Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaporkan telah menjalankan transformasi dalam waktu singkat dan menjadi lembaga pemerintah non-kementerian yang melakukan reformasi birokrasi paling dahsyat di Indonesia.
"Belum pernah terjadi 5 kementerian/lembaga maupun entitas ditambah 69 unit yang semua asetnya dijadikan satu hanya dalam waktu yang sesingkat ini," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam town hall meeting transformasi riset dan inovasi menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung BJ Habibie, Jakarta, Selasa.
Baca juga: BRIN sebut 85 persen bahan baku obat herbal dan tradisional masih didominasi dari alam
Baca juga: BRIN: Produksi baterai jadi kunci capai target netralitas karbon dengan energi terbarukan
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Belum pernah terjadi 5 kementerian/lembaga maupun entitas ditambah 69 unit yang semua asetnya dijadikan satu hanya dalam waktu yang sesingkat ini," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam town hall meeting transformasi riset dan inovasi menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung BJ Habibie, Jakarta, Selasa.
Handoko menjelaskan pihaknya telah menyelesaikan semua transformasi tata kelola hingga inventarisasi aset hanya dalam waktu tak sampai dua tahun.
Menurutnya, transformasi menjadi bagian realisasi reformasi birokrasi yang sangat masif dan BRIN memanfaatkan momentum itu untuk melakukan transformasi secara internal secara masif.
Baca juga: BRIN sebut 85 persen bahan baku obat herbal dan tradisional masih didominasi dari alam
"Kami mengubah secara total mulai dari sistem kerja yang murni berbasis work from anywhere dengan memakai instrumen berbasis output yang kebetulan karakter kami bisa melakukan itu," ujar Handoko.
Segala hal yang ada di BRIN saat ini berbasis digital, sehingga tidak ada lagi kertas, termasuk semua urusan kepegawaian maupun staf juga sudah menerapkan sistem digitalisasi secara penuh.
BRIN juga melakukan reformasi normalisasi biaya untuk memangkas dan meningkatkan efektivitas efisiensi dari seluruh belanja nasional, menghilangkan biaya pemeliharaan operasional, infrastruktur, dan juga riset.
Handoko mengungkap bahwa transformasi BRIN telah mampu menunjukkan hadirnya negara dalam penciptaan ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik.
Baca juga: BRIN: Produksi baterai jadi kunci capai target netralitas karbon dengan energi terbarukan
Dia menyampaikan perubahan dan integrasi BRIN merupakan reformasi birokrasi penyelenggaraan riset dan inovasi nasional yang dapat juga dijadikan contoh dan pelajaran untuk kementerian/lembaga lain serta penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional.
"BRIN mendukung dan berkonsentrasi untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya iptek (manusia, infrastruktur, dan dana) agar menghasilkan invensi dan inovasi sebagai fondasi pembangunan, menciptakan ekosistem riset terbuka berstandar global, inklusif, dan kolaboratif, serta menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat," ucap Handoko.
Sebanyak 16.152 orang telah menerima manfaat program Talenta Nasional Bidang Riset dan Inovasi, 15 mitra industri memperoleh fasilitas insentif super tax deduction, dan nilai transaksi melalui electronic purchasing produk inovasi (melalui e-katalog.lkpp.go.id) senilai Rp206,99 miliar.
Selain itu ada pula 2.389 paten, 352 hak cipta, 122 desain industri, 17 perlindungan varietas tanaman, dan 46 merek telah dihasilkan para periset BRIN, serta kekayaan intelektual tersebut juga telah dilisensikan kepada 106 perseroan terbatas, 12 CV, dan 4 UKM/koperasi/UD/perseorangan.
Baca juga: BRIN sebut modifikasi cuaca beberapa tahun terakhir jadi solusi permanen atasi Karhutla
Baca juga: BRIN sebut modifikasi cuaca beberapa tahun terakhir jadi solusi permanen atasi Karhutla
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan reformasi birokrasi yang telah dilakukan BRIN menjadi bagian penting karena mendorong inovasi birokrasi di Indonesia.
Dia mengapresiasi digitalisasi yang dilakukan oleh lembaga riset pelat merah itu karena selaras dengan upaya Kementerian PANRB dalam membangun pelayanan publik secara digital.
"Inovasi tidak hanya dengan satu aplikasi, maka lembaga kementerian yang hebat bukan yang banyak aplikasinya tapi yang melakukan interoperabilitas dan menyambungkan aplikasi dalam satu portal," pungkas Abdullah.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023