Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat bersama pemerintah setempat membahas kenaikan pagu anggaran bantalan sosial pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar saat dikonfirmasi di Kota Bogor, Selasa, mengatakan pembahasan RAPBD telah selesai dilakukan dengan salah satu poin yang akan tertuang di dalamnya adalah bantalan sosial bagi masyarakat miskin.
“Pembahasan R-APBD 2023 pertama terkait dengan isu di dinas sosial, kita mencoba memperjuangkan ada penambahan pagu anggaran untuk bantuan sosial,” ujar Karnain.
Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor minta pembangunan Masjid Agung mulai diprioritaskan
Karnain menjelaskan ketersediaan pagu anggaran untuk bantalan sosial karena banyak masyarakat miskin yang mengaku belum mendapatkan bantuan dari Kemensos ataupun APBD Provinsi Jawa Barat.
DPRD bersama Pemerintah Kota Bogor akan mengawal pendataan terbaru agar bantuan sosial bagi semua masyarakat miskin bisa terlaksana, baik menggunakan APBD maupun Kemensos dan APBD Provinsi Jawa Barat.
Menurut data Dinas Sosial Kota Bogor masyarakat miskin yang telah terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) 2022 lebih kurang masih sama dengan tahun 2021.
Data masyarakat penerima program keluarga harapan (PKH) berjumlah 30.199 keluarga dan penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) berjumlah 60.793 keluarga.
Baca juga: DPRD Kota Bogor ingin anggaran RTLH tidak dipotong pada RAPBD 2022
Sementara, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor pada tahun 2022 penduduk kota hujan ini telah mencapai 1,077 juta jiwa.
Dari jumlah tersebut Ketua Baznas Kota Bogor Wahyul Mimbar sebelumnya menyebutkan penduduk miskin diperkirakan mencapai 8 persen atau 80 ribu jiwa tahun 2022.
“Jadi kami mencoba menjaga kondusifitas masyarakat yang memang aktual perlu dibantu diharapkan bisa mendapatkan alokasi anggaran dari APBD untuk bantalan sosial masyarakat miskin,” jelas Karnain.
Baca juga: Pemkot Bogor ajukan RAPBD 2022 untuk bangun dua GOR
Karnain menyampaikan, untuk memastikan penyaluran bantuan sosial melalui APBD 2023 dengan baik, Dinsos harus memiliki data yang valid dan terverifikasi agar tidak tumpang tindih dengan bantuan yang lainnya.
Sebab, kata dia, berdasarkan informasi yang ia terima terdapat 160 ribu warga miskin yang sudah masuk ke dalam input data.
“Nah yang jadi persoalan ini adalah berapa yang akan terverifikasi, ini yang kita kawal agar alokasi anggaran bisa maksimal,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar saat dikonfirmasi di Kota Bogor, Selasa, mengatakan pembahasan RAPBD telah selesai dilakukan dengan salah satu poin yang akan tertuang di dalamnya adalah bantalan sosial bagi masyarakat miskin.
“Pembahasan R-APBD 2023 pertama terkait dengan isu di dinas sosial, kita mencoba memperjuangkan ada penambahan pagu anggaran untuk bantuan sosial,” ujar Karnain.
Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor minta pembangunan Masjid Agung mulai diprioritaskan
Karnain menjelaskan ketersediaan pagu anggaran untuk bantalan sosial karena banyak masyarakat miskin yang mengaku belum mendapatkan bantuan dari Kemensos ataupun APBD Provinsi Jawa Barat.
DPRD bersama Pemerintah Kota Bogor akan mengawal pendataan terbaru agar bantuan sosial bagi semua masyarakat miskin bisa terlaksana, baik menggunakan APBD maupun Kemensos dan APBD Provinsi Jawa Barat.
Menurut data Dinas Sosial Kota Bogor masyarakat miskin yang telah terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) 2022 lebih kurang masih sama dengan tahun 2021.
Data masyarakat penerima program keluarga harapan (PKH) berjumlah 30.199 keluarga dan penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) berjumlah 60.793 keluarga.
Baca juga: DPRD Kota Bogor ingin anggaran RTLH tidak dipotong pada RAPBD 2022
Sementara, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor pada tahun 2022 penduduk kota hujan ini telah mencapai 1,077 juta jiwa.
Dari jumlah tersebut Ketua Baznas Kota Bogor Wahyul Mimbar sebelumnya menyebutkan penduduk miskin diperkirakan mencapai 8 persen atau 80 ribu jiwa tahun 2022.
“Jadi kami mencoba menjaga kondusifitas masyarakat yang memang aktual perlu dibantu diharapkan bisa mendapatkan alokasi anggaran dari APBD untuk bantalan sosial masyarakat miskin,” jelas Karnain.
Baca juga: Pemkot Bogor ajukan RAPBD 2022 untuk bangun dua GOR
Karnain menyampaikan, untuk memastikan penyaluran bantuan sosial melalui APBD 2023 dengan baik, Dinsos harus memiliki data yang valid dan terverifikasi agar tidak tumpang tindih dengan bantuan yang lainnya.
Sebab, kata dia, berdasarkan informasi yang ia terima terdapat 160 ribu warga miskin yang sudah masuk ke dalam input data.
“Nah yang jadi persoalan ini adalah berapa yang akan terverifikasi, ini yang kita kawal agar alokasi anggaran bisa maksimal,” katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022