Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, mengimbau warga menggunakan transaksi secara digital atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) saat melakukan pembayaran atau transaksi berbelanja.
"Dengan mengimplementasikan pembayaran digital, kami yakin akan lebih banyak konsumen yang datang untuk melakukan transaksi jual beli," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Wahid Suryono di Depok, Rabu.
Wahid mengatakan hal tersebut dalam acara High Level Meeting dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Depok.
Baca juga: Wapres: Perlu terobosan berkelanjutan pastikan agar semua pemda di Indonesia terapkan transaksi digital
Baca juga: Transaksi uang elektronik capai Rp399,6 triliun pada 2022
Wahid Suryono juga mengharapkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Depok untuk segera beradaptasi dengan transaksi bisnis secara digital melalui pembayaran non tunai.
Langkah ini perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi yang berkesinambungan, mulai dari masyarakat, para pelaku usaha, terutama UMKM.
"Perkembangan teknologi memaksa kita untuk terus melakukan adaptasi. Transaksi digital memungkinkan individu menjadi lebih produktif dengan memanfaatkan keahlian dan potensi agar lebih maksimal, khususnya pada UMKM," katanya.
Baca juga: BSI lakukan percepatan transaksi digital
Menurut dia, transformasi digital diperlukan sebagai akselerator pemulihan ekonomi dan penguatan fondasi perekonomian untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Wahid menyebut menurut data dari Bank Indonesia (BI), Kota Depok menduduki posisi ke-4 se-Jawa Barat atas penggunaan merchant QRIS (pembayaran digital).
Saat ini Kota Depok memiliki jumlah merchant QRIS yang cukup banyak, yaitu menempati posisi ke-4 dengan total 419.044 unit. Untuk volume transaksinya yaitu 22,4 juta kali sepanjang tahun 2023 dan didominasi oleh UMKM.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Dengan mengimplementasikan pembayaran digital, kami yakin akan lebih banyak konsumen yang datang untuk melakukan transaksi jual beli," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Wahid Suryono di Depok, Rabu.
Wahid mengatakan hal tersebut dalam acara High Level Meeting dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Depok.
Baca juga: Wapres: Perlu terobosan berkelanjutan pastikan agar semua pemda di Indonesia terapkan transaksi digital
Baca juga: Transaksi uang elektronik capai Rp399,6 triliun pada 2022
Wahid Suryono juga mengharapkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Depok untuk segera beradaptasi dengan transaksi bisnis secara digital melalui pembayaran non tunai.
Langkah ini perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi yang berkesinambungan, mulai dari masyarakat, para pelaku usaha, terutama UMKM.
"Perkembangan teknologi memaksa kita untuk terus melakukan adaptasi. Transaksi digital memungkinkan individu menjadi lebih produktif dengan memanfaatkan keahlian dan potensi agar lebih maksimal, khususnya pada UMKM," katanya.
Baca juga: BSI lakukan percepatan transaksi digital
Menurut dia, transformasi digital diperlukan sebagai akselerator pemulihan ekonomi dan penguatan fondasi perekonomian untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Wahid menyebut menurut data dari Bank Indonesia (BI), Kota Depok menduduki posisi ke-4 se-Jawa Barat atas penggunaan merchant QRIS (pembayaran digital).
Saat ini Kota Depok memiliki jumlah merchant QRIS yang cukup banyak, yaitu menempati posisi ke-4 dengan total 419.044 unit. Untuk volume transaksinya yaitu 22,4 juta kali sepanjang tahun 2023 dan didominasi oleh UMKM.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023