DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, segera membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2022 di tingkat alat kelengkapan DPRD (AKD).
"Hari ini dalam rapat paripurna, semua fraksi telah menyatakan menerima LKPj Bupati Bogor Tahun 2022. Pada hari Senin (3/4) kami akan menggelar rapim untuk menindaklanjuti LKPj tersebut," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto usai rapat paripurna penyampaian LKPj di Cibinong, Bogor, Jumat.
Ia berharap pembahasan secara komprehensif dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan, kemudian pemkab setempat menindaklanjutinya.
Sesuai dengan prosedur, kata Rudy, LKPj Bupati Bogor akan dibahas secara terperinci di tingkat alat kelengkapan DPRD.
Ia ingin pembahasan LKPj pada tahun terakhir masa pemerintahan Bupati Bogor 2018—2023 ini dengan teliti.
Baca juga: DPRD Bogor segera bahas LKPj bupati setelah terima LHP dari BPK
Menurut dia, segala hal yang memang harus diperbaiki untuk memaksimalkan kerja-kerja pemerintah harus disampaikan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
"Yang paling penting legislatif sebagai mitra sejajar pemerintah tentu menginginkan pemerintah hari ini bisa mencapai target yang sudah dicanangkan bersama-sama dalam RPJMD. Kami minta agar rekomendasi yang nanti kami sampaikan jadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah," katanya.
Rudy menambahkan bahwa membangun Kabupaten Bogor harus dengan kerja bersama semua elemen.
Menurut dia, kritik yang disampaikan anggota DPRD dalam beberapa hari belakangan ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik, bukan untuk saling menjatuhkan.
"Karena harus bersama-sama membangun Kabupaten Bogor ini. Pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bogor," kata Rudy.
LKPj Bupati Bogo Tahun Anggaran 2022 disampaikan melalui Rapat Paripurna Bersama DPRD Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Sebanyak 48 Anggota dewan hadir secara langsung dan memenuhi syarat 3/4 kehadiran untuk terselenggaranya paripurna.
Baca juga: Pemkab Bogor segera jalani rekomendasi dari DPRD soal LKPj bupati 2021
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin menyerahkan LKPj Bupati Bogor 2022 dalam rapat paripurna kali ini.
Ia menyampaikan beberapa hal terkait dengan penggunaan anggaran untuk melaksanakan program yang dalam APBD 2022.
"Target pendapatan daerah setelah perubahan APBD 2022 sebesar Rp9,175 triliun, terealisasi hingga 31 Desember 2022 hanya Rp9,29 triliun atau 98,41 persen," ujarnya.
Capaian tersebut terdiri atas realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 99,93 persen, pendapatan transfer 97,27 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 190,41 persen.
Pada sektor belanja daerah, kata dia, ditarget Rp9,859 triliun dan terealisasi hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp9,310 triliun atau 94,42 persen.
Realisasi belanja daerah dikontribusi dari belanja operasi 94,78 persen, belanja modal 89,68 persen, belanja tidak terduga 50,35 persen, dan belanja transfer 99,47 persen.
"Untuk target pembiayaan setelah perubahan itu Rp684,165 miliar. Dengan demikian terdapat SiLPA sebesar Rp403,824 miliar," kata Burhan.
Baca juga: DPRD Bogor keluarkan rekomendasi terkait LKPj bupati
Namun, perincian SiLPA tersebut akan disampaikan kembali dalam bentuk laporan keuangan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
"Untuk jumlah program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaporkan dalam dokumen LKPj sebanyak 412 program, 1.209 kegiatan, dan 4.266 subkegiatan," jelas Burhan.
Semua fraksi menerima penyerahan LKPj Bupati Bogor Tahun Anggaran 2022. LKPj akan dibahas lebih lanjut di tingkat alat kelengkapan DPRD.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Hari ini dalam rapat paripurna, semua fraksi telah menyatakan menerima LKPj Bupati Bogor Tahun 2022. Pada hari Senin (3/4) kami akan menggelar rapim untuk menindaklanjuti LKPj tersebut," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto usai rapat paripurna penyampaian LKPj di Cibinong, Bogor, Jumat.
Ia berharap pembahasan secara komprehensif dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan, kemudian pemkab setempat menindaklanjutinya.
Sesuai dengan prosedur, kata Rudy, LKPj Bupati Bogor akan dibahas secara terperinci di tingkat alat kelengkapan DPRD.
Ia ingin pembahasan LKPj pada tahun terakhir masa pemerintahan Bupati Bogor 2018—2023 ini dengan teliti.
Baca juga: DPRD Bogor segera bahas LKPj bupati setelah terima LHP dari BPK
Menurut dia, segala hal yang memang harus diperbaiki untuk memaksimalkan kerja-kerja pemerintah harus disampaikan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
"Yang paling penting legislatif sebagai mitra sejajar pemerintah tentu menginginkan pemerintah hari ini bisa mencapai target yang sudah dicanangkan bersama-sama dalam RPJMD. Kami minta agar rekomendasi yang nanti kami sampaikan jadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah," katanya.
Rudy menambahkan bahwa membangun Kabupaten Bogor harus dengan kerja bersama semua elemen.
Menurut dia, kritik yang disampaikan anggota DPRD dalam beberapa hari belakangan ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik, bukan untuk saling menjatuhkan.
"Karena harus bersama-sama membangun Kabupaten Bogor ini. Pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bogor," kata Rudy.
LKPj Bupati Bogo Tahun Anggaran 2022 disampaikan melalui Rapat Paripurna Bersama DPRD Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Sebanyak 48 Anggota dewan hadir secara langsung dan memenuhi syarat 3/4 kehadiran untuk terselenggaranya paripurna.
Baca juga: Pemkab Bogor segera jalani rekomendasi dari DPRD soal LKPj bupati 2021
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin menyerahkan LKPj Bupati Bogor 2022 dalam rapat paripurna kali ini.
Ia menyampaikan beberapa hal terkait dengan penggunaan anggaran untuk melaksanakan program yang dalam APBD 2022.
"Target pendapatan daerah setelah perubahan APBD 2022 sebesar Rp9,175 triliun, terealisasi hingga 31 Desember 2022 hanya Rp9,29 triliun atau 98,41 persen," ujarnya.
Capaian tersebut terdiri atas realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 99,93 persen, pendapatan transfer 97,27 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 190,41 persen.
Pada sektor belanja daerah, kata dia, ditarget Rp9,859 triliun dan terealisasi hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp9,310 triliun atau 94,42 persen.
Realisasi belanja daerah dikontribusi dari belanja operasi 94,78 persen, belanja modal 89,68 persen, belanja tidak terduga 50,35 persen, dan belanja transfer 99,47 persen.
"Untuk target pembiayaan setelah perubahan itu Rp684,165 miliar. Dengan demikian terdapat SiLPA sebesar Rp403,824 miliar," kata Burhan.
Baca juga: DPRD Bogor keluarkan rekomendasi terkait LKPj bupati
Namun, perincian SiLPA tersebut akan disampaikan kembali dalam bentuk laporan keuangan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
"Untuk jumlah program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaporkan dalam dokumen LKPj sebanyak 412 program, 1.209 kegiatan, dan 4.266 subkegiatan," jelas Burhan.
Semua fraksi menerima penyerahan LKPj Bupati Bogor Tahun Anggaran 2022. LKPj akan dibahas lebih lanjut di tingkat alat kelengkapan DPRD.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023