Cikarang, Bekasi (Antara Megapolitan) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akan menindaklanjuti keinginan ratusan bidan pegawai tidak tetap (PTT) yang mengancam melakukan aksi mogok kerja untuk bertemu bupati Bekasi.
"Ini disebabkan keberadaan bidan sangat membantu dan menunjang program kesehatan. Selain itu pada masa sekarang sangat sulit mencari bidan dengan minimnya fasilitas serta upah minimum," Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Supri di Kabupaten Bekasi, Selasa.
Menurut dia bidan desa ini adalah ujung tombak pelayanan kesehatan pada masyarakat sekitar. Selain itu juga bisa disebut mentrinya desa sehingga wajib memperjuangkan kesejahteraannya.
Untuk itu dalam menyikapi aksi mogok kerja yang dilakukan pegawai tidak tetap akan melakukan komunikasi agar tidak terjadi. Ini dikarenakan bila benar terjadi maka akan berakibat fatal.
Pasalnya kegiatan kesehatan desa dari tingkat pelayanan hingga hal terkecilnya akan menjadi terganggu. Tentu saja masyarakat desa yang merasa dirugikan dengan adanya aksi mogok oleh bidan PTT.
Ia menambahkan memang secara tidak langsung seharusnya pemerintah daerah harus mengambil langkah cepat, tepat, dan cermat.
"Secara tidak langsung bidan yang ditempatkan pada 186 desa memang membutuhkan tenaga kerja yang banyak," katanya.
Namun secara umum dapat terlihat tenaga kesehatan yang penempatan desa hanya berkisar antara dua hingga empat orang saja. Dengan kapasitas penduduk disetiap desa tentunya masih membutuhkan.
Oleh karena itu selain mengkondisikan tenaga kerja tidak tetap (bidan) juga harus melakukan penambahan sumber daya manusia.
Ini sebagai peran aktif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam menunjang motorik kinerja bidan. Selama ini banyaknya keluhan dari masyarakat mengingat keterbatasan bidan yang ada.
Lanjut Supri menjelaskan dalam wacana aksi yang digelar oleh bidan PTT ini memang bukan kesalahan mereka. Namun hanya membutuhkan kebijakan atau solusi tepat dari pemerintah daerahnya.
"Selain itu, dalam masalah ini harus segera dilakukan realisasi nyata, agar aksi bidan ini tidak terlaksana," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Ini disebabkan keberadaan bidan sangat membantu dan menunjang program kesehatan. Selain itu pada masa sekarang sangat sulit mencari bidan dengan minimnya fasilitas serta upah minimum," Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Supri di Kabupaten Bekasi, Selasa.
Menurut dia bidan desa ini adalah ujung tombak pelayanan kesehatan pada masyarakat sekitar. Selain itu juga bisa disebut mentrinya desa sehingga wajib memperjuangkan kesejahteraannya.
Untuk itu dalam menyikapi aksi mogok kerja yang dilakukan pegawai tidak tetap akan melakukan komunikasi agar tidak terjadi. Ini dikarenakan bila benar terjadi maka akan berakibat fatal.
Pasalnya kegiatan kesehatan desa dari tingkat pelayanan hingga hal terkecilnya akan menjadi terganggu. Tentu saja masyarakat desa yang merasa dirugikan dengan adanya aksi mogok oleh bidan PTT.
Ia menambahkan memang secara tidak langsung seharusnya pemerintah daerah harus mengambil langkah cepat, tepat, dan cermat.
"Secara tidak langsung bidan yang ditempatkan pada 186 desa memang membutuhkan tenaga kerja yang banyak," katanya.
Namun secara umum dapat terlihat tenaga kesehatan yang penempatan desa hanya berkisar antara dua hingga empat orang saja. Dengan kapasitas penduduk disetiap desa tentunya masih membutuhkan.
Oleh karena itu selain mengkondisikan tenaga kerja tidak tetap (bidan) juga harus melakukan penambahan sumber daya manusia.
Ini sebagai peran aktif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam menunjang motorik kinerja bidan. Selama ini banyaknya keluhan dari masyarakat mengingat keterbatasan bidan yang ada.
Lanjut Supri menjelaskan dalam wacana aksi yang digelar oleh bidan PTT ini memang bukan kesalahan mereka. Namun hanya membutuhkan kebijakan atau solusi tepat dari pemerintah daerahnya.
"Selain itu, dalam masalah ini harus segera dilakukan realisasi nyata, agar aksi bidan ini tidak terlaksana," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017