Bekasi (Antara Megapolitan) - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pungutan uang buku kepada orang tua siswa oleh sejumlah pengelola sekolah di wilayahnya dipicu keterbatasan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
"Sebagai pelayan masyarakat, kita harus memahami apa yang menjadi hal yang penting dalam menunjang sistem pendidikan yang ada. Kemampuan Bosda kita yang masih terbatas," katanya di Bekasi, Kamis.
Hal itu dikatakan Rahmat saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SDN Jatirahayu V Kecamatan Pondokmelati, Kamis siang.
Inspeksi itu dilakukan Rahmat bersama jajaran Dinas Pendidikan setempat untuk mengklarifikasi aduan sejumlah orang tua siswa yang resah dengan adanya pungutan paket buku tambahan mencapai Rp468 ribu per paket di tengah program sekolah gratis.
Salah satu orang tua siswa melaporkan Kepala SDN Jatirahayu V Erfinisi kepada Wali Kota Bekasi atas kebijakannya memungut uang buku kepada siswa kelas V di sekolah tersebut.
Rahmat mengatakan, bahwa apa yang disampaikan para orang tua murid menjadi perhatian Pemkot Bekasi dalam membenahi sistem pendidikan gratis.
"Namun kemampuan Bosda Pemerintah Kota Bekasi juga masih terbatas, hal ini juga harus dipahami oleh masyarakat," katanya.
Dana Bosda yang diterima pengurus sekolah negeri di Kota Bekasi rata-rata per tahun mencapai Rp500-600 juta.
"Kekurangan dana Bosda ini bisa saja diimbangi dengan partisipasi para orang tua murid, tentunya didahului dengan persetujuan komite sekolah sebagai perwakilan orang tua murid," katanya.
Rahmat mengatakan, partisipasi masyarakat dimungkinkan untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
"Sepanjang untuk kebaikan dan dilakukan dengan administrasi yang baik dan jujur tidak akan menjadi masalah ke depannya," katanya.
Rahmat menambahkan, pendidikan yang berkualitas perlu dibarengi dengan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap.
"Kami merasa belum optimal dalam menghadirkan pendidikan yang baik dan berkualitas, pastisipasi masyarakat tentunya menjadi penyeimbang yang diperlukan sekolah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Sebagai pelayan masyarakat, kita harus memahami apa yang menjadi hal yang penting dalam menunjang sistem pendidikan yang ada. Kemampuan Bosda kita yang masih terbatas," katanya di Bekasi, Kamis.
Hal itu dikatakan Rahmat saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SDN Jatirahayu V Kecamatan Pondokmelati, Kamis siang.
Inspeksi itu dilakukan Rahmat bersama jajaran Dinas Pendidikan setempat untuk mengklarifikasi aduan sejumlah orang tua siswa yang resah dengan adanya pungutan paket buku tambahan mencapai Rp468 ribu per paket di tengah program sekolah gratis.
Salah satu orang tua siswa melaporkan Kepala SDN Jatirahayu V Erfinisi kepada Wali Kota Bekasi atas kebijakannya memungut uang buku kepada siswa kelas V di sekolah tersebut.
Rahmat mengatakan, bahwa apa yang disampaikan para orang tua murid menjadi perhatian Pemkot Bekasi dalam membenahi sistem pendidikan gratis.
"Namun kemampuan Bosda Pemerintah Kota Bekasi juga masih terbatas, hal ini juga harus dipahami oleh masyarakat," katanya.
Dana Bosda yang diterima pengurus sekolah negeri di Kota Bekasi rata-rata per tahun mencapai Rp500-600 juta.
"Kekurangan dana Bosda ini bisa saja diimbangi dengan partisipasi para orang tua murid, tentunya didahului dengan persetujuan komite sekolah sebagai perwakilan orang tua murid," katanya.
Rahmat mengatakan, partisipasi masyarakat dimungkinkan untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
"Sepanjang untuk kebaikan dan dilakukan dengan administrasi yang baik dan jujur tidak akan menjadi masalah ke depannya," katanya.
Rahmat menambahkan, pendidikan yang berkualitas perlu dibarengi dengan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap.
"Kami merasa belum optimal dalam menghadirkan pendidikan yang baik dan berkualitas, pastisipasi masyarakat tentunya menjadi penyeimbang yang diperlukan sekolah," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016