Jakarta (Antara Megapolitan) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta daerah menindaklanjuti berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah dari paket I hingga XII.
"Meskinya paket-paket ini ditindaklanjuti oleh daerah dalam implementasinya melalui aturan baik perbup atau perda, jangan justru membuat aturan yang menghambat gerak kita," kata Jokowi dalam sambutannya ketika menutup Apkasi Investment Trade International Summit (AITIS) 2016 di JIExpo Kemayoran Jakarta, Sabtu.
Jokowi mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut terkait dalam upaya meningkatkan sinergi pusat dan daerah di era persaingan atau kompetisi saat ini.
"Salah satu kunci memenangkan persaingan adanya sinergi pusat dan daerah, percuma pusat dan daerah melakukan perombakan aturan besar-besaran, jika tidak ada sinergi," kata Jokowi.
Ia menyebutkan saat ini pemerintah fokus untuk dua hal prioritas yaitu deregulasi dan percepatan penyediaan infrastruktur.
"Deregulasi diperlukan karena kita negara besar tetapi kecepatan bertindak dihambat aturan sendiri. Ada 42.000 aturan yang dibuat PP, perpres, permen, perda. Dengan aturan sebanyak ini, kecepatan bertindak menjadi lambat padahal perubahan global sangat cepat," katanya.
Ia menyebutkan tiap detik kondisi global selalu berubah dan itu bisa diantisipasi jika ada flexibilitas aturan. "Karena itu ada paket deregulasi ekonomi I hingga XII," katanya. (Ant).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Meskinya paket-paket ini ditindaklanjuti oleh daerah dalam implementasinya melalui aturan baik perbup atau perda, jangan justru membuat aturan yang menghambat gerak kita," kata Jokowi dalam sambutannya ketika menutup Apkasi Investment Trade International Summit (AITIS) 2016 di JIExpo Kemayoran Jakarta, Sabtu.
Jokowi mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut terkait dalam upaya meningkatkan sinergi pusat dan daerah di era persaingan atau kompetisi saat ini.
"Salah satu kunci memenangkan persaingan adanya sinergi pusat dan daerah, percuma pusat dan daerah melakukan perombakan aturan besar-besaran, jika tidak ada sinergi," kata Jokowi.
Ia menyebutkan saat ini pemerintah fokus untuk dua hal prioritas yaitu deregulasi dan percepatan penyediaan infrastruktur.
"Deregulasi diperlukan karena kita negara besar tetapi kecepatan bertindak dihambat aturan sendiri. Ada 42.000 aturan yang dibuat PP, perpres, permen, perda. Dengan aturan sebanyak ini, kecepatan bertindak menjadi lambat padahal perubahan global sangat cepat," katanya.
Ia menyebutkan tiap detik kondisi global selalu berubah dan itu bisa diantisipasi jika ada flexibilitas aturan. "Karena itu ada paket deregulasi ekonomi I hingga XII," katanya. (Ant).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016