sendiri," katanya.
Ia menambahkan dalam peringatan hari buruh yang jatuh tanggal 1 Mei 2017 lebih akan lebih menyuarakan aspirasi yang selama ini belum berjalan, termasuk soal kesejahteraan.
Selain itu meminta pemerintah pusat mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
Dikarenakan dalam aturan itu menandakan pemerintah pusat tidak mengerti kondisi ekonomi kerakyatan dan juga sering kalinya perusahaan melanggar serta selalu lolos dari jeratan hukum.
Selain itu dalam aturan itu lebih menggunakan perundingan dan tidak ada rumus baku sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat (buruh) tidak terpenuhi secara baik.
"Tentunya bila perusahaan dan pemerintah harus dapat bersinergi dengan baik, namun bila melihat kondisi yang ada, malah menjatuhkan buruh," katanya.
Bila ini terus dibiarkan maka akan berakibat fatal sehingga perlu penyeimbang dan ini harus dipikirkan matang-matang agar tidak ada unsur yang merasa dirugikan.
Obon Tabroni juga menjelaskan dalam aksi demontrasi itu juga diikuti dari buruh Kota Bekasi, yang secara bersama berangkat ke Istana Negara untuk menyerukan keinginan yang bulat demi kesejahteraan dan keadilan.
"Tentunya dalam menyikapi masalah ini pemerintah diminta untuk lebih proaktif agar lebih baik guna memberikan solusi terbaik. Dikarenakan buruh meminta bukti penyelesaian bukan hanya dari amanat namun juga secara riil," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Mereka nantinya akan berkumpul di tujuh kawasan industri seperti East Jakarta Industrial Park (EJIP), MM 2100, Jababeka, Lippo Cikarang, Delta Mas, Hyundai dan Gobel," kata Vice Presiden FSPMI Kabupaten Bekasi, Obon Tabroni di Kabupaten Bekasi, Minggu.
Menurut dia, estimasi massa yang akan melakukan aksi demonstrasi itu berasal dari Kota dan Kabupaten Bekasi. Serta berjalan serentak menuju Istana Negara.
Dalam aksi ini buruh meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus program pemagangan nasional yang dirasa tidak bermanfaat dan hanya menyebabkan penderitaan saja bagi buruh.
Tentunya buruh meminta pemerintah pusat untuk terlebih dahulu mengkaji dan mengajak berdialog bila tetap ingin memberlakukan. "Jadi tidak akan tumpang tindih dalam aturan di perusahaan," katanya.
Hal itu karena dengan adanya program pemagangan nasional membuat perusahaan memberlakukan pemecatan besar-besaran dan contohnya di Kabupaten Bekasi sudah lima ribu orang terkena dampak itu.
"Untuk itu guna menyeimbangkan program pemerintah pusat seharusnya juga memikirkan strategi agar perusahaan tidak seenaknya mengeluarkan aturan sendiri," katanya.
Ia menambahkan dalam peringatan hari buruh yang jatuh tanggal 1 Mei 2017 lebih akan lebih menyuarakan aspirasi yang selama ini belum berjalan, termasuk soal kesejahteraan.
Selain itu meminta pemerintah pusat mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
Dikarenakan dalam aturan itu menandakan pemerintah pusat tidak mengerti kondisi ekonomi kerakyatan dan juga sering kalinya perusahaan melanggar serta selalu lolos dari jeratan hukum.
Selain itu dalam aturan itu lebih menggunakan perundingan dan tidak ada rumus baku sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat (buruh) tidak terpenuhi secara baik.
"Tentunya bila perusahaan dan pemerintah harus dapat bersinergi dengan baik, namun bila melihat kondisi yang ada, malah menjatuhkan buruh," katanya.
Bila ini terus dibiarkan maka akan berakibat fatal sehingga perlu penyeimbang dan ini harus dipikirkan matang-matang agar tidak ada unsur yang merasa dirugikan.
Obon Tabroni juga menjelaskan dalam aksi demontrasi itu juga diikuti dari buruh Kota Bekasi, yang secara bersama berangkat ke Istana Negara untuk menyerukan keinginan yang bulat demi kesejahteraan dan keadilan.
"Tentunya dalam menyikapi masalah ini pemerintah diminta untuk lebih proaktif agar lebih baik guna memberikan solusi terbaik. Dikarenakan buruh meminta bukti penyelesaian bukan hanya dari amanat namun juga secara riil," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017