Karawang (Antara Megapolitan) - Anggota DPRD Kabupaten Karawang Natala Sumedha mendesak agar pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencairkan deposito APBD sebesar Rp400 miliar di Bank Jabar Banten.
"Deposito yang nilainya cukup besar itu harus dicairkan. Karena kini terjadi defisit anggaran pada APBD perubahan 2016," katanya, di Karawang, Jumat.
Pada awalnya Pemkab Karawang mengalami defisit anggaran sebesar Rp44 miliar untuk APBD perubahan 2016. Tetapi defisit anggaran itu kini berkurang, menjadi Rp24,4 miliar.
Ia mendesak agar Pemkab Karawang mencairkan dana deposito itu agar tidak ada pemangkasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada APBD perubahan 2016.
"Kalau memang mengalami defisit anggaran, Pemkab Karawang tidak perlu memangkas anggaran pembangunan infrastruktur. Cukup dicairkan dana deposito Rp400 miliar, maka masalah defisit itu bisa terselesaikan," kata Natala yang merupakan kader PDIP.
Jika Tim Anggaran Pemkab Karawang melakukan pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur dikhawatirkan akan mengganggu pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah setempat menghindari menyisakan anggaran berupa sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang kemudian berbentuk deposito di bank.
"Karena jika silpa selalu tinggi, itu merupakan kegagalan organisasi perangkat daerah dalam menggunakan anggaran yang telah teralokasi," katanya.
Natala juga mendesak agar seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Karawang yang masuk kategori "dinas penghasil pendapatan" bisa memaksimalkan pendapatan. Itu bisa dilakukan dengan menggali potensi pajak dan retribusi.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Deposito yang nilainya cukup besar itu harus dicairkan. Karena kini terjadi defisit anggaran pada APBD perubahan 2016," katanya, di Karawang, Jumat.
Pada awalnya Pemkab Karawang mengalami defisit anggaran sebesar Rp44 miliar untuk APBD perubahan 2016. Tetapi defisit anggaran itu kini berkurang, menjadi Rp24,4 miliar.
Ia mendesak agar Pemkab Karawang mencairkan dana deposito itu agar tidak ada pemangkasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada APBD perubahan 2016.
"Kalau memang mengalami defisit anggaran, Pemkab Karawang tidak perlu memangkas anggaran pembangunan infrastruktur. Cukup dicairkan dana deposito Rp400 miliar, maka masalah defisit itu bisa terselesaikan," kata Natala yang merupakan kader PDIP.
Jika Tim Anggaran Pemkab Karawang melakukan pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur dikhawatirkan akan mengganggu pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah setempat menghindari menyisakan anggaran berupa sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang kemudian berbentuk deposito di bank.
"Karena jika silpa selalu tinggi, itu merupakan kegagalan organisasi perangkat daerah dalam menggunakan anggaran yang telah teralokasi," katanya.
Natala juga mendesak agar seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Karawang yang masuk kategori "dinas penghasil pendapatan" bisa memaksimalkan pendapatan. Itu bisa dilakukan dengan menggali potensi pajak dan retribusi.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016