Bogor (Antara Megapolitan) - Dinas Pendidikan Kota Bogor, Jawa Barat, belum dapat memastikan kapan realisasi program bus pelajar karena masih menunggu kesiapan dari masing-masing sekolah.
"Kalau sekolah sudah siap, dengan kondisi keuangan yang bagus, sekolah tersebut bisa mengadakan bus pelajar," kata PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fachrudin di Bogor, Minggu.
Menurut Fachrudin, sosialisasi terkait bus pelajar ke sekolah-sekolah telah dilakukan sejak tahun 2016. Sosialisasi diprioritaskan kepada sekolah yang berada di lokasi rawan kemacetan.
Program bus sekolah merupakan salah satu dari 32 janji kampanye Wali Kota Bima Arya Sugiarto dan Wakil Wali Kota Usmar Hariman yang hingga 2017 belum terealisasi.
"Kami menyampaikan beberapa pola yang dapat dipilih sekolah dalam menyediakan angkutan pelajar," katanya.
Ia menjelaskan pola tersebut di antaranya, pertama memaksimalkan penggunaan mobil jemputan sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berada di satu kawasan yang sama, seperti SD Polisi dan SD di Jl Pengadilan.
"Selama ini mobil jemputan ini belum dimaksimalkan, karena ada yang masih diantar orang tua ke sekolah. Ke depan kita minta dimaksimalkan, satu sekolah bisa bergabung dengan sekolah yang memiliki mobil jemputan," katanya.
Pola lainnya, lanjut dia, adalah siswa dianjurkan menggunakan transportasi publik bus Transpakuan, dengan menggunakan kartu khusus pelajar dan biaya yang terjangkau.
Menurutnya, pola itu menunggu kesiapan Transpakuan untuk melakukan penyesuaian dan adaptasi baik rute, biaya transportasi dan halte khusus yang dapat berhenti di sekolah-sekolah.
"Kami sudah menandatangi kesepakatan kerjasama, agar ada program khusus bagi pelajar yang menggunakan moda angkutan massal ini," katanya.
Dan konsep ketiga, yakni sekolah diwajibkan menyediakan bus pelajar, terutama bagi sekolah swasta yang memiliki kekuatan ekonomi lebih dari sekolah negeri. Pola tersebut telah diterapkan oleh salah satu sekolah swasta Sekolah Bogor Raya.
"Kami mengarahkan sekolah swasta bisa menggunakan bus bersama," katanya.
Fachrudin menambahkan upaya untuk menyediakan bus pelajar oleh Pemerintah Kota Bogor menunggu kesiapan anggaran APBD untuk pengadaan.
"Kalau pengadaan dari pemerintah, tergantung kesiapan APBD juga. Tapi ini menjadi komitmen dan janji politik wali kota, yang rencananya tahun 2017 ini mulai disiapkan," katanya.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor mengungkapkan selama 2,5 tahun, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mampu memenuhi janji kampanyenya sebesar 80 persen.
Ada 32 janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang tercapai hingga tahun 2016 sebanyak 30 janji. Masih tersisa dua janji politik yang belum terealisasi yakni bus pelajar dan pembangunan gedung KPUD.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Kalau sekolah sudah siap, dengan kondisi keuangan yang bagus, sekolah tersebut bisa mengadakan bus pelajar," kata PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fachrudin di Bogor, Minggu.
Menurut Fachrudin, sosialisasi terkait bus pelajar ke sekolah-sekolah telah dilakukan sejak tahun 2016. Sosialisasi diprioritaskan kepada sekolah yang berada di lokasi rawan kemacetan.
Program bus sekolah merupakan salah satu dari 32 janji kampanye Wali Kota Bima Arya Sugiarto dan Wakil Wali Kota Usmar Hariman yang hingga 2017 belum terealisasi.
"Kami menyampaikan beberapa pola yang dapat dipilih sekolah dalam menyediakan angkutan pelajar," katanya.
Ia menjelaskan pola tersebut di antaranya, pertama memaksimalkan penggunaan mobil jemputan sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berada di satu kawasan yang sama, seperti SD Polisi dan SD di Jl Pengadilan.
"Selama ini mobil jemputan ini belum dimaksimalkan, karena ada yang masih diantar orang tua ke sekolah. Ke depan kita minta dimaksimalkan, satu sekolah bisa bergabung dengan sekolah yang memiliki mobil jemputan," katanya.
Pola lainnya, lanjut dia, adalah siswa dianjurkan menggunakan transportasi publik bus Transpakuan, dengan menggunakan kartu khusus pelajar dan biaya yang terjangkau.
Menurutnya, pola itu menunggu kesiapan Transpakuan untuk melakukan penyesuaian dan adaptasi baik rute, biaya transportasi dan halte khusus yang dapat berhenti di sekolah-sekolah.
"Kami sudah menandatangi kesepakatan kerjasama, agar ada program khusus bagi pelajar yang menggunakan moda angkutan massal ini," katanya.
Dan konsep ketiga, yakni sekolah diwajibkan menyediakan bus pelajar, terutama bagi sekolah swasta yang memiliki kekuatan ekonomi lebih dari sekolah negeri. Pola tersebut telah diterapkan oleh salah satu sekolah swasta Sekolah Bogor Raya.
"Kami mengarahkan sekolah swasta bisa menggunakan bus bersama," katanya.
Fachrudin menambahkan upaya untuk menyediakan bus pelajar oleh Pemerintah Kota Bogor menunggu kesiapan anggaran APBD untuk pengadaan.
"Kalau pengadaan dari pemerintah, tergantung kesiapan APBD juga. Tapi ini menjadi komitmen dan janji politik wali kota, yang rencananya tahun 2017 ini mulai disiapkan," katanya.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor mengungkapkan selama 2,5 tahun, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mampu memenuhi janji kampanyenya sebesar 80 persen.
Ada 32 janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang tercapai hingga tahun 2016 sebanyak 30 janji. Masih tersisa dua janji politik yang belum terealisasi yakni bus pelajar dan pembangunan gedung KPUD.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017