Makassar (Antara Megapolitan) - Usai diterima oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Asisten Bidang Administrasi di Aula Pola Kantor Gubernur Suawesi Selatan Selasa pagi, selanjutnya peserta Diklatpim III Angkatan III Pemerintah Provinsi Lampung menggelar seminar di hotel Best Western Kota Makasar, Sulawesi Selatan, Selasa malam (30/8/16).
Kabag Humas pada Biro Humas dan Protokol Pamprov Lampung Heriyansyah menjelaskan dari Makassar, seminar dipimpin langsung oleh Widyaiswara Pembimbing Dra Lilis Muliawati MM, memaparkan dan membahas hasil laporan benchmarking dengan lokus masing-masing kelompok.
Menurut Heriyansyah, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil diskusi Kelompok 1 serta analisa terhadap lokasi benchmarking to the practice yang dikunjungi, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, dipaparkan oleh Agus Nompitu selaku penyaji kelompok 1.
Agus menjelaskan bahwa kemajuan pembangunan koperasi dan UMKM merupakan konvergensi dari berbagai aspek yang saling sinergis, yaitu SDM Aparatur, pengelola, dan pelaku usaha UMKM yang berkomitmen kemajuan KUMKM, fasilitasi teknologi informasi yang didukung dengan hardware, software, dan brainware yang memadai dan komitmen pemasaran dalam mendukung permodalan usaha KUKM.
Selanjutnya kelompok 2 dengan penyaji Tomi Efra Handarta mengatakan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal Sulawesi Selatan dapat diadopsi untuk selanjutnya diadaptasikan pada unit pelayanan terpadu satu pintu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
Hal itu dengan cara melakukan kesamaan persepsi yang diikat dengan komitmen bersama antar Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) disertai dengan regulasi bahwa pemberian pelayanan perizinan dan
non-perizinan hanya oleh unit pelaksana satu pintu agar terjadi pengelolaan pelayanan perizinan dan
non-perizinan yang mudah, murah, cepat, dan transparan.
Penerapan sistem IT yang valid
Sementara itu, Kelompok 3 dengan lokus Dinas Pendapatan Daerah dalam paparan yang disampaikan Boby Irawan, yang mengatakan Dispenda Sulsel dalam penggalian potensi PAD melalui sektor pajak dan
non-pajak dengan menerapkan sistem IT yang valid.
Juga tersedianya sejumlah bentuk layanan dengan aksesbility yang tinggi, sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui gerai samsat sayang, samsat link, samsat drive thru, dan door to door.
Usai seminar, Kaban Diklat Adriyana Umar mengapresiasi peserta Diklatpim III.
"Saya sangat bangga dengan para peserta yang begitu semangat mengikuti seminar, dengan harapan hasil patok banding yang diperoleh dari Provinsi Sulsel ini dapat dibawa ke Lampung sebagai proyek perubahan peserta diklat," kata Adriyana.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
Kabag Humas pada Biro Humas dan Protokol Pamprov Lampung Heriyansyah menjelaskan dari Makassar, seminar dipimpin langsung oleh Widyaiswara Pembimbing Dra Lilis Muliawati MM, memaparkan dan membahas hasil laporan benchmarking dengan lokus masing-masing kelompok.
Menurut Heriyansyah, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil diskusi Kelompok 1 serta analisa terhadap lokasi benchmarking to the practice yang dikunjungi, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, dipaparkan oleh Agus Nompitu selaku penyaji kelompok 1.
Agus menjelaskan bahwa kemajuan pembangunan koperasi dan UMKM merupakan konvergensi dari berbagai aspek yang saling sinergis, yaitu SDM Aparatur, pengelola, dan pelaku usaha UMKM yang berkomitmen kemajuan KUMKM, fasilitasi teknologi informasi yang didukung dengan hardware, software, dan brainware yang memadai dan komitmen pemasaran dalam mendukung permodalan usaha KUKM.
Selanjutnya kelompok 2 dengan penyaji Tomi Efra Handarta mengatakan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal Sulawesi Selatan dapat diadopsi untuk selanjutnya diadaptasikan pada unit pelayanan terpadu satu pintu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
Hal itu dengan cara melakukan kesamaan persepsi yang diikat dengan komitmen bersama antar Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) disertai dengan regulasi bahwa pemberian pelayanan perizinan dan
non-perizinan hanya oleh unit pelaksana satu pintu agar terjadi pengelolaan pelayanan perizinan dan
non-perizinan yang mudah, murah, cepat, dan transparan.
Penerapan sistem IT yang valid
Sementara itu, Kelompok 3 dengan lokus Dinas Pendapatan Daerah dalam paparan yang disampaikan Boby Irawan, yang mengatakan Dispenda Sulsel dalam penggalian potensi PAD melalui sektor pajak dan
non-pajak dengan menerapkan sistem IT yang valid.
Juga tersedianya sejumlah bentuk layanan dengan aksesbility yang tinggi, sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui gerai samsat sayang, samsat link, samsat drive thru, dan door to door.
Usai seminar, Kaban Diklat Adriyana Umar mengapresiasi peserta Diklatpim III.
"Saya sangat bangga dengan para peserta yang begitu semangat mengikuti seminar, dengan harapan hasil patok banding yang diperoleh dari Provinsi Sulsel ini dapat dibawa ke Lampung sebagai proyek perubahan peserta diklat," kata Adriyana.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016