DRAMAGA, Bogor (Antara Megapolitan) - Lama menghilang dari publik, rupanya mantan juru bicara Bupati Bogor David Rizar Nugroho sibuk menuntaskan studi doktornya di Institut PertanianBogor (IPB).
Setelah dua tahun melakukan riset untuk menyusun disertasi, orang kepercayaan Rachmat Yasin (RY) di bidang hubungan media ini akhirnya berhasil meraih gelar Doktor Komunikasi Pembangunan Pertaniandan Perdesaan IPB dalam sidang terbuka promosi doktor yang dilaksanakan di Ruang 202 Sekolah Pascasarjana IPB Dramaga, Rabu (11/01/17) kemarin.
Dosen tetap Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuBudaya (FISIB) Universitas Pakuan ini berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul "Model Komunikasi Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan untuk Keberdayaan Masyarakat" di depan para penguji yang dipimpin Rektor IPB yang diwakili Wakil Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Dr Ir Titik Sumarti.
David yang dibimbing Prof Dr Aida Vitayala S Hubeis dengan dua anggota komisi pembimbing Dr Amiruddin Saleh, Dr Wahyu Budi Priatna diuji oleh Dr Djuara P Lubis, dan Dr SyarifahSofiah, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor.
"Syukur Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Dulu waktu S2 beres lima tahun karena dua tahun saya tinggalin kampus sibuk kampanye Pilkada. Sekarang S3 empat tahun setengah kelar," katanya.
Pria yang sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIB Universitas Pakuan ini meneliti tentang program CSR dengan mengambil lokasi penelitian di PT Indocement Tunggal Prakarsa (Tbk).
Dominasi Elite
Dari hasil riset yang dilakukan, Ketua Depatemen Hubungan Media ASPIKOM Korwil Jabotabek ini menemukan adanya asimetri informasi antara masyarakat yang berdaya dengan masyarakat yang tidak berdaya. Masyarakat yang memiliki informasi cenderung lebih berdaya.
"Sayangnya Informasi hanya dikuasai pada level-level tertentu terutama tokoh masyarakat dan orang-orang lingkaran terdekat tokoh masyarakat," terangnya.
Hal ini membuat program CSR seperti community development yang bersifat partisipatif terkendala oleh dominasi elite dalam penguasaan informasi yang tidak terdiseminasi ke penerima manfaat.
Ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan penerima manfaat program CSR yang berdampak pada rendahnya kualitas program yang dihasilkan.
Melalui pendekatan house model, David yang masih menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Harian PAKAR, sebuah koran lokal di Bogor ini menawarkan empat rekomendasi yang menjadi implikasi manajerial.
"Pertama, penguatan diseminasi informasi program CSR melalui media informasi kepada penerima manfaat," terangnya.
Wakil Sekretaris DPW PPP Provinsi Jawa Barat ini juga mengatakan, berdasarkan temuan penelitian, keterdedahan media masyarakat penerima manfaat tidak signifikan.
Ini artinya penggunaan media informasi sebagai alat untuk mendiseminasikan informasi program CSR kepada penerima manfaat belum maksimal.
Fakta yang didapat, sudah banyak yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan program CSR kepada penerima mamfaat, namun lantaran minimnya diseminasi informasi, persepsi penerima manfaat relatif negative. Terkait hal tersebut, maka diperlukan penguatan program diseminasi informasimelalui media informasi.
"Media informasi yang digunakan haruslah disesuaikan dengan karakteristik peneriman manfaat agar luarannya adalah tingkat keterdedahan media penerima manfaat tinggi yang berkorelasi dengan persepsi positif penerima manfaat terhadap program CSR," katanya.
Kedua, pria yang juga pengurus BPC Perhumas Bogor ini mengatakan diperlukannya perluasan cakupan media forum untuk menghasilkan program CSR yang lebih berkualitas dan sesuai basic need penerima manfaat.
Salah satu temuan penting penelitian ini, kata David, adalah terjadi asimetri informasi antara masyarakat yang berdaya dengan tidak berdaya. Masyarakat yang memiliki informasi kecenderungannya lebih berdaya. Ditemukan fakta bahwa informasi hanya dikuasai level-level tertentu di masyarakat terutama tokoh masyarakat dan lingkaran terdekatnya.
"Agar tidak terjadi dominasi informasi di kalangan elite atau tokoh masyarakat, maka diperlukan perluasan cakupan media forum," paparnya.
Kata alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Denpasar ini, selama ini Bina Lingkungan Komunikasi (Bilikom) sebagai instrumen kebijakan koorporasi danmedia forum perusahaan dengan masyarakat dilaksanakan pada level desa. Perluasan media forum ini misalnya dilaksanakan pada level RT atau RW yang melibatkan penerima manfaat secara langsung atau kombinasi di antaranya ketika pada proses penyusunan program pada level RT atau RW dan pada bahasan evaluasi pada level desa.
"Tujuan penguatan media forum ini adalah meminimalisir bias elite dan menghasilkan program CSR yang lebih partisipatif sesuai kebutuhan penerima manfaat," terangnya.
Selanjutnya yang ketiga, menurut dosen praktisi di Program Keahlian Komunikasi Diploma IPB ini adalah peningkatan kapasitas peran pendamping sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan dengan penerima manfaat.
Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah signifikannya peran pendamping sebagai saluran komunikasi antara perusahaan dengan penerima manfaat. Fungsi peran pendamping yang dilakukan oleh staf perusahaan adalah sebagai penampung pesan penerima manfaat untuk diteruskan kepada perusahaan.
Meningat pentingnya peran pendamping, maka diperlukan peningkatan kapasitas terutama kompetensi komunikasi kepada staf-staf perusahaan yang memerankan fungsi tersebut.
"Mereka adalah ujung tombak perusahaan yang bertindak sebagai wakil perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, mereka yang memerankan fungsi ini idealnya adalah orang-orang pilihan yang memiliki ketrampilan komunikasi yang baik dengan penerima manfaat," jelas Dewan Penasihat GP Ansor Kota Bogor ini pula.
Yang terakhir, adalah pengembangan program sustanaible development. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa program sustanaible development lebih memberdayakan ketimbang program community development.
"Dapat dikatakan bahwa program-program community development berorientasi jangka pendek dan lebih ke pemenuhan penerimaan manfaat hari ini. Terkait hal tersebut maka program-program sustanaible development harus terus dikembangkan dari hilir sampai hulu untuk menciptakan kemandirian penerima manfaat," ujarnya. (*).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Setelah dua tahun melakukan riset untuk menyusun disertasi, orang kepercayaan Rachmat Yasin (RY) di bidang hubungan media ini akhirnya berhasil meraih gelar Doktor Komunikasi Pembangunan Pertaniandan Perdesaan IPB dalam sidang terbuka promosi doktor yang dilaksanakan di Ruang 202 Sekolah Pascasarjana IPB Dramaga, Rabu (11/01/17) kemarin.
Dosen tetap Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuBudaya (FISIB) Universitas Pakuan ini berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul "Model Komunikasi Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan untuk Keberdayaan Masyarakat" di depan para penguji yang dipimpin Rektor IPB yang diwakili Wakil Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Dr Ir Titik Sumarti.
David yang dibimbing Prof Dr Aida Vitayala S Hubeis dengan dua anggota komisi pembimbing Dr Amiruddin Saleh, Dr Wahyu Budi Priatna diuji oleh Dr Djuara P Lubis, dan Dr SyarifahSofiah, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor.
"Syukur Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Dulu waktu S2 beres lima tahun karena dua tahun saya tinggalin kampus sibuk kampanye Pilkada. Sekarang S3 empat tahun setengah kelar," katanya.
Pria yang sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIB Universitas Pakuan ini meneliti tentang program CSR dengan mengambil lokasi penelitian di PT Indocement Tunggal Prakarsa (Tbk).
Dominasi Elite
Dari hasil riset yang dilakukan, Ketua Depatemen Hubungan Media ASPIKOM Korwil Jabotabek ini menemukan adanya asimetri informasi antara masyarakat yang berdaya dengan masyarakat yang tidak berdaya. Masyarakat yang memiliki informasi cenderung lebih berdaya.
"Sayangnya Informasi hanya dikuasai pada level-level tertentu terutama tokoh masyarakat dan orang-orang lingkaran terdekat tokoh masyarakat," terangnya.
Hal ini membuat program CSR seperti community development yang bersifat partisipatif terkendala oleh dominasi elite dalam penguasaan informasi yang tidak terdiseminasi ke penerima manfaat.
Ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan penerima manfaat program CSR yang berdampak pada rendahnya kualitas program yang dihasilkan.
Melalui pendekatan house model, David yang masih menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Harian PAKAR, sebuah koran lokal di Bogor ini menawarkan empat rekomendasi yang menjadi implikasi manajerial.
"Pertama, penguatan diseminasi informasi program CSR melalui media informasi kepada penerima manfaat," terangnya.
Wakil Sekretaris DPW PPP Provinsi Jawa Barat ini juga mengatakan, berdasarkan temuan penelitian, keterdedahan media masyarakat penerima manfaat tidak signifikan.
Ini artinya penggunaan media informasi sebagai alat untuk mendiseminasikan informasi program CSR kepada penerima manfaat belum maksimal.
Fakta yang didapat, sudah banyak yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan program CSR kepada penerima mamfaat, namun lantaran minimnya diseminasi informasi, persepsi penerima manfaat relatif negative. Terkait hal tersebut, maka diperlukan penguatan program diseminasi informasimelalui media informasi.
"Media informasi yang digunakan haruslah disesuaikan dengan karakteristik peneriman manfaat agar luarannya adalah tingkat keterdedahan media penerima manfaat tinggi yang berkorelasi dengan persepsi positif penerima manfaat terhadap program CSR," katanya.
Kedua, pria yang juga pengurus BPC Perhumas Bogor ini mengatakan diperlukannya perluasan cakupan media forum untuk menghasilkan program CSR yang lebih berkualitas dan sesuai basic need penerima manfaat.
Salah satu temuan penting penelitian ini, kata David, adalah terjadi asimetri informasi antara masyarakat yang berdaya dengan tidak berdaya. Masyarakat yang memiliki informasi kecenderungannya lebih berdaya. Ditemukan fakta bahwa informasi hanya dikuasai level-level tertentu di masyarakat terutama tokoh masyarakat dan lingkaran terdekatnya.
"Agar tidak terjadi dominasi informasi di kalangan elite atau tokoh masyarakat, maka diperlukan perluasan cakupan media forum," paparnya.
Kata alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Denpasar ini, selama ini Bina Lingkungan Komunikasi (Bilikom) sebagai instrumen kebijakan koorporasi danmedia forum perusahaan dengan masyarakat dilaksanakan pada level desa. Perluasan media forum ini misalnya dilaksanakan pada level RT atau RW yang melibatkan penerima manfaat secara langsung atau kombinasi di antaranya ketika pada proses penyusunan program pada level RT atau RW dan pada bahasan evaluasi pada level desa.
"Tujuan penguatan media forum ini adalah meminimalisir bias elite dan menghasilkan program CSR yang lebih partisipatif sesuai kebutuhan penerima manfaat," terangnya.
Selanjutnya yang ketiga, menurut dosen praktisi di Program Keahlian Komunikasi Diploma IPB ini adalah peningkatan kapasitas peran pendamping sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan dengan penerima manfaat.
Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah signifikannya peran pendamping sebagai saluran komunikasi antara perusahaan dengan penerima manfaat. Fungsi peran pendamping yang dilakukan oleh staf perusahaan adalah sebagai penampung pesan penerima manfaat untuk diteruskan kepada perusahaan.
Meningat pentingnya peran pendamping, maka diperlukan peningkatan kapasitas terutama kompetensi komunikasi kepada staf-staf perusahaan yang memerankan fungsi tersebut.
"Mereka adalah ujung tombak perusahaan yang bertindak sebagai wakil perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, mereka yang memerankan fungsi ini idealnya adalah orang-orang pilihan yang memiliki ketrampilan komunikasi yang baik dengan penerima manfaat," jelas Dewan Penasihat GP Ansor Kota Bogor ini pula.
Yang terakhir, adalah pengembangan program sustanaible development. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa program sustanaible development lebih memberdayakan ketimbang program community development.
"Dapat dikatakan bahwa program-program community development berorientasi jangka pendek dan lebih ke pemenuhan penerimaan manfaat hari ini. Terkait hal tersebut maka program-program sustanaible development harus terus dikembangkan dari hilir sampai hulu untuk menciptakan kemandirian penerima manfaat," ujarnya. (*).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017