Politisi Partai Gerindra Dedi Mulyadi mengaku tidak bertanggung jawab atas "postingan" akun Facebook Kang Dedi Mulyadi karena saat ini akun tersebut dalam penguasaan orang lain.
"Akun itu sekarang kembali berada dalam penguasaan orang lain. Jadi saya tidak bertanggung jawab atas konten dalam akun itu. Haturnuhun (terima kasih)," kata Dedi Mulyadi melalui sambungan telepon di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat.
Sebelumnya, pada bulan April dan Juli 2023 akun Facebook dengan nama Kang Dedi Mulyadi yang sudah centang biru pernah dikuasai oleh pihak tak bertanggung jawab.
Baca juga: Dedi Mulyadi siap jika ditugaskan partai maju sebagai cagub pada Pilgub Jabar 2024
Kini, katanya, pihak tak bertanggung jawab kembali menguasai akun Facebook tersebut yang telah memiliki 11 juta pengikut.
"Untuk saat ini, saya tidak lagi memegang akun Facebook Kang Dedi Mulyadi (bercentang biru)," katanya.
Saat ini akun media sosial resmi Kang Dedi Mulyadi hanya ada di Instagram @dedimulyadi71 dan Twitter/X @DediMulyadi71.
Baca juga: Anggota DPR sarankan pemerintah berikan subsidi khusus buruh tani saat kemarau
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyampaikan kalau video yang terekam dan dipublikasikan sejumlah akun media sosialnya, termasuk di Channel YouTube-nya sebagai bagian dari pencitraan.
“Ya benar itu pencitraan karena setiap pejabat publik harus punya citra dan citra itu harus dilakukan konsisten, bukan pura-pura atau dadakan," kata Dedi.
Ia mengakui ada pro kontra terkait konten YouTube-nya. Bahkan tak sedikit yang menilai hal tersebut sebagai pencitraan. Namun, ia menyebutkan semua yang ia lakukan dan dipublis di YouTube tidak dibuat rencana.
Baca juga: Anggota DPR: Kenaikan dana desa harus dibarengi pembangunan desa
“Jadi kalau ada orang yang bilang buat konten, saya mah tidak pernah bikin konten. Yang ada hanyalah perjalanan yang direkam oleh kamera kemudian di-"posting",” kata Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan hal tersebut dilakukan karena kini sudah memasuki abad digital sehingga setiap kegiatan dan pekerjaan bisa dilihat langsung oleh masyarakat.
“Kita sebagai pejabat publik kalau tidak mempublikasikan apa yang dilakukan, nanti dianggap tidak ada kerjaan,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Akun itu sekarang kembali berada dalam penguasaan orang lain. Jadi saya tidak bertanggung jawab atas konten dalam akun itu. Haturnuhun (terima kasih)," kata Dedi Mulyadi melalui sambungan telepon di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat.
Sebelumnya, pada bulan April dan Juli 2023 akun Facebook dengan nama Kang Dedi Mulyadi yang sudah centang biru pernah dikuasai oleh pihak tak bertanggung jawab.
Baca juga: Dedi Mulyadi siap jika ditugaskan partai maju sebagai cagub pada Pilgub Jabar 2024
Kini, katanya, pihak tak bertanggung jawab kembali menguasai akun Facebook tersebut yang telah memiliki 11 juta pengikut.
"Untuk saat ini, saya tidak lagi memegang akun Facebook Kang Dedi Mulyadi (bercentang biru)," katanya.
Saat ini akun media sosial resmi Kang Dedi Mulyadi hanya ada di Instagram @dedimulyadi71 dan Twitter/X @DediMulyadi71.
Baca juga: Anggota DPR sarankan pemerintah berikan subsidi khusus buruh tani saat kemarau
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyampaikan kalau video yang terekam dan dipublikasikan sejumlah akun media sosialnya, termasuk di Channel YouTube-nya sebagai bagian dari pencitraan.
“Ya benar itu pencitraan karena setiap pejabat publik harus punya citra dan citra itu harus dilakukan konsisten, bukan pura-pura atau dadakan," kata Dedi.
Ia mengakui ada pro kontra terkait konten YouTube-nya. Bahkan tak sedikit yang menilai hal tersebut sebagai pencitraan. Namun, ia menyebutkan semua yang ia lakukan dan dipublis di YouTube tidak dibuat rencana.
Baca juga: Anggota DPR: Kenaikan dana desa harus dibarengi pembangunan desa
“Jadi kalau ada orang yang bilang buat konten, saya mah tidak pernah bikin konten. Yang ada hanyalah perjalanan yang direkam oleh kamera kemudian di-"posting",” kata Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan hal tersebut dilakukan karena kini sudah memasuki abad digital sehingga setiap kegiatan dan pekerjaan bisa dilihat langsung oleh masyarakat.
“Kita sebagai pejabat publik kalau tidak mempublikasikan apa yang dilakukan, nanti dianggap tidak ada kerjaan,” katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023