Purwakarta (Antara Megapolitan) - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyatakan Satgas Toleransi yang telah dibentuk pada Januari 2016 telah berhasil mengawal sekaligus memelihara nilai-nilai toleransi antarumat beragama di Purwakarta.
"Nilai-nilai toleransi dan penanaman rasa kebangsaan memang sudah seharusnya diadvokasi langsung oleh negara," katanya, disela Pencanangan Kader Ideologi Kebangsaan Pancasila di Purwakarta, Rabu.
Ia mengatakan, setelah sukses dengan pembentukan Satgas Toleransi, kini Pemkab Purwakarta menggulirkan Pendidikan Kader Ideologi Kebangsaan Pancasila. Program itu digulirkan bekerja sama dengan Mabes TNI dan Polri.
Para kader yang dibekali pemahaman ideologi segera disebar ke seluruh sekolah di sekitar Purwakarta. Program itu dinilai perlu untuk melakukan internalisasi ideologi Pancasila sejak dini kepada seluruh pelajar.
"Kita bentuk kadernya terlebih dahulu, jumlahnya 600 orang. Terdiri atas aparat TNI/Polri serta unsur PNS. Mereka kita bekali dulu strategi internalisasi ideologi Pancasila di Mabes TNI," kata bupati.
Terkait dengan Satgas Toleransi yang kini mulai diadopsi daerah lain di Jawa Barat, Dedi menyampaikan rasa terima kasihnya atas pengakuan terhadap program yang telah digagas.
Menurut dia, Satgas Toleransi diperlukan karena nilai-nilai toleransi dan penanaman rasa kebangsaan memang sudah seharusnya diadvokasi langsung oleh negara.
"Satgas Toleransi di Purwakarta sudah mulai dibentuk awal Januari lalu, dan berhasil bekerja dengan baik," katanya.
Jika memang ada daerah lain mengadopsi, ia mengucapkan terima kasih. Sebab itu membuktikan, meskipun Purwakarta daerah kecil, tetapi program dan gagasan yang telah dimunculkan mulai diterima berbagai kalangan.
Dedi juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Joko Widodo yang berencana membentuk lembaga setingkat kementerian, konsentrasinya program pengkajian terhadap Ideologi Pancasila.
Sementara itu, Danramen Sunan Gunung Djati Kolonel (Inf) Barhan yang hadir mewakili Pangdam III Siliwangi, mengatakan, Sekolah Ideologi Kebangsaan Pancasila semestinya diikuti oleh daerah lain.
Menurut dia, komitmen tinggi untuk pengawalan nilai-nilai Ideologi Pancasila sudah ditunjukkan Pemkab Purwakarta. Karenanya, ia menyambut baik dan mendorong agar program ini menjadi "pilot project" untuk bisa teraplikasi di daerah lain.
"Perlu penanaman sejak dini untuk Ideologi Pancasila. Purwakarta ini sudah sangat berani mengajarkan internalisasi ideologi sejak SMP dan SMA bagi pelajar. Saya kira ini harus menjadi contoh bagi daerah lain," katanya.
Sekolah Ideologi Kebangsaan itu sendiri akan efektif diberlakukan mulai Januari 2017 di SMP dan SMA dengan komposisi pengajar berasal dari unsur TNI/Polri, PNS dan guru pelajaran kewarganegaraan di setiap sekolah.
Metodologi yang akan diterapkan aplikatif, agar pola pengajaran ideologi tersebut tidak memberi kesan membosankan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Nilai-nilai toleransi dan penanaman rasa kebangsaan memang sudah seharusnya diadvokasi langsung oleh negara," katanya, disela Pencanangan Kader Ideologi Kebangsaan Pancasila di Purwakarta, Rabu.
Ia mengatakan, setelah sukses dengan pembentukan Satgas Toleransi, kini Pemkab Purwakarta menggulirkan Pendidikan Kader Ideologi Kebangsaan Pancasila. Program itu digulirkan bekerja sama dengan Mabes TNI dan Polri.
Para kader yang dibekali pemahaman ideologi segera disebar ke seluruh sekolah di sekitar Purwakarta. Program itu dinilai perlu untuk melakukan internalisasi ideologi Pancasila sejak dini kepada seluruh pelajar.
"Kita bentuk kadernya terlebih dahulu, jumlahnya 600 orang. Terdiri atas aparat TNI/Polri serta unsur PNS. Mereka kita bekali dulu strategi internalisasi ideologi Pancasila di Mabes TNI," kata bupati.
Terkait dengan Satgas Toleransi yang kini mulai diadopsi daerah lain di Jawa Barat, Dedi menyampaikan rasa terima kasihnya atas pengakuan terhadap program yang telah digagas.
Menurut dia, Satgas Toleransi diperlukan karena nilai-nilai toleransi dan penanaman rasa kebangsaan memang sudah seharusnya diadvokasi langsung oleh negara.
"Satgas Toleransi di Purwakarta sudah mulai dibentuk awal Januari lalu, dan berhasil bekerja dengan baik," katanya.
Jika memang ada daerah lain mengadopsi, ia mengucapkan terima kasih. Sebab itu membuktikan, meskipun Purwakarta daerah kecil, tetapi program dan gagasan yang telah dimunculkan mulai diterima berbagai kalangan.
Dedi juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Joko Widodo yang berencana membentuk lembaga setingkat kementerian, konsentrasinya program pengkajian terhadap Ideologi Pancasila.
Sementara itu, Danramen Sunan Gunung Djati Kolonel (Inf) Barhan yang hadir mewakili Pangdam III Siliwangi, mengatakan, Sekolah Ideologi Kebangsaan Pancasila semestinya diikuti oleh daerah lain.
Menurut dia, komitmen tinggi untuk pengawalan nilai-nilai Ideologi Pancasila sudah ditunjukkan Pemkab Purwakarta. Karenanya, ia menyambut baik dan mendorong agar program ini menjadi "pilot project" untuk bisa teraplikasi di daerah lain.
"Perlu penanaman sejak dini untuk Ideologi Pancasila. Purwakarta ini sudah sangat berani mengajarkan internalisasi ideologi sejak SMP dan SMA bagi pelajar. Saya kira ini harus menjadi contoh bagi daerah lain," katanya.
Sekolah Ideologi Kebangsaan itu sendiri akan efektif diberlakukan mulai Januari 2017 di SMP dan SMA dengan komposisi pengajar berasal dari unsur TNI/Polri, PNS dan guru pelajaran kewarganegaraan di setiap sekolah.
Metodologi yang akan diterapkan aplikatif, agar pola pengajaran ideologi tersebut tidak memberi kesan membosankan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016