Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengaku siap mengimplementasikan semua arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia.

"Intinya terkait kegiatan ini, DPRD Kabupaten Bogor mendukung setiap langkah yang diambil oleh pemerintah pusat," kata Rudy di sela rakornas yang dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyebutkan bahwa langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat sangat tepat, yakni membahas pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi serta kesehatan bersama seluruh kepala daerah dan forkopimda.

Baca juga: Presiden Jokowi soroti dua masalah besar kerap hadang investasi di daerah

"Saya rasa ini langkah yang amat tepat yang diambil pemerintah pusat terkait penanganan inflasi dan penguatan ekonomi," kata Rudy.

Kemudian, Politisi Partai Gerindra itu juga mengaku segera mengoptimalkan arahan pemerintah pusat mengenai masalah kesehatan, khususnya penanganan stunting.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin menyebutkan bahwa angka inflasi di daerahnya masih terbilang aman, yakni di bawah angka lima persen atau rata-rata secara nasional.

"Inflasi nasional itu lima persen sedangkan di Kabupaten Bogor masih berada di bawah lima persen, yakni di 3,5 persen. Kabupaten Bogor masih di bawah tingkat nasional," kata Burhan.

Baca juga: Presiden Jokowi berikan tips bagi daerah PAD besar hindari kelebihan SiLPA dalam APBD

Kemudian, kata dia, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah melewati masa pandemi COVID-19.

"Mulai tahun 2021 kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor cukup mencengangkan dari minus 1,77 persen melesat naik jadi 3,55 persen dan bahkan semakin meningkat pesat pada tahun 2022 menjadi 5,20 persen," katanya pula.

Burhan menjelaskan, khusus mengenai penanganan stunting, Pemerintah Kabupaten Bogor sedang memprioritaskan penanganan di 36 desa dari total 432 desa dan kelurahan yang ada di daerahnya.

"Ada 36 desa prioritas karena tingkat prevalensi stuntingnya tinggi, daerah kemiskinan di kecamatan itu tinggi makanya itu dijadikan salah satu lokus yang diprioritaskan," kata Burhan pula.

Baca juga: Rakornas Kepala Daerah se-Indonesia bahas ekonomi dan pengendalian inflasi

Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia bahwa hati-hati dalam mengurusi perekonomian meski saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi yang sangat baik.

"Meskipun pertumbuhan ekonomi kita berada pada posisi yang sangat baik, hati-hati, tahun 2023 Kristalina Georgieva mengatakan sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi," kata Presiden.

Kemudian, ia juga menyoroti masalah stunting yang menurutnya perlu diselesaikan, karena Indonesia memiliki bonus demografi yang puncaknya diperkirakan tahun 2030-2035.

"Kalau SDM kita tidak berada pada posisi yang baik sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati, bukan keuntungan yang kita dapat, tetapi ya akan memberikan beban yang besar kepada negara. Sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan SDM Indonesia," ujarnya pula.

Pewarta: M Fikri Setiawan

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023