Tiga bakal calon presiden masing-masing Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranawo adu gagasan saat menghadiri kegiatan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-XVI di Upper Hills di Jalan Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan menyampaikan bahwa APEKSI tidak terkait dengan pencalonan, melainkan organisasi wali kota dengan diisi orang-orangnya sudah berpengalaman.
"Saya sampaikan, saya tidak menggarami laut, di sini semua adalah wali kota berpengalaman. Yang saya sampaikan tadi bagaimana sikap dan masa depan kita akan punya penduduk banyak di kota dari pada di desa, sehingga perlu perencanaan lebih komprehensif, " kata Anies kepada wartawan usai pemaparan di Rakernas tersebut.
Selain itu, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, perencanaan pembangunan kota mesti sesuai dengan kondisi perkotaan. Bila tidak, maka akan menjadi masalah yang sama, seperti masalah polusi udara, sampah, hingga ketimpangan sosial. Oleh karena itu, harus disiapkan dari sekarang.
Saat ditanyakan terkait gagasannya akan membentuk lembaga tersendiri khusus dalam hal menangani sejumlah persoalan di perkotaan seperti yang disebutkan dalam pemaparannya, kata dia, itu akan dijalankan nantinya.
"Jadi, ada badan khusus nantinya, namanya kementerian atau badan. Tapi, tujuannya adalah yang mengakomodinir terkait urusan perkotaan. Hari ini belum ada menangani perkotaan, tapi hanya pedesaan (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)," tuturnya.
Suasana Rapat Kerja Nasional (Rakenas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Upper Hills, Jalan Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7/2023). ANTARA/Darwin Fatir.
Di tempat yang sama, bakal calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa rekomendasi yang dilahirkan dalam Rakernas APEKSI tersebut adalah pemikiran yang jelas. Ada usul-usul yang jelas, pemikiran strategis yang sangat bermanfaat untuk dikaji nanti oleh timnya.
Berkaitan dengan persoalan penataan dan pencitraan kota, kata dia, masukan-masukan tersebut akan ditampung dan dikaji lebih dalam untuk mendapatkan solusinya dengan menyerahkan kepada tim terkait citra perkotaan.
Ditanyakan pula bagaimana perilaku vandalisme yang sengaja mencoret-coret dinding maupun fasilitas umum yang berdampak pada estetika kota, kata Prabowo, itu menjadi perhatian bersama.
"Saya lihat melihat perkembangan di luar, kadang-kadang anak muda kita ikut pilox-pilox, jadi ini yang harus kita atasi bersama. Kota ini kan milik rakyat, kota mesti menjadi kebun agraria agar kota itu harus indah, harus cantik," katanya kepada wartawan.
Menteri Pertahanan ini juga melihat Indonesia dari segi pariwisata bila dikelola dengan baik secara moderen maka akan meningkatkan kunjungan pariwisata. Terkait dengan proyek Ibu Kota Negara (IKN), kata Prabowo bahwa pemerintah sudah menetapkan menjadi Undang-undang, sehingga ia akan menyelesaikannya.
Sedangkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo sekaligus Gubernur Jawa Tengah pada kesempatan itu menyakini agar pemerintah bisa satu, pemerintahan yang bersih dan melayani apa yang menjadi program masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah.
"Hal kedua tentu infrastruktur yang dibangun Presiden Jokowi bisa dibereskan dan tuntaskan. Utilitas seluruh infrastruktur yang ada mesti menghasilkan nilai tambah. Ini PR besar kita adalah problem ekonomi. Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa mendapatkan hidup lebih baik," katanya menekankan.
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
