Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto memberikan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam kapasitas sebagai Kepala Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
Mulyanto dalam keterangan resminya, Rabu, berharap KPK bisa memeriksa semua pihak yang terlibat agar duduk masalah ini bisa diketahui secara utuh. Ia memperkirakan pengusutan perkara ini bisa menjadi pintu masuk pemberantasan jaring mafia tambang yang meresahkan.
“Kita menaruh harapan besar pada KPK dalam penegakan hukum di sektor pertambangan ini. Karena mafia pertambangan ini sudah menggurita dan sarat beking para petinggi. Sementara good governance semakin jauh panggang daripada api,” kata Mulyanto.
Mulyanto juga mendesak Komisi VII DPR RI untuk menjadwalkan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait dalam masalah ini.
“Kita menginginkan regulasi terkait pertambangan ini dapat dijalankan dengan baik, dan mereka yang melanggar harus dikenakan sanksi tegas, siapa saja tanpa pandang bulu. Baik aktor intelektual maupun operatornya,” ujarnya.
“Kita minta DPR RI meminta penjelasan dan mendalami kasus ini dengan mengundang pihak-pihak dan kementerian terkait, agar clear masalah ini bagi publik. Teman-teman di komisi VII DPR setuju untuk mendalami kasus ini. Karena sudah lama kita bicarakan secara internal. Mudah-mudahan segera terealisasi rapat kerja tersebut,” tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Mulyanto dalam keterangan resminya, Rabu, berharap KPK bisa memeriksa semua pihak yang terlibat agar duduk masalah ini bisa diketahui secara utuh. Ia memperkirakan pengusutan perkara ini bisa menjadi pintu masuk pemberantasan jaring mafia tambang yang meresahkan.
“Kita menaruh harapan besar pada KPK dalam penegakan hukum di sektor pertambangan ini. Karena mafia pertambangan ini sudah menggurita dan sarat beking para petinggi. Sementara good governance semakin jauh panggang daripada api,” kata Mulyanto.
Mulyanto juga mendesak Komisi VII DPR RI untuk menjadwalkan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait dalam masalah ini.
“Kita menginginkan regulasi terkait pertambangan ini dapat dijalankan dengan baik, dan mereka yang melanggar harus dikenakan sanksi tegas, siapa saja tanpa pandang bulu. Baik aktor intelektual maupun operatornya,” ujarnya.
“Kita minta DPR RI meminta penjelasan dan mendalami kasus ini dengan mengundang pihak-pihak dan kementerian terkait, agar clear masalah ini bagi publik. Teman-teman di komisi VII DPR setuju untuk mendalami kasus ini. Karena sudah lama kita bicarakan secara internal. Mudah-mudahan segera terealisasi rapat kerja tersebut,” tambahnya.
Editor : M Fikri Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024