Bekasi (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, memperoleh penghargaan internasional "Open Gov Recognition Award 2017" sebagai bagian dari empat daerah di Indonesia yang dianggap sukses mengelola sistem transparansi pelayanan pemerintahan.
"Ada empat kepala daerah yang hari ini menerima penghargaan tersebut, yakni Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kota Tangerang," kata Managing Director Open Gov Mohit Sagar di Jakarta, Rabu.
Open Gov merupakan organisasi internasional asal Singapura yang selama 20 tahun intensif menyediakan platform kolaborasi keterbukaan informasi layanan pemerintah daerah lewat program "smart city".
Penghargaan tersebut diterima Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu bersama tiga kepala daerah lainnya yakni Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Tangerang Arief W di Hotel Shangrila Jakarta, Rabu.
Penghargaan itu, kata Mohit, sekaligus memberikan pengakuan masyarakat internasional kepada kepala daerah di Indonesia yang inovatif dalam menjalankan roda pemerintahannya.
"Keempat peraih penghargaan ini bisa menjadi model bagi perkembangan teknologi informasi di lingkup pemerintah daerah untuk masyarakat internasional," katanya.
Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dalam sambutannya mengaku tidak menduga pihaknya akan memperoleh penghargaan itu mengingat pemanfaatan sistem smart city Kota Bekasi yang menjadi landasan penilaian penghargaan belum sepenuhnya berjalan optimal.
"Secara program smart city ini bergulir di Kota Bekasi pada 2015, sebetulnya masih banyak sistem yang masih perlu penyempurnaan," katanya.
Syaikhu mengatakan, program smart city yang kini dalam proses penyempurnaan adalah Patriot Operation Center (POC) sebagai alat bantu bantu Pemkot Bekasi dalam menyelesaikan masalah perkotaan.
"Dalam sistem POC itu seluruh informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik bisa tersajikan, salah satunya pemasangan alat pendeteksi tinggi muka air di Kali Bekasi sebagai peringatan dini bahaya banjir," katanya.
Namun alat itu belum bekerja efektif mengingat penyelesaian masalah banjir perlu keterlibatan sejumlah daerah tetangga atau wilayah perbatasan.
"Sistem itu tidak akan efektif kalau daerah hulu Kali Bekasi yakni Kabupaten Bogor tidak ikut memberikan solusi," katanya.
Syaikhu juga mengakui keterlibatan masyarakat dalam mengakses layanan POC masih relatif minim sehingga informasi yang dihimpun pemerintah terkait layanan publik belum sepenuhnya optimal.
"POC ini baru diakses masyarakat berpendidikan menengah ke atas. Namun bagi masyarakat berpendidikan menengah ke bawah sedang disiapkan call center," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Ada empat kepala daerah yang hari ini menerima penghargaan tersebut, yakni Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kota Tangerang," kata Managing Director Open Gov Mohit Sagar di Jakarta, Rabu.
Open Gov merupakan organisasi internasional asal Singapura yang selama 20 tahun intensif menyediakan platform kolaborasi keterbukaan informasi layanan pemerintah daerah lewat program "smart city".
Penghargaan tersebut diterima Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu bersama tiga kepala daerah lainnya yakni Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Tangerang Arief W di Hotel Shangrila Jakarta, Rabu.
Penghargaan itu, kata Mohit, sekaligus memberikan pengakuan masyarakat internasional kepada kepala daerah di Indonesia yang inovatif dalam menjalankan roda pemerintahannya.
"Keempat peraih penghargaan ini bisa menjadi model bagi perkembangan teknologi informasi di lingkup pemerintah daerah untuk masyarakat internasional," katanya.
Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dalam sambutannya mengaku tidak menduga pihaknya akan memperoleh penghargaan itu mengingat pemanfaatan sistem smart city Kota Bekasi yang menjadi landasan penilaian penghargaan belum sepenuhnya berjalan optimal.
"Secara program smart city ini bergulir di Kota Bekasi pada 2015, sebetulnya masih banyak sistem yang masih perlu penyempurnaan," katanya.
Syaikhu mengatakan, program smart city yang kini dalam proses penyempurnaan adalah Patriot Operation Center (POC) sebagai alat bantu bantu Pemkot Bekasi dalam menyelesaikan masalah perkotaan.
"Dalam sistem POC itu seluruh informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik bisa tersajikan, salah satunya pemasangan alat pendeteksi tinggi muka air di Kali Bekasi sebagai peringatan dini bahaya banjir," katanya.
Namun alat itu belum bekerja efektif mengingat penyelesaian masalah banjir perlu keterlibatan sejumlah daerah tetangga atau wilayah perbatasan.
"Sistem itu tidak akan efektif kalau daerah hulu Kali Bekasi yakni Kabupaten Bogor tidak ikut memberikan solusi," katanya.
Syaikhu juga mengakui keterlibatan masyarakat dalam mengakses layanan POC masih relatif minim sehingga informasi yang dihimpun pemerintah terkait layanan publik belum sepenuhnya optimal.
"POC ini baru diakses masyarakat berpendidikan menengah ke atas. Namun bagi masyarakat berpendidikan menengah ke bawah sedang disiapkan call center," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017