Bekasi (Antara Megapolitan) - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menginstruksikan Dinas Kesehatan segera melunasi seluruh utang pasien tidak mampu di sejumlah rumah sakit swasta yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
"Belum ada sejarahnya kita (Pemkot Bekasi) menganggarkan dana pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu kurang dari kebutuhan setiap tahun," katanya di Bekasi, Senin.
Salah satu rumah sakit yang kini melakukan penagihan adalah RS Anna Pekayon, Bekasi Selatan sebesar Rp4 miliar.
"Utang itu dari tagihan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Kartu Bekasi Sehat pada 2016. Ada di rumah sakit Anna dan sejumlah rumah sakit swasta lainnya," katanya.
Rahmat mengatakan, alasan yang dilontarkan Dinkes terkait belum terbayarnya tunggakan itu tidak masuk akal.
"Tidak mungkin RS swasta tidak mau dibayar dalam tempo cepat. Memang saya akui proses birokrasi pencairan dana tersebut agak panjang dan bertahap," katanya.
Rahmat menginstruksikan Dinkes untuk segera melunasi utang tersebut paling lambat dalam 30 hari ke depan.
"Pekan pertama selesaikan administrasinya, pekan kedua dan ketiga selesaikan verifikasinya dan pekan keempat sudah harus ditransfer ke rekening RS swasta. Itu sudah harga mati," katanya.
Rahmat mengatakan, sebanyak 40 persen dari total 2,5 juta jiwa warga Kota Bekasi saat ini memiliki fasilitas Jamkesda dan Kartu Bekasi Sehat karena berasal dari kalangan tidak mampu secara ekonomi.
Dia menduga, penolakan sejumlah pasien tidak mampu di rumah sakit swasta salah satunya dipicu oleh keterlambatan pelunasan tunggakan subsidi kesehatan pemerintah daerah.
"Biasanya kalau ada penolakan pasien tidak mampu, dokter suka `bilang` mana uang saya dari pelayanan sebelumnya. Ini harus menjadi catatan penting Pemkot Bekasi. Tidak boleh Dinkes bayar lebih dari sebulan," katanya.
Rahmat mengatakan, manajemen rumah sakit swasta tidak perlu khawatir dengan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi subsidi kesehatan warganya.
"Uang kita (subsidi kesehatan) sudah dianggarkan, kalau kurang tinggal ngomong ke DPRD untuk dianggarkan lagi," katanya.
Pelunasan utang tersebut diyakini Rahmat akan menambah harmonisasi pemerintah dengan 19 manajemen rumah sakit swasta di wilayahnya.
"Manajemen juga apresiasi hubungan Dinkes dengan rumah sakit swasta. Tidak ada lagi tunggakan pelayanan pasien miskin," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Belum ada sejarahnya kita (Pemkot Bekasi) menganggarkan dana pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu kurang dari kebutuhan setiap tahun," katanya di Bekasi, Senin.
Salah satu rumah sakit yang kini melakukan penagihan adalah RS Anna Pekayon, Bekasi Selatan sebesar Rp4 miliar.
"Utang itu dari tagihan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Kartu Bekasi Sehat pada 2016. Ada di rumah sakit Anna dan sejumlah rumah sakit swasta lainnya," katanya.
Rahmat mengatakan, alasan yang dilontarkan Dinkes terkait belum terbayarnya tunggakan itu tidak masuk akal.
"Tidak mungkin RS swasta tidak mau dibayar dalam tempo cepat. Memang saya akui proses birokrasi pencairan dana tersebut agak panjang dan bertahap," katanya.
Rahmat menginstruksikan Dinkes untuk segera melunasi utang tersebut paling lambat dalam 30 hari ke depan.
"Pekan pertama selesaikan administrasinya, pekan kedua dan ketiga selesaikan verifikasinya dan pekan keempat sudah harus ditransfer ke rekening RS swasta. Itu sudah harga mati," katanya.
Rahmat mengatakan, sebanyak 40 persen dari total 2,5 juta jiwa warga Kota Bekasi saat ini memiliki fasilitas Jamkesda dan Kartu Bekasi Sehat karena berasal dari kalangan tidak mampu secara ekonomi.
Dia menduga, penolakan sejumlah pasien tidak mampu di rumah sakit swasta salah satunya dipicu oleh keterlambatan pelunasan tunggakan subsidi kesehatan pemerintah daerah.
"Biasanya kalau ada penolakan pasien tidak mampu, dokter suka `bilang` mana uang saya dari pelayanan sebelumnya. Ini harus menjadi catatan penting Pemkot Bekasi. Tidak boleh Dinkes bayar lebih dari sebulan," katanya.
Rahmat mengatakan, manajemen rumah sakit swasta tidak perlu khawatir dengan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi subsidi kesehatan warganya.
"Uang kita (subsidi kesehatan) sudah dianggarkan, kalau kurang tinggal ngomong ke DPRD untuk dianggarkan lagi," katanya.
Pelunasan utang tersebut diyakini Rahmat akan menambah harmonisasi pemerintah dengan 19 manajemen rumah sakit swasta di wilayahnya.
"Manajemen juga apresiasi hubungan Dinkes dengan rumah sakit swasta. Tidak ada lagi tunggakan pelayanan pasien miskin," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016