Bekasi (Antara Megapolitan) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menginstruksikan Pemerintah Kota Bekasi untuk segera menyetop seluruh perizinan pembangunan di seluruh kawasan rawan banjir mulai 2017.
"Saya minta kepada Pemerintah Kota Bekasi agar menyetop dulu perizinan pembangunan di wilayah banjir sampai program restorasi lingkungan selesai dilakukan," katanya di Bekasi, Rabu sore.
Hal itu disampaikan Heryawan kepada Pemkot Bekasi melalui Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dalam kegiatan inspeksi banjir di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi.
Menurut dia, selama moratorium perizinan pembangunan berlaku di kawasan banjir Kota Bekasi, pemerintah daerah setempat diminta mengintensifkan program restorasi lingkungan melalui sejumlah penyediaan infrastruktur pendukung.
Program infrastruktur yang dimaksud berupa penambahan kolam retensi, pendalaman lahan resapan di rumah warga hingga penghijauan.
"Saat ini metode yang saya kira pas di kawasan banjir adalah program kolam retensi dan memperbanyak resapan seperti lubang biopori hingga penambahan lahan terbuka hijau," katanya.
Sementara di bagian hulu sungai yang selama ini kerap meluap akibat tingginya curah hujan bisa dilakukan reboisasi atau penghijauan kembali hutan yang gundul.
"Obatnya hanya itu, di hulu kita lakukan reboisasi dan hilirnya perbanyak resapan," katanya.
Heryawan juga mengomentari musibah banjir yang melanda sekitar 1.500 kepala keluarga di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medansatria.
"Saya minta di kawasan ini tidak lagi ada pemberian izin untuk pembangunan, baik itu yang sifatnya untuk perumahan baru ataupun kawasan komersil," katanya.
Heryawan juga mengapresiasi inisiatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi yang telah memulai pembangunan kolam retensi di kawasan itu.
"Satu kolam retensi jika dikalkulasi membutuhkan dana Rp5 miliar per hektare. Kami siap bantu anggarannya dari provinsi," katanya.
Heryawan bersama jajaran terkait dari Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi menyempatkan diri meninjau langsung kawasan banjir Kalibaru di RW03.
Kedatangan rombongan tersebut disambut antusias oleh warga sekitar yang sudah menantikan untuk berdialog langsung dengan Heryawan.
"Pak Gubernur, kapan kita bisa bebas banjir. Kami mau tahu seperti apa ide pemerintah mengusir banjir di rumah kami," kata salah satu warga setempat Sunariah (41).
Warga yang tinggal secara mengontrak rumah sejak delapan tahun lalu di RT01 RW03 itu juga berterimakasih atas pemberian bantuan berupa sembako dan peralatan bayi dari Heryawan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Saya minta kepada Pemerintah Kota Bekasi agar menyetop dulu perizinan pembangunan di wilayah banjir sampai program restorasi lingkungan selesai dilakukan," katanya di Bekasi, Rabu sore.
Hal itu disampaikan Heryawan kepada Pemkot Bekasi melalui Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dalam kegiatan inspeksi banjir di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi.
Menurut dia, selama moratorium perizinan pembangunan berlaku di kawasan banjir Kota Bekasi, pemerintah daerah setempat diminta mengintensifkan program restorasi lingkungan melalui sejumlah penyediaan infrastruktur pendukung.
Program infrastruktur yang dimaksud berupa penambahan kolam retensi, pendalaman lahan resapan di rumah warga hingga penghijauan.
"Saat ini metode yang saya kira pas di kawasan banjir adalah program kolam retensi dan memperbanyak resapan seperti lubang biopori hingga penambahan lahan terbuka hijau," katanya.
Sementara di bagian hulu sungai yang selama ini kerap meluap akibat tingginya curah hujan bisa dilakukan reboisasi atau penghijauan kembali hutan yang gundul.
"Obatnya hanya itu, di hulu kita lakukan reboisasi dan hilirnya perbanyak resapan," katanya.
Heryawan juga mengomentari musibah banjir yang melanda sekitar 1.500 kepala keluarga di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medansatria.
"Saya minta di kawasan ini tidak lagi ada pemberian izin untuk pembangunan, baik itu yang sifatnya untuk perumahan baru ataupun kawasan komersil," katanya.
Heryawan juga mengapresiasi inisiatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi yang telah memulai pembangunan kolam retensi di kawasan itu.
"Satu kolam retensi jika dikalkulasi membutuhkan dana Rp5 miliar per hektare. Kami siap bantu anggarannya dari provinsi," katanya.
Heryawan bersama jajaran terkait dari Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi menyempatkan diri meninjau langsung kawasan banjir Kalibaru di RW03.
Kedatangan rombongan tersebut disambut antusias oleh warga sekitar yang sudah menantikan untuk berdialog langsung dengan Heryawan.
"Pak Gubernur, kapan kita bisa bebas banjir. Kami mau tahu seperti apa ide pemerintah mengusir banjir di rumah kami," kata salah satu warga setempat Sunariah (41).
Warga yang tinggal secara mengontrak rumah sejak delapan tahun lalu di RT01 RW03 itu juga berterimakasih atas pemberian bantuan berupa sembako dan peralatan bayi dari Heryawan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017