Sukabumi (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat menyiapkan anggaran untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 sekitar Rp20 miliar yang disesuaikan dengan kebutuhan tahapan.
"Anggaran yang dibutuhkan Rp10 miliar hingga Rp20 miliar untuk kebutuhan pilkada tersebut sudah ada di anggaran cadangan, sehingga setelah memasuki tahapan kegiatan bisa dicairkan," kata Seketaris Daerah Kota Sukabumi Hanafie Zein di Sukabumi, Minggu.
Menurutnya, Pilkada Kota Sukabumi berbarengan Pemilihan Gubernur Jabar. Dengan demikian ada kerjasama pembiayaan antara Pemkot Sukabumi dengan Pemprov Jabar dalam pelaksanaannya sesuai tanggung jawab masing-masing.
Adapun bentuk kerjasama pembiayaan sesuai amanat undang-undang yakni pemprov membantu pemerintah kabupaten dan Kota yang melaksanakan pilkada bersamaan yang besaran sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman.
Selain itu, antara Pemkot Sukabumi dan Pemprov Jabar pun sudah melakukan MoU tentang Pilkada Serentak 2018 yang akan dilaksanakan di 16 kabupaten dan kota se-Jabar.
Anggaran sekitar Rp20 milar ini digunakan untuk kebutuhan modal atau belanja barang panitia serta pengawas. Seperti pengadaan kantor sekretariat, mebelair, komputer dan fasilitas lainnya.
Sedangkan untuk pembiayaan honor panitia dan pengawas ada dana sharing dari Pemprov Jabar. Sementara untuk pengadaan kantor sekretariat panitia dan pengawas, biasanya bersifat sewa dan teknisnya nanti dikoordinasikan lebih lanjut.
Adapun rincian sementara, kebutuhan panitia dan pengawas diperkirakan mencapai Rp6,5 miliar, serta untuk honor sekitar Rp2,5 miliar yang dialokasikan dari anggaran pemprov.
Dengan demikian diperkirakan pemda setempat hanya menyiapkan anggaran dari APBD sekitar Rp4 miliar, tetapi anggaran itu masih bisa berubah tergantung komponen yang dibutuhkan.
"Untuk panitia dan pengawas pilkada mulai bekerja Agustus mendatang dan besaran honornya pun akan sama dengan kabupaten dan kota lainnya di Jabar," tambahnya.
Hanafie berharap pelaksanaan pilkada mendatang bisa berjalan aman dan kondusif serta tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh siapapun. Sejak dini PNS sudah diimbau agar tidak berpihak kepada salah satu calon kepala daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Anggaran yang dibutuhkan Rp10 miliar hingga Rp20 miliar untuk kebutuhan pilkada tersebut sudah ada di anggaran cadangan, sehingga setelah memasuki tahapan kegiatan bisa dicairkan," kata Seketaris Daerah Kota Sukabumi Hanafie Zein di Sukabumi, Minggu.
Menurutnya, Pilkada Kota Sukabumi berbarengan Pemilihan Gubernur Jabar. Dengan demikian ada kerjasama pembiayaan antara Pemkot Sukabumi dengan Pemprov Jabar dalam pelaksanaannya sesuai tanggung jawab masing-masing.
Adapun bentuk kerjasama pembiayaan sesuai amanat undang-undang yakni pemprov membantu pemerintah kabupaten dan Kota yang melaksanakan pilkada bersamaan yang besaran sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman.
Selain itu, antara Pemkot Sukabumi dan Pemprov Jabar pun sudah melakukan MoU tentang Pilkada Serentak 2018 yang akan dilaksanakan di 16 kabupaten dan kota se-Jabar.
Anggaran sekitar Rp20 milar ini digunakan untuk kebutuhan modal atau belanja barang panitia serta pengawas. Seperti pengadaan kantor sekretariat, mebelair, komputer dan fasilitas lainnya.
Sedangkan untuk pembiayaan honor panitia dan pengawas ada dana sharing dari Pemprov Jabar. Sementara untuk pengadaan kantor sekretariat panitia dan pengawas, biasanya bersifat sewa dan teknisnya nanti dikoordinasikan lebih lanjut.
Adapun rincian sementara, kebutuhan panitia dan pengawas diperkirakan mencapai Rp6,5 miliar, serta untuk honor sekitar Rp2,5 miliar yang dialokasikan dari anggaran pemprov.
Dengan demikian diperkirakan pemda setempat hanya menyiapkan anggaran dari APBD sekitar Rp4 miliar, tetapi anggaran itu masih bisa berubah tergantung komponen yang dibutuhkan.
"Untuk panitia dan pengawas pilkada mulai bekerja Agustus mendatang dan besaran honornya pun akan sama dengan kabupaten dan kota lainnya di Jabar," tambahnya.
Hanafie berharap pelaksanaan pilkada mendatang bisa berjalan aman dan kondusif serta tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh siapapun. Sejak dini PNS sudah diimbau agar tidak berpihak kepada salah satu calon kepala daerah.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017