Tim gabungan melakukan pencopotan Alat peraga kampanye (APK) para calon anggota legislatif dari berbagai partai politik yang terpasang di sepanjang Jalan Margonda Kota Depok, Jawa Barat
"Alat peraga kampanye dicopot tim gabung karena berada berada di median jalan dan terpasang di pohon-pohon," kata Kepala Satpol PP Kota Depok Mohamad Thamrin di Depok, Rabu.
Dalam pencopotan APK tersebut, Satpol PP didampingi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Depok.
Thamrin menjelaskan tim gabungan yang melaksanakan kegiatan penertiban terdiri atas Bawaslu, Satpol PP, Polres Metro Depok, Kodim 0508/Depok, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok.
Baca juga: Aparat gabungan turunkan APK di Depok
Menurut dia ada tiga ruas jalan yang dilarang dipasang alat peraga kampanye. Ketiga jalan itu yaitu Jalan Margonda, Juanda, dan Arif Rahman Hakim.
"Tiga ruas jalan tersebut merupakan titik terlarang dipasang APK hal ini berdasarkan peraturan KPU Depok," tuturnya.
Kegiatan penertiban APK sebelumnya Bawaslu Kota Depok telah melakukan pemberitahuan kepada pengurus partai politik di Kota Depok.
Pemberitahuan itu untuk mencopot APK yang dipasang untuk dicopot oleh mereka.
"Sudah dilakukan pemberitahuan oleh Bawaslu ke pengurus partai di Depok .
Surat itu dikeluarkan oleh Bawaslu Depok hari ini Rabu kami mendampingi untuk pelaksanaan penertiban APK," tuturnya.
Baca juga: Bilik Suara telah didistribusikan ke 11 kecamatan di Kota Depok
Lalu Mohammad Thamrin mengatakan Satpol PP Kota Depok akan bergerak di seluruh titik pada tanggal 11 Februari 2024 pada masa tenang Pemilu.
"Kami (Satpol PP) sekarang ini mengikuti arahan Bawaslu. Kita juga akan melakukan penertiban secara serentak di tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024. APK yang masih menempel di jalan umum kita copot," tuturnya.
Sementara Ketua Bawaslu Depok Fathul Arif mengatakan penertiban APK hari ini kedua kalinya dilakukan dengan tim gabungan.
"Hari kami menertibkan APK disepanjang Jalan Margonda," kata Fathul Arif.
Bawaslu Kota Depok berharap para caleg dan pengurus partai politik tidak melakukan pelanggaran pemasangan APK.
"Kami menertibkan APK yang membahayakan dan APK yang dipasang di Jalan Margonda melanggar aturan kampanye," tegasnya.
Baca juga: KPU Depok perpanjang waktu proses sortir dan pelipatan surat suara
Terkait bendera partai politik lanjut dia menjelaskan bahwa bendera itu bukan alat kampanye. Namun jika ada nama calon anggota legislatif tentu kami tertibkan.
"Bendera partai itu masuk dalam kategori bukan APK kecuali bendera yang ada namanya, nama calegnya. Tentu itu tetap kita tertibkan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Alat peraga kampanye dicopot tim gabung karena berada berada di median jalan dan terpasang di pohon-pohon," kata Kepala Satpol PP Kota Depok Mohamad Thamrin di Depok, Rabu.
Dalam pencopotan APK tersebut, Satpol PP didampingi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Depok.
Thamrin menjelaskan tim gabungan yang melaksanakan kegiatan penertiban terdiri atas Bawaslu, Satpol PP, Polres Metro Depok, Kodim 0508/Depok, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok.
Baca juga: Aparat gabungan turunkan APK di Depok
Menurut dia ada tiga ruas jalan yang dilarang dipasang alat peraga kampanye. Ketiga jalan itu yaitu Jalan Margonda, Juanda, dan Arif Rahman Hakim.
"Tiga ruas jalan tersebut merupakan titik terlarang dipasang APK hal ini berdasarkan peraturan KPU Depok," tuturnya.
Kegiatan penertiban APK sebelumnya Bawaslu Kota Depok telah melakukan pemberitahuan kepada pengurus partai politik di Kota Depok.
Pemberitahuan itu untuk mencopot APK yang dipasang untuk dicopot oleh mereka.
"Sudah dilakukan pemberitahuan oleh Bawaslu ke pengurus partai di Depok .
Surat itu dikeluarkan oleh Bawaslu Depok hari ini Rabu kami mendampingi untuk pelaksanaan penertiban APK," tuturnya.
Baca juga: Bilik Suara telah didistribusikan ke 11 kecamatan di Kota Depok
Lalu Mohammad Thamrin mengatakan Satpol PP Kota Depok akan bergerak di seluruh titik pada tanggal 11 Februari 2024 pada masa tenang Pemilu.
"Kami (Satpol PP) sekarang ini mengikuti arahan Bawaslu. Kita juga akan melakukan penertiban secara serentak di tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024. APK yang masih menempel di jalan umum kita copot," tuturnya.
Sementara Ketua Bawaslu Depok Fathul Arif mengatakan penertiban APK hari ini kedua kalinya dilakukan dengan tim gabungan.
"Hari kami menertibkan APK disepanjang Jalan Margonda," kata Fathul Arif.
Bawaslu Kota Depok berharap para caleg dan pengurus partai politik tidak melakukan pelanggaran pemasangan APK.
"Kami menertibkan APK yang membahayakan dan APK yang dipasang di Jalan Margonda melanggar aturan kampanye," tegasnya.
Baca juga: KPU Depok perpanjang waktu proses sortir dan pelipatan surat suara
Terkait bendera partai politik lanjut dia menjelaskan bahwa bendera itu bukan alat kampanye. Namun jika ada nama calon anggota legislatif tentu kami tertibkan.
"Bendera partai itu masuk dalam kategori bukan APK kecuali bendera yang ada namanya, nama calegnya. Tentu itu tetap kita tertibkan," ujarnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024