Gerbong kereta commuterline yang kerap melintas di Jakarta dan sekitarnya merupakan impor kereta bekas dari Jepang, dan PT Kereta Commuter Indonesia masih menginginkan impor kereta bekas itu.
Pemerintah pun memutuskan tidak merekomendasikan impor gerbong KRL bekas, mengacu pada hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tidak merekomendasikan opsi impor kereta rel listrik (KRL) bukan baru atau bekas sebagaimana permintaan PT KCI.
“Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor ini,” kata Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto di Jakarta, Kamis.
Seto menjelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, impor KRL bekas dinilai tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional, sebagaimana diatur Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 175 Tahun 2015 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri.
Persyaratan umum pengadaan sarana kereta kecepatan normal dengan penggerak sendiri termasuk KRL harus memenuhi spesifikasi teknis, salah satunya, mengutamakan produk dalam negeri.
Kedua, Kementerian Perdagangan menyatakan permohonan dispensasi impor KRL bekas, tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah peningkatan produksi dalam negeri dan substitusi impor melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
KRL bukan baru tidak memenuhi kriteria sebagai barang modal bukan baru yang dapat diimpor sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur kebijakan dan pengaturan impor.
Ketiga, ada unit sarana yang sebenarnya masih bisa dioptimalkan penggunaannya.
Keempat, jumlah KRL yang beroperasi saat ini 1.114 unit, tidak termasuk 48 unit yang aktiva tetap diberhentikan dari operasi dan 36 unit yang dikonversi sementara.
Secara keseluruhan untuk okupansi tahun 2023 adalah 62,75 persen. Pada 2024 diperkirakan masih 79 persen dan 2025 sebanyak 83 persen. "Ini data dari BPKP,” kata Seto.
Dalam laporan BPKP, pada 2019 jumlah armada yang siap guna sebanyak 1.078 unit, mampu melayani 336,3 juta penumpang. Pada 2023 dengan jumlah penumpang diperkirakan 273,6 juta orang, jumlah armada yang ada 1.114 unit.
“Jadi di 2023 armadanya lebih banyak, tapi estimasi penumpangnya tetap jauh lebih sedikit dibandingkan 2019,” katanya.
Lalu temuan soal estimasi biaya impor KRL bekas. Seto menyebut biaya yang bisa diestimasikan dengan reliable oleh BPKP adalah biaya pengadaan dari Japan Railway.
Kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia, yang diajukan PT KCI tidak dapat diyakini karena perhitungannya tidak berdasarkan survei harga, melainkan hanya berdasarkan biaya impor KRL bukan baru pada tahun 2018 ditambah 15 persen.
Baca juga: Pengguna KRL selama dua pekan Februari 2023 mencapai delapan juta
Baca juga: Stasiun Manggarai jadi stasiun sentral dan terintegrasi pada 2024-2025
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Pemerintah pun memutuskan tidak merekomendasikan impor gerbong KRL bekas, mengacu pada hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tidak merekomendasikan opsi impor kereta rel listrik (KRL) bukan baru atau bekas sebagaimana permintaan PT KCI.
“Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor ini,” kata Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto di Jakarta, Kamis.
Seto menjelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, impor KRL bekas dinilai tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional, sebagaimana diatur Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 175 Tahun 2015 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri.
Persyaratan umum pengadaan sarana kereta kecepatan normal dengan penggerak sendiri termasuk KRL harus memenuhi spesifikasi teknis, salah satunya, mengutamakan produk dalam negeri.
Kedua, Kementerian Perdagangan menyatakan permohonan dispensasi impor KRL bekas, tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah peningkatan produksi dalam negeri dan substitusi impor melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
KRL bukan baru tidak memenuhi kriteria sebagai barang modal bukan baru yang dapat diimpor sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur kebijakan dan pengaturan impor.
Ketiga, ada unit sarana yang sebenarnya masih bisa dioptimalkan penggunaannya.
Keempat, jumlah KRL yang beroperasi saat ini 1.114 unit, tidak termasuk 48 unit yang aktiva tetap diberhentikan dari operasi dan 36 unit yang dikonversi sementara.
Secara keseluruhan untuk okupansi tahun 2023 adalah 62,75 persen. Pada 2024 diperkirakan masih 79 persen dan 2025 sebanyak 83 persen. "Ini data dari BPKP,” kata Seto.
Dalam laporan BPKP, pada 2019 jumlah armada yang siap guna sebanyak 1.078 unit, mampu melayani 336,3 juta penumpang. Pada 2023 dengan jumlah penumpang diperkirakan 273,6 juta orang, jumlah armada yang ada 1.114 unit.
“Jadi di 2023 armadanya lebih banyak, tapi estimasi penumpangnya tetap jauh lebih sedikit dibandingkan 2019,” katanya.
Lalu temuan soal estimasi biaya impor KRL bekas. Seto menyebut biaya yang bisa diestimasikan dengan reliable oleh BPKP adalah biaya pengadaan dari Japan Railway.
Kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia, yang diajukan PT KCI tidak dapat diyakini karena perhitungannya tidak berdasarkan survei harga, melainkan hanya berdasarkan biaya impor KRL bukan baru pada tahun 2018 ditambah 15 persen.
Baca juga: Pengguna KRL selama dua pekan Februari 2023 mencapai delapan juta
Baca juga: Stasiun Manggarai jadi stasiun sentral dan terintegrasi pada 2024-2025
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023