Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) KH Chriswanto Santoso mengajak masyarakat menapaki tahapan Pemilu dengan rasional dan dewasa, salah satunya menyaksikan debat capres dan cawapres yang menguras emosi pemirsa.
“Debat capres dan cawapres adalah ajang kampanye untuk memaparkan program dan saling menguji program para kandidat, juga pemahaman dan pengetahuan terhadap isu-isu nasional dan global. Dan harus diingat di dalamnya ada juga pertunjukan atau drama untuk menarik simpati. Bahkan bila memungkinkan ada peluang untuk mengurangi popularitas pihak lain,” ungkap KH Chriswanto dalam acara Konsolidasi Organisasi yang diadakan DPW LDII Provinsi Sulawesi Tenggara, Sabtu.
Dalam konsolidasi di Ponpes Al-Manshurin, Kota Kendari itu KH Chriswanto mengatakan debat kandidat calon pemimpin negara tidak banyak mempengaruhi elektabilitas dan popularitas capres-cawapres. Bahkan juga tidak menggerus angka penerimaan publik.
“Berbagai lembaga survei menyebut hanya 2-3 persen saja yang mengubah pilihan setelah menyaksikan debat capres-cawapres. Mereka adalah pemilih rasional yang umumnya kalangan terdidik,” tutur mantan politisi Golkar Jawa Timur itu.
KH Chriswanto berpendapat, umumnya pemilih Indonesia dikelompokkan sebagai pemilih tradisional dan rasional. Para pemilih tradisional umumnya meyakini pilihannya dengan pertimbangan budaya, ideologi, karakter kandidat, profesinya, hingga spiritual. Sementara pemilih rasional cenderung pada program kerja para kandidat.
“Inilah mengapa sangat sulit mengubah pilihan para pemilih tradisional,” ungkapnya.
Justru, kata dia, yang mengkhawatirkan adalah, potongan-potongan debat itu disebarkan dengan tujuan disinformasi di media sosial.
“Bisa dimaklumi, pemirsa debat hanya menyaksikan acara hanya pada 5 menit pertama, yang menonton debat sampai habis juga minim. Bahkan banyak yang menonton hanya setengah acara saja,” ujar KH Chriswanto mengutip penelitian lembaga survei.
Pemotongan durasi tersebut, bertujuan untuk membuat framing untuk menaikkan jumlah simpatisan ataupun memperbanyak haters terhadap capres-cawapres tertentu. Persoalannya, pemilih tradisional ini tidak tergoyahkan. Mereka makin emosional dan marah bila kandidat mereka dikampanyehitamkan.
“Aksi inilah yang justru bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” keluhnya.
Ia pun mengajak semua pihak untuk dewasa dalam menyikapi debat capres. Hati mungkin panas, tapi kepala harus tetap dingin.
“Dan juga tidak ikut aktif menyebar konten-konten potongan debat kepada orang lain. Satu orang emosi, mempengaruhi orang lain untuk emosi, bisa mengakibatkan kemarahan publik,” ujar KH Chriswanto.
Ia juga mengajak semua pihak menerima konsekuensi dari demokrasi Indonesia yang terlanjur liberal, dan membuat siapapun bisa bicara apa saja. Menurutnya, hak-hak untuk bicara dan memilih sesuai keinginan hati saat pesta demokrasi, juga harus diikuti dengan kewajiban menjaga kondusivitas Pemilu, agar tetap berjalan dengan damai.
KH Chriswanto menganjurkan agar demokrasi yang merupakan produk Barat itu, terus disempurnakan agar selaras dengan nilai-nilai keindonesiaan, yang mengedepankan musyawarah atau partisipasi publik.
“Demokrasi Indonesia adalah musyawarah mufakat yang selaras dengan Pancasila. Hal tersebut juga sesuai dengan prinsip demokrasi deliberatif yang juga mensyarakatkan musyawarah mufakat dengan melibatkan partisipasi publik,” tuturnya.
Ia berharap tingginya tensi tahun politik menjelang Pemilu, tetap menggugah kesadaran setiap anak bangsa. Untuk mewujudkan Pemilu yang damai dan demokratis, serta jujur. Untuk mewujudkan impian para pendiri bangsa, melalui presiden dan wakil presiden terpilih untuk membangun Indonesia yang sejahtera dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Debat capres dan cawapres adalah ajang kampanye untuk memaparkan program dan saling menguji program para kandidat, juga pemahaman dan pengetahuan terhadap isu-isu nasional dan global. Dan harus diingat di dalamnya ada juga pertunjukan atau drama untuk menarik simpati. Bahkan bila memungkinkan ada peluang untuk mengurangi popularitas pihak lain,” ungkap KH Chriswanto dalam acara Konsolidasi Organisasi yang diadakan DPW LDII Provinsi Sulawesi Tenggara, Sabtu.
Dalam konsolidasi di Ponpes Al-Manshurin, Kota Kendari itu KH Chriswanto mengatakan debat kandidat calon pemimpin negara tidak banyak mempengaruhi elektabilitas dan popularitas capres-cawapres. Bahkan juga tidak menggerus angka penerimaan publik.
“Berbagai lembaga survei menyebut hanya 2-3 persen saja yang mengubah pilihan setelah menyaksikan debat capres-cawapres. Mereka adalah pemilih rasional yang umumnya kalangan terdidik,” tutur mantan politisi Golkar Jawa Timur itu.
KH Chriswanto berpendapat, umumnya pemilih Indonesia dikelompokkan sebagai pemilih tradisional dan rasional. Para pemilih tradisional umumnya meyakini pilihannya dengan pertimbangan budaya, ideologi, karakter kandidat, profesinya, hingga spiritual. Sementara pemilih rasional cenderung pada program kerja para kandidat.
“Inilah mengapa sangat sulit mengubah pilihan para pemilih tradisional,” ungkapnya.
Justru, kata dia, yang mengkhawatirkan adalah, potongan-potongan debat itu disebarkan dengan tujuan disinformasi di media sosial.
“Bisa dimaklumi, pemirsa debat hanya menyaksikan acara hanya pada 5 menit pertama, yang menonton debat sampai habis juga minim. Bahkan banyak yang menonton hanya setengah acara saja,” ujar KH Chriswanto mengutip penelitian lembaga survei.
Pemotongan durasi tersebut, bertujuan untuk membuat framing untuk menaikkan jumlah simpatisan ataupun memperbanyak haters terhadap capres-cawapres tertentu. Persoalannya, pemilih tradisional ini tidak tergoyahkan. Mereka makin emosional dan marah bila kandidat mereka dikampanyehitamkan.
“Aksi inilah yang justru bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” keluhnya.
Ia pun mengajak semua pihak untuk dewasa dalam menyikapi debat capres. Hati mungkin panas, tapi kepala harus tetap dingin.
“Dan juga tidak ikut aktif menyebar konten-konten potongan debat kepada orang lain. Satu orang emosi, mempengaruhi orang lain untuk emosi, bisa mengakibatkan kemarahan publik,” ujar KH Chriswanto.
Ia juga mengajak semua pihak menerima konsekuensi dari demokrasi Indonesia yang terlanjur liberal, dan membuat siapapun bisa bicara apa saja. Menurutnya, hak-hak untuk bicara dan memilih sesuai keinginan hati saat pesta demokrasi, juga harus diikuti dengan kewajiban menjaga kondusivitas Pemilu, agar tetap berjalan dengan damai.
KH Chriswanto menganjurkan agar demokrasi yang merupakan produk Barat itu, terus disempurnakan agar selaras dengan nilai-nilai keindonesiaan, yang mengedepankan musyawarah atau partisipasi publik.
“Demokrasi Indonesia adalah musyawarah mufakat yang selaras dengan Pancasila. Hal tersebut juga sesuai dengan prinsip demokrasi deliberatif yang juga mensyarakatkan musyawarah mufakat dengan melibatkan partisipasi publik,” tuturnya.
Ia berharap tingginya tensi tahun politik menjelang Pemilu, tetap menggugah kesadaran setiap anak bangsa. Untuk mewujudkan Pemilu yang damai dan demokratis, serta jujur. Untuk mewujudkan impian para pendiri bangsa, melalui presiden dan wakil presiden terpilih untuk membangun Indonesia yang sejahtera dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Editor : M Fikri Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024