Bogor (Antara Megapolitan) - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan se-Indonesia berkumpul di Bogor Provinsi Jawa Barat dalam rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Selasa, berkomitmen meningkatkan kinerja agar tercapai target produksi perikanan.
"Tiga kata kunci yang ditekankan Menteri Kelautan dan Perikanan yakni perikanan yang mandiri, berdaulat, dan berkelanjutan. Tiga kata kunci itu jangan sampai dilepaskan dari tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah," kata Dirjen Perikanan Budi Daya Slamet Soebjakto yang membuka Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya di Sentul Kabupaten Bogor.
Menurut Slamet, target produksi perikanan di sektor budi daya tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Target produksi tahun ini sebesar 19,46 juta ton, ikan hias 1,9 miliar ton, dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 102,25.
"Sampai dengan Mei ini target sudah tercapai 15 persen. Kami dorong agar akhir Mei menjadi 25 persen, dan bisa meningkat lagi sampai 80 persen sampai akhir November mendatang," katanya pula.
Slamet mengatakan, upaya untuk mencapai target juga sudah mempertimbangkan dampak dari perubahan iklim, seperti tahun lalu gangguan cuaca telah mempengaruhi produksi perikanan budi daya.
"Kami sudah siapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi pengaruh cuaca, salah satunya dengan memperbanyak budi daya ikan lokal. Karena ikan lokal ini mempunyai daya tahan terhadap lingkungan cukup tinggi," katanya lagi.
Selain meningkatkan kinerja, Kepala Dinas KKP se-Indonesia juga diminta untuk ikut mengawasi lima program prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni dalam perbenihan, kawasan budi daya, kesehatan ikan dan lingkungan, produksi dan usaha, serta pakan ikan.
"Kepala dinas di kabupaten dan kota diminta untuk segera melakukan verifikasi data calon kelompok penerima bantuan, mengingat tahun ini kami ingin transparansi dalam penyaluran bantuan untuk para kelompok budi daya ikan," kata dia.
Rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya dihadiri sekitar 130 peserta, yaitu para kepala dinas Perikanan dan Kelautan se-Indonesia, kepala bidang budi daya dari 34 provinsi, pejabat eselon dua di lingkup KKP dan direktorat budi daya.
Dalam rapat kerja teknis tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja antara Sekretaris Dirjen dan Direktur lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, dan perjanjian kinerja dengan tiga UPT di lingkup Ditjen Perikanan, yakni BBPBAT Sukabumi (budi daya ikan air tawar), BBPBAP Jepara (budi daya ikan payau), dan BBPBAL Lampung (budi daya ikan laut).
Rapat kerja teknis juga memberikan penghargaan kinerja terbaik kepada satker provinsi di tahun 2015, yakni DKP Provinsi NTT, DKP Provinsi NTB, DKP Provinsi Jawa Barat, dan DKP Provinsi Jawa Timur.
Penghargaan kinerja terbaik juga diberikan kepada Satker UPT Pusat lingkup DJPB tahun 2015, yakni BPBL Ambon, BBPBAP Jepara, BLUPPB Karawang, BBPBL Lampung, dan BBPBAT Sukabumi.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Tiga kata kunci yang ditekankan Menteri Kelautan dan Perikanan yakni perikanan yang mandiri, berdaulat, dan berkelanjutan. Tiga kata kunci itu jangan sampai dilepaskan dari tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah," kata Dirjen Perikanan Budi Daya Slamet Soebjakto yang membuka Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya di Sentul Kabupaten Bogor.
Menurut Slamet, target produksi perikanan di sektor budi daya tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Target produksi tahun ini sebesar 19,46 juta ton, ikan hias 1,9 miliar ton, dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 102,25.
"Sampai dengan Mei ini target sudah tercapai 15 persen. Kami dorong agar akhir Mei menjadi 25 persen, dan bisa meningkat lagi sampai 80 persen sampai akhir November mendatang," katanya pula.
Slamet mengatakan, upaya untuk mencapai target juga sudah mempertimbangkan dampak dari perubahan iklim, seperti tahun lalu gangguan cuaca telah mempengaruhi produksi perikanan budi daya.
"Kami sudah siapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi pengaruh cuaca, salah satunya dengan memperbanyak budi daya ikan lokal. Karena ikan lokal ini mempunyai daya tahan terhadap lingkungan cukup tinggi," katanya lagi.
Selain meningkatkan kinerja, Kepala Dinas KKP se-Indonesia juga diminta untuk ikut mengawasi lima program prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni dalam perbenihan, kawasan budi daya, kesehatan ikan dan lingkungan, produksi dan usaha, serta pakan ikan.
"Kepala dinas di kabupaten dan kota diminta untuk segera melakukan verifikasi data calon kelompok penerima bantuan, mengingat tahun ini kami ingin transparansi dalam penyaluran bantuan untuk para kelompok budi daya ikan," kata dia.
Rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya dihadiri sekitar 130 peserta, yaitu para kepala dinas Perikanan dan Kelautan se-Indonesia, kepala bidang budi daya dari 34 provinsi, pejabat eselon dua di lingkup KKP dan direktorat budi daya.
Dalam rapat kerja teknis tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja antara Sekretaris Dirjen dan Direktur lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, dan perjanjian kinerja dengan tiga UPT di lingkup Ditjen Perikanan, yakni BBPBAT Sukabumi (budi daya ikan air tawar), BBPBAP Jepara (budi daya ikan payau), dan BBPBAL Lampung (budi daya ikan laut).
Rapat kerja teknis juga memberikan penghargaan kinerja terbaik kepada satker provinsi di tahun 2015, yakni DKP Provinsi NTT, DKP Provinsi NTB, DKP Provinsi Jawa Barat, dan DKP Provinsi Jawa Timur.
Penghargaan kinerja terbaik juga diberikan kepada Satker UPT Pusat lingkup DJPB tahun 2015, yakni BPBL Ambon, BBPBAP Jepara, BLUPPB Karawang, BBPBL Lampung, dan BBPBAT Sukabumi.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016