Karawang (Antara Megapolitan) - Ketua DPW Jawa Barat Partai Nasional Demokrat (NasDem) Saan Mustopa menyatakan pengawasan anggaran untuk desa perlu ditingkatkan agar jelas penyerapan anggarannya dan tidak disalahgunakan para kepala desa.
"Perlu dibentuk tim pengawasan penyerapan anggaran desa di tingkat daerah agar realisasi penggunaan anggaran desa itu tepat sasaran," katanya, di Karawang, Senin.
Ia mengatakan, saat ini anggaran yang digelontorkan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah tingkat kabupaten, cukup besar.
Tetapi besarnya anggaran untuk pemerintah desa itu kurang diimbangi dengan pengawasan yang baik. Selama ini, pemerintah masih lemah dalam mengawasi penyerapan anggaran desa.
"Program mengenai anggaran untuk desa ini memang masih baru. Tapi anggarannya sangat besar, ada bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan juga dari kabupaten sendiri. Jadi seharusnya ada pengawasan atau pendampingan secara penuh oleh pemerintah daerah untuk mengevaluasi bagaimana anggaran tersebut direalisasikan untuk kepentingan masyarakat," kata dia.
Pengawasan atau pendampingan realisasi anggara untuk desa itu perlu dilakukan karena saat ini penggunaan anggaran desa cenderung menjadi otoritas tanpa pengawasan dan pendampingan yang kuat.
Tim pengawas itu sendiri diakuinya dapat dibentuk melalui kerja sama antara pihak pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan dan juga perwakilan dari masyarakat.
"Selama ini pengawasan anggaran untuk desa hanya mengandalkan dari pihak kementerian atau dari pemerintah pedesaan. Jadi pemerintah kabupaten harus kreatif, dengan membentuk tim pengawasan yang terpadu," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Perlu dibentuk tim pengawasan penyerapan anggaran desa di tingkat daerah agar realisasi penggunaan anggaran desa itu tepat sasaran," katanya, di Karawang, Senin.
Ia mengatakan, saat ini anggaran yang digelontorkan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah tingkat kabupaten, cukup besar.
Tetapi besarnya anggaran untuk pemerintah desa itu kurang diimbangi dengan pengawasan yang baik. Selama ini, pemerintah masih lemah dalam mengawasi penyerapan anggaran desa.
"Program mengenai anggaran untuk desa ini memang masih baru. Tapi anggarannya sangat besar, ada bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan juga dari kabupaten sendiri. Jadi seharusnya ada pengawasan atau pendampingan secara penuh oleh pemerintah daerah untuk mengevaluasi bagaimana anggaran tersebut direalisasikan untuk kepentingan masyarakat," kata dia.
Pengawasan atau pendampingan realisasi anggara untuk desa itu perlu dilakukan karena saat ini penggunaan anggaran desa cenderung menjadi otoritas tanpa pengawasan dan pendampingan yang kuat.
Tim pengawas itu sendiri diakuinya dapat dibentuk melalui kerja sama antara pihak pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan dan juga perwakilan dari masyarakat.
"Selama ini pengawasan anggaran untuk desa hanya mengandalkan dari pihak kementerian atau dari pemerintah pedesaan. Jadi pemerintah kabupaten harus kreatif, dengan membentuk tim pengawasan yang terpadu," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017